Suara.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria berharap pengguliran hak interpelasi yang dilakukan fraksi PDIP dan PSI DPRD DKI tak terwujud. Padahal, rencana pemanggilan Gubernur Anies terkait Formula E itu sudah memenuhi syarat minimal.
Berdasarkan tata tertib DPRD DKI, syarat minimal untuk menggulirkan hak interpelasi adalah disepakati oleh 15 orang anggota dewan. Sejauh ini sudah tujuh orang dari PDIP dan delapan anggota fraksi PSI yang mendukungnya secara resmi.
Artinya, syarat minimal 15 orang mengajukan sudah terpenuhi. Jika terwujud, Anies diminta menjelaskan alasannya ngotot menggelar ajang balap mobil listrik itu di tahun 2022.
Riza pun menilai seharusnya tak perlu DPRD sampai menggulirkan interpelasi. Ia menyebut pihaknya bisa menjelaskan secara terbuka mengenai balapan itu kepada anggota dewan.
"Sebelum sampai interpelasi, mudah-mudahan tidak ada interpelasi, kita bisa dialog, bisa diskusi. Semua bisa ditanyakan secara terbuka, secara transparan. Kami akan jelaskan secara terbuka dan transparan," ujar Riza di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (19/8/2021).
Kendati demikian, Riza menyatakan Anies siap jika harus sampai dipanggil oleh DPRD. Interpelasi merupakan hak DPRD yang bisa digunakan jika diperlukan.
"Ya itu kan hak setiap DPRD menggunakan haknya dan kami akan menjelaskan," jelasnya.
Menurutnya PT Jakarta Propertindo (Jakpro) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang ditunjuk Anies Baswedan sebagai panitia penyelenggara disebutnya masih melakukan upaya agar acara itu bisa dihelat 2022.
"Kami sedang berproses, secara teknis sedang didiskusikan, didialogkan, dibicarakan Insya Allah. Sejauh ini laporan yang kami terima dari Jakpro tidak ada masalah. Jadi kita tunggu saja masyarakat Jakarta sabar, Insya Allah Formula E tetap dilaksanakan 2022, insya allah tidak ada kendala yang berarti," pungkasnya.
Baca Juga: Anies Sebut 3 Juta Warga ber-KTP DKI Belum Divaksin, Bakal Dibujuk Ibu-ibu PKK
Berita Terkait
-
PDIP Dianggap Membebek PSI Soal Interpelasi Gubernur Anies, Pengamat: Memalukan!
-
Rencana PDIP-PSI Interpelasi Anies Dinilai Politis, KAHMI: Jangan Bikin Gaduh!
-
Anies Sebut 3 Juta Warga ber-KTP DKI Belum Divaksin, Bakal Dibujuk Ibu-ibu PKK
-
Gelar Vaksinasi Covid-19 untuk Ibu Hamil, Anies: Hadiah Kemerdekaan
Terpopuler
- Febrie Adriansyah Minta Emas 74 Kg dan Uang Ratusan Miliar Segera Dikembalikan
- 4 Perbedaan Rice Cooker Keramik vs Stainless Steel untuk Memasak Nasi, Mana yang Lebih Sehat?
- 3 Sepatu Jalan untuk Lansia Paling Nyaman, Hands Free Tak Perlu Membungkuk
- Spanduk Polwan saat Adang Aksi BEMI UI Kena Rujak Netizen: Bu Polwan Salah Bawa Spanduk?
- Kulkas Sharp 2 Pintu Berapa Harganya? Ini 3 Pilihan yang Dingin dan Hemat Listrik Sesuai Review
Pilihan
-
Geger Sekaten Solo: Keributan Pecah, Adu Dorong hingga Ada yang Dipukul di Bangsal Pagongan
-
Terputus Komunikasi Pasca Gempa, Mahasiswa NTT di Jogja Bergantung Bantuan Warga untuk Bertahan
-
Polwan Ditarik Mundur, Aksi BEM UI di Menara UOB Berujung Saling Dorong dengan Aparat
-
Gaji Manajer Kopdes Merah Putih Rp7,8 Juta per Bulan Viral, Benarkah Batal Rp16 Juta?
-
Dihadang Polisi di UOB Plaza, Massa UI: Ini Bukti Kita Belum Merdeka!
Terkini
-
Ijazah Masih Penting, Tapi Kenapa Dunia Kerja Hanya Melihat Portofolio?
-
Pasar Tumpah Diduga Jadi Biang Kecelakaan Maut Pelajar Kramat Jati, Pramono Perintahkan Penertiban
-
IHSG Terbang ke Level 6.500, Emiten Bakrie Melesat
-
Demi Piala Oscar 2027, Taiwan Tunjuk A Foggy Tale di Kategori Internasional
-
Mimpi Bandar Lampung Menyulap Kawasan Pesisir Menjadi Front City Kelas Dunia
-
Tarif Parkir Tegar Beriman Cibinong Bakal Dievaluasi, Kadishub Bogor: Menyesuaikan Kebutuhan Warga
-
Waspada Gempa Susulan! Warga Ngada Diimbau Tak Masuk ke Dalam Rumah
-
Dana JETP Rp333 Triliun Mandek, Airlangga Desak Proyek Energi Hijau Dikebut
-
Purnawirawan TNI Turun Gunung, Tambah Rp100 Juta untuk Sayembara Ijazah SMA Wapres Gibran
-
Lawan Vietnam di Final Piala AFF 2026, Pelatih Thailand Singgung Timnas Indonesia