Gerakan anti-imigran tidak akan berpengaruh
Federasi Serikat Buruh Jerman telah meminta anggota parlemen untuk menciptakan standar nasional yang cepat dan mumpuni untuk mengizinkan imigran yang berstatus ditoleransi (Duldung), serta yang datang karena alasan kemanusiaan agar segera memasuki dunia kerja dan mendapat pekerjaan jangka panjang.
Kelompok anti-imigran dari partai ultra kanan AfD menyebut imbauan Ketua Departemen Ketenagakerjaan itu sebagai "permintaan yang tak dipahami,” dan menuduh dia berpihak pada kepentingan perusahaan berkedok imigrasi untuk menurunkan upah tenaga kerja warga Jerman.
"Orang bisa saja unjuk rasa dan mengatakan ‘Kami tidak mau ada warga asing,' namun itu tidak akan berpengaruh,” jawab Ketua Departemen Ketenagakerjaan Jerman Detlef Scheele saat ditanyai mengenai perlawanan politik terhadap gagasan penambahan jumlah imigran di Jerman.
Berita Terkait
-
Taklukkan FC Koln, Bayern Munich Petik Kemenangan Pertamanya di Bundesliga
-
Klasemen Liga Jerman: Wolfsburg Duduki Puncak, Dortmund Posisi Enam
-
Putin Beri Bunga, Kanselir Jerman Balas Minta Alexei Navalny Dibebaskan
-
6 Kehebatan Gerd Muller yang Dikenang Sepanjang Masa
-
5 Kastil Terindah di Jerman, Seperti di Dunia Dongeng
Terpopuler
- Link Download Logo dan Tema HUT Bhayangkara ke-80 2026 untuk Ulang Tahun Polri
- 4 Sepatu Lari Skechers yang Diskon sampai 50 Persen di Sport Station, Mulai Rp500 Ribuan
- Sunscreen Apa yang Bikin Glowing? Ini 7 Pilihan Terbaik sesuai Review dan Harga
- 6 Sunscreen di Alfamart untuk Flek Hitam Usia 40 Tahun ke Atas sesuai Review
- 5 Sepeda Gunung MTB Polygon Termurah, Tangguh dan Awet Untuk Harian
Pilihan
-
Rupiah Nyaris ke Rp18.000 Lagi Hari Ini
-
Ole Romeny Bakal Satu Tim dengan Justin Hubner di Liga Belanda, Fortuna Sittard Siapkan Tawaran
-
Antar Timnas Perancis ke 16 Besar, Mbappe Pecahkan Sejumlah Rekor Piala Dunia 2026
-
Prabowo ke Polisi: Gaji dan Senjata Kalian dari Rakyat, Jadi Jangan Menyusahkan Rakyat
-
Prabowo: Hukum Tak Boleh Dipakai untuk Balas Dendam Politik
Terkini
-
Kenapa Malaysia Terapkan 2 Hari WFH untuk PNS Mulai Agustus 2026?
-
Ada Pihak Bantu Bupati Kuansing Saat OTT, KPK Sempat Kehilangan Jejak
-
Wamensos Tinjau Pembangunan Sekolah Rakyat Permanen Kulon Progo, Progres Capai 91 Persen
-
Polri Diminta Kuasai KUHP-KUHAP Baru, Kepastian Hukum Jadi Taruhan
-
Korban Ledakan Kapal Aceh Hebat 2 Bertambah, 3 Taruna Meninggal Dunia
-
Diduga Didiskriminasi Sekolah, Pendidikan Siswa Disabilitas Psikososial Ini Terancam
-
Terdakwa TPPU Sebut Ada Permintaan Dana Pilpres Rp21,5 M, Nama Eks Pangdam Terseret
-
Label A-D Dinilai Membingungkan, BPOM Diminta Revisi Peraturan Nilai Gizi
-
Keras Koalisi Sipil di Hari Bhayangkara: Polisi Alat Rakyat, Bukan Partai Cokelat!
-
Parkir Ditutup Tenda Didirikan, PN Jaktim Antisipasi Massa Pendukung Sidang Perdana dr Tifa