Suara.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atai Menko PMK Muhadjir Effendy blusukan ke daerah pemukiman padat penduduk di Kelurahan Pulo Gadung, Jakarta Timur, Rabu (18/8/2021). Maksud kedatangannya tersebut guna memastikan masyarakat miskin dan rentan telah mendapatkan bantuan sosial/bansos dari pemerintah termasuk hak atas jaminan kesehatan.
Dalam kesempatan tersebut, Muhadjir sempat menemui nenek berusia 70 tahun yang tengah duduk di tangga rumahnya nan sempit. Diketahui nenek itu menderita stroke.
"Nenek usianya berapa? sudah lama tinggal di sini? Tinggal dengan siapa?" tanya Muhadjir.
Setelah berdiskusi, akhirnya terungkap kalau nenek tersebut belum memiliki Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) BPJS Kesehatan serta identitas kependudukan yang belum sesuai domisili. Muhadjir langsung meminta Wakil Camat Pulo Gadung untuk segera mengurus perubahan identitas KTP nenek asal Magelang, Jawa Tengah itu.
Kalau menurut laporan pemangku daerah terkait, dari sekitar 5.000 Kepala Keluarga (KK) yang ada di Kelurahan Pulo Gadung, sebanyak 792 KK terdata sebagai penerima bansos Program Keluarga Harapan (PKH). Kunjungan Menko PMK di RT 13, menemukan banyak keluarga yang belum mendapatkan bansos reguler, sementara warga tersebut sangat layak menerima bantuan sosial.
Hanya sebagian kecil masyarakat yang menerima Bantuan Program Sembako dan Bantuan Sosial Tunai (BST) reguler selama masa pandemi Covid-19. Selain itu, ditemukan juga sejumlah keluarga yang memiliki Kartu Kesejahteraan Sosial (KKS) sebelumnya mendapatkan bantuan PKH dan/atau Program Sembako, saat ini bantuannya tidak dapat lagi sejak awal tahun 2021
"Menko PMK meminta agar Lurah Pulo Gadung mendata semua warga yang miskin dan rentan, tapi yang benar. Siapa yang miskin, janda, mereka yang susah, seperti tadi yang saya lihat mestinya mereka itu dapat bansos seluruhnya karena masuk warga miskin," tuturnya di hadapan para pemangku daerah setempat.
Kepada Pak Lurah, Muhadjir berpesan supaya warga miskin bisa mendapat jaminan bansos. Untuk memudahkan pendataan, menurutnya, dapat dilakukan dengan cara mengusulkan dan mengurutkan masyarakat yang paling miskin dan sangat membutuhkan.
"Diranking, kemudian dimusyawarahkan di tingkat RT. Kalau sudah didata ini nanti diusulkan agar masuk DTKS sehingga setelah Covid-19 mereka bisa tetap dapat bantuan reguler," katanya.
Baca Juga: Pemukiman Padat di Tambora Terbakar, 16 Mobil Damkar Meluncur ke Lokasi
Sebelum Menko PMK meninggalkan pemukiman tersebut, masyarakat sekali lagi sangat antusias terutama saat Menko PMK membagi-bagikan masker kepada masyarakat. Terlihat bahwa masyarakat sudah memiliki kesadaran pentingnya memakai masker sebagai upaya mencegah penularan Covid-19.
"Semuanya jaga kesehatan. Tetap memakai masker karena kita tahu pandemi Covid-19 ini masih belum usai. Mari bersama-sama berdoa agar pandemi cepat berakhir dan kita bisa kembali pada kehidupan normal seperti sebelumnya," tuturnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- DPR akan Panggil Kajari Batam Buntut Tuntutan Mati ABK Pembawa 2 Ton Sabu, Ada Apa?
- Mahasiswi Tergeletak Bersimbah Darah Dibacok Mahasiswa di UIN Suska Riau
- 6 Fakta Mencekam Pembacokan di UIN Suska Riau: Pelaku Sempat Sandera Korban di Ruang Seminar
- Viral Bocah Beragama Kristen Ikut Salat Tarawih 3 Hari Berurut-turut, Celetukannya Bikin Ngakak
- Habiburokhman Ngamuk di DPR, Perwakilan Pengembang Klaster Vasana Diusir Paksa Saat Rapat di Senayan
Pilihan
-
Update Kuota PINTAR BI Wilayah Jawa dan Luar Jawa untuk Penukaran Uang
-
Jenazah Alex Noerdin Disalatkan di Masjid Agung Palembang, Ini Suasana Lengkapnya
-
John Tobing Sang Maestro 'Darah Juang' Berpulang, Ini Kisah di Balik Himne Reformasi
-
Pencipta Lagu 'Darah Juang' John Tobing Meninggal Dunia di RSA UGM
-
Hidup Tak Segampang Itu Ferguso! Ilusi Slow Living di Magelang yang Bikin Perantau Gulung Tikar
Terkini
-
Mengurai Krisis Dokter Spesialis di Indonesia: Di Mana Letak Masalahnya?
-
Sekolah Swasta Gratis di Semarang Bertambah Jadi 133, Jangkau Lebih Banyak Siswa
-
Anies Baswedan Soroti Dinasti Politik: Pemerintah Harusnya Bekerja untuk Rakyat, Bukan Keluarga!
-
Anies Baswedan Beri Restu: Ormas Gerakan Rakyat Resmi Jadi Partai, Apa Langkah Selanjutnya?
-
Terbongkar! Hutan Kota Cawang Jadi Sarang Aktivitas Asusila, Pemkot Gerebek dan Segel Lokasi
-
Tolak Ambang Batas Parlemen, Partai Gerakan Rakyat Usul PT 0 Persen: Jangan Ada Suara Mubazir!
-
Luput dari Pengawasan, Praktik Tak Manusiawi di Panti Disabilitas Mental Dilaporkan ke Mensos
-
Siap Berdebat dengan Menteri Pigai Soal HAM, Zainal Arifin Mochtar: Bukan Teoretis tapi Tagih Janji
-
Demo Mahasiswa di Mabes Polri saat Ramadan, Polisi Berpeci dan Bersorban Siap Bagi Takjil
-
Geger Mobil Dinas Rp8,5 M, Golkar "Semprot" Gubernur Kaltim: Ukur Kondisi Rakyat