Suara.com - Wakil Menteri Agama RI Zainut Tauhid Sa’adi mewakili Presiden RI menghadiri acara Muktamar ke-7 Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia atau IPHI.
Acara Muktamar ke-VII IPHI dilaksanakan secara hybrid, yakni daring dan luring, di Hotel Whyndam Surabaya pada Sabtu (21/8/2021).
Salah satu agenda acara tersebut yaitu pemilihan ketua umum IPHI periode 2021-2025.
Dalam sambutannya, Wamenag Zainut Tauhid Sa’adi mewakili Presiden Jokowi mengapresiasi atas terselenggaranya Muktamar Ke 7 IPHI ini yang dilakukan secara hybrid.
"Luar biasa ini, Muktamar ini adalah langkah yang sangat strategis meski dilaksanakan dalam suasana pandemi Covid 19 namun kita memiliki spirit untuk tetap mengabdikan diri kepada masyarakat, bangsa dan negara," tuturnya.
Muktamar ke VII IPHI ini mengangkat tema "Dengan Kemabruran Haji Kita Bangkitkan Perekonomian Umat & Perkokoh Persaudaraan Kebangsaan".
Selain itu, turut hadir secara virtual Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan Walikota Surabaya Eri Cahyadi.
Zainut Tauhid menjelaskan, peran haji di Indonesia sangatlah penting dan memiliki pengaruh terhadap pembangunan Indonesia.
"Penelitian yang dilakukan UIN Sunan Kalijaga tahun 2012 menyimpulkan bahwa jemaah haji memiliki pengaruh besar dalam bidang ekonomi, politik, dan pendidikan," imbuhnya.
Baca Juga: Gubernur Jatim Kecam Penyebar Hoaks Sinta Nuriyah Wahid Meninggal
"Sudah banyak alumni Haji yang bahkan sampai ditetapkan sebagai pahlawan nasional ada KH. Hasyim Asyrari, ini menunjukan peran haji penting," lanjutnya.
Dalam sambutannya Khofifah Indar Parawansaturut menyampaikan harapannya.
"Muktamar ini dilaksanakan secara daring dan luring dengan menerapkan prokes yang sangat ketat, saya berharap dapat bergabung pada sesi Doa dan Istighosah nanti semoga kita semua mendapat ridho dan berkah dari Allah SWT," ungkapnya.
Zainut Tauhid mengajak IPHI berperan aktif dalam mensosialisasikan penerapan protokol kesehatan sekaligus vaksinasi.
"Pemerintah dalam dua tahun ini tidak menyelenggarakan Haji, dalam rangka menjaga keselamatan, selain itu kita memiliki kewajiban untuk menjaga jiwa, agama, akal, keturunan dan harta benda," jelasnya.
"Kami mengajak IPHI sesuai kapasitasnya untuk membantu memberikan penyadaran terkait penerapan protokol kesehatan dan vaksinasi mulai dari mencuci tangan, menjaga jarak dan memakai masker plus 1 D yakni doa," imbuhnya.
Tag
Berita Terkait
-
Gubernur Khofifah Pastikan Harga Tes PCR di Wilayahnya Telah Turun
-
SuaraLive!: Merdeka dengan Vaksin, Surabaya Kejar Herd Immunity
-
Sisa Insentif Nakes di Surabaya Segera Dibayar
-
Ketua IPHI Temui Dirjen AHU Kemenkumham: Ada Pihak Lain Pakai Nama IPHI
-
Menag Gus Yaqut Bakal Hadiri Muktamar IPHI VII di Surabaya Bulan Depan
Terpopuler
- Nikmati Belanja Hemat F&B dan Home Living, Potongan Harga s/d Rp1,3 Juta Rayakan HUT ke-130 BRI
- 7 Mobil Bekas Keluarga 3 Baris Rp50 Jutaan Paling Dicari, Terbaik Sepanjang Masa
- JK Kritik Keras Hilirisasi Nikel: Keuntungan Dibawa Keluar, Lingkungan Rusak!
- 5 Sepatu Running Lokal Selevel Asics Original, Kualitas Juara Harga Aman di Dompet
- 7 HP Samsung Seri A Turun Harga hingga Rp 1 Jutaan, Mana yang Paling Worth It?
Pilihan
-
Jadwal dan Link Streaming Nonton Rizky Ridho Bakal Raih Puskas Award 2025 Malam Ini
-
5 HP RAM 6 GB Paling Murah untuk Multitasking Lancar bagi Pengguna Umum
-
Viral Atlet Indonesia Lagi Hamil 4 Bulan Tetap Bertanding di SEA Games 2025, Eh Dapat Emas
-
6 HP Snapdragon RAM 8 GB Termurah: Terbaik untuk Daily Driver Gaming dan Multitasking
-
Analisis: Taktik Jitu Andoni Iraola Obrak Abrik Jantung Pertahanan Manchester United
Terkini
-
Ramai Patungan Beli Hutan, Memang Boleh Rimba Dibeli Dan Bagaimana Caranya?
-
Peradilan Militer Dinilai Tidak Adil, Keluarga Korban Kekerasan Anggota TNI Gugat UU ke MK
-
Ria Ricis dan Selebriti Pandu Shopee Live Superstar, Jumlah Produk Terjual Naik Hingga 16 Kali
-
5 Kali Sufmi Dasco Pasang Badan Bela Rakyat Kecil di Tahun 2025
-
Kelola Sendiri Sampah MBG, SPPG Mutiara Keraton Solo di Bogor Klaim Untung hingga 1.000 Persen
-
Di Hadapan Kepala Daerah, Prabowo Ingin Kelapa Sawit Jamah Tanah Papua, Apa Alasannya?
-
Komnas Perempuan: Situasi HAM di Papua Bukan Membaik, Justru Makin Memburuk
-
Jaksa Agung: KUHP-KUHAP Baru Akan Ubah Wajah Hukum dari Warisan Kolonial
-
15 WN China Serang TNI di Area Tambang Emas Ketapang: 5 Fakta dan Kondisi Terkini
-
LBH: Operasi Militer di Papua Ilegal dan Terstruktur Sistematis Sejak 1961