Suara.com - Para pejabat menjadi sorotan publik lantaran mengaku sudah mendapatkan suntikan vaksin ketiga atau booster. Alih-alih memberikan kepada pejabat, Deputi Direktur Amnesty International Indonesia Wirya Adiwena menilai seharusnya pemerintah memprioritaskan tenaga kesehatan dan masyarakat rentan dalam penyaluran vaksin.
“Program vaksinasi COVID-19 harus dilaksanakan dengan mempertimbangkan hak asasi manusia. Dengan persediaan vaksin yang masih terbatas, pemerintah seharusnya memprioritaskan tenaga medis dan kelompok-kelompok masyarakat paling rentan terpapar termasuk lansia, masyarakat miskin, penyandang difabel, hingga mereka yang berada di tahanan, bukan memberikan vaksin booster untuk pihak berkuasa," kata Wirya dalam keterangan persnya, Rabu (25/8/2021).
Wirya lantas menerangkan kalau menurut data Kementerian Kesehatan, baru 33,39 persen dari tenaga kesehatan yang sudah menerima vaksin booster per 25 Agustus. Sementara itu, lansia yang menerima vaksin kedua baru mencapai 16,93 persen dan masyarakat rentan serta umum baru 5,72 persen.
Melihat data tersebut membuat Wirya beranggapan kalau pemberian vaksin ketiga kepada pejabat dalam situasi itu tidak dapat dibenarkan.
"Mencerminkan ketidakpedulian pihak berkuasa atas kebutuhan publik," ujarnya.
Lebih lanjut, Amnesty International Indonesia mendesak pemerintah untuk tidak memberikan vaksin berlandaskan jabatan. Pemerintah diminta untuk tetap memprioritaskan tenaga kesehatan serta mereka yang rentan tertular Covid-19.
"Kami mendesak pemerintah untuk memastikan vaksinasi tidak diberikan berdasarkan jabatan atau kekuasaan, melainkan diprioritaskan untuk mereka yang memiliki risiko lebih tinggi untuk terpapar COVID-19, termasuk tenaga kesehatan. Pemerintah juga perlu memastikan bahwa distribusi vaksin dilakukan secara akuntabel dan transparan.”
Sebelumnya, sebuah video yang memperdengarkan obrolan Presiden Jokowi dengan beberapa pejabat tentang vaksin dosis ketiga viral dan mendadak jadi sorotan publik.
Momen tersebut terekam saat Presiden Joko Widodo atau Jokowi bersama Menhan Prabowo, Panglima TNI, Kapolri, Gubernur Kaltim, dan Wali Kota Samarinda meninjau pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di SMPN 22 Kota Samarinda, Kaltim, Selasa (24/8).
Baca Juga: Tepergok Tusuk Suntik Vaksin Kosong, Nakes Dipelototi lalu Minta Maaf: Sori ya, Kesalahan
Video itu sebelumnya sempat diunggah di kanal Youtube Sekretariat Presiden, namun kini telah dihapus.
Dalam obrolan tersebut terdengar bahwa sejumlah pejabat telah menerima suntikan vaksin dosis ketiga atau booster vaksin.
Dalam video tersebut, Wali Kota Andi mengatakan sudah mendapat dua suntikan vaksin dan berencana mendapat Vaksin Nusantara.
Presiden Jokowi menanggapi hal tersebut dengan sedikit bercanda, ia menyebut Wali Kota Andi tampak segar.
"Oh, pantes segar benar. Mendahului kita ini Pak Wali Kota," kata Jokowi sambil tertawa ringan.
Presiden Jokowi kemudian bertanya apakah Wali Kota Andi sudah mendapat Vaksin Nusantara sebagai dosis ketiga. Andi lantas mengatakan ia sedang menunggu vaksin tersebut.
Berita Terkait
-
Tepergok Tusuk Suntik Vaksin Kosong, Nakes Dipelototi lalu Minta Maaf: Sori ya, Kesalahan
-
Yeay, 34 Persen Nakes Indonesia Sudah Vaksin Booster, Kemenkes: Progres yang Cepat
-
Pejabat Pusat hingga Daerah Terima Vaksin Ketiga, LaporCovid-19: Patut Dicurigai
-
Pejabat Mengaku Sudah Divaksin Ketiga, LaporCovid19: Rakus Tidak Punya Empati
Terpopuler
- 5 Sampo Uban Sachet Bikin Rambut Hitam Praktis dan Harga Terjangkau
- 5 HP Helio G99 Termurah di Awal Tahun 2026, Anti Lemot
- 6 Rekomendasi HP OPPO Murah dengan Performa Cepat, RAM 8 GB Mulai Rp2 Jutaan
- 5 Rekomendasi Sepatu Adidas untuk Lari selain Adizero, Harga Lebih Terjangkau!
- 28 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 10 Januari 2026, Ada 15.000 Gems dan Pemain 111-115
Pilihan
-
Cek Fakta: Yaqut Cholil Qoumas Minta KPK Periksa Jokowi karena Uang Kuota Haji, Ini Faktanya
-
Hasil Akhir: Kalahkan Persija, Persib Bandung Juara Paruh Musim
-
Babak Pertama: Beckham Putra Bawa Persib Bandung Unggul atas Persija
-
Untuk Pengingat! Ini Daftar Korban Tewas Persib vs Persija: Tak Ada Bola Seharga Nyawa
-
Kriminalisasi Rasa Tersinggung: Mengadili Komedi 'Mens Rea' Pandji Pragiwaksono
Terkini
-
4 Poin Utama Rapat Terbatas Prabowo di Hambalang: Dari Industri Tekstil hingga Chip Masa Depan
-
Kecupan Hangat Puan dan Prananda untuk Megawati: Sisi Lain Kekeluargaan di Balik Rakernas PDIP 2026
-
Logika KPK: Staf Tak Mungkin Punya Rp4 M, Direksi Wanatiara Otak Suap Pajak?
-
KPK Aminkan Teori 'Kebocoran Negara' Prabowo, Kasus Pajak Tambang Jadi Bukti Nyata
-
Sinyal Tarif Transjakarta Naik Menguat? Anggaran Subsidi Dipangkas, Gubernur Buka Suara
-
KPK: Wajib Pajak Boleh Lawan Oknum Pemeras, Catat Satu Syarat Penting Ini
-
Kena OTT KPK, Pegawai Pajak Langsung Diberhentikan Sementara Kemenkeu
-
Antisipasi Risiko Perluasan, Tanah Ambles di Panggang Gunungkidul Segera Diuji Geolistrik
-
KPK Ungkap Akal Bulus Korupsi Pajak PT Wanatiara Persada, Negara Dibobol Rp59 M
-
5 Fakta OTT Kepala Pajak Jakut: Suap Rp6 Miliar Lenyapkan Pajak Rp59 Miliar