Suara.com - Partai Amanat Nasional mengaku tidak membahas permasalahan kabinet, seiring agenda pertemuan antara ketua umum dan Presiden Jokowi. PAN pasrahkan alokasi kursi kabinet kepada Jokowi.
Menanggapi PAN sebagai sahabat baru koalisi di pemerintahan, Direktur Eksekutif Indonesia Political Review, Ujang Komaruddin memandang tidak ada hal yang tulus dari bergabungnya partai yang diketuai Zulkifli Hasan.
Menurutnya, bergabungnya PAN tentu ada timbal balik, entah melalui perolehan kursi di kabinet maupun kepentingan lain.
"Tak ada makan siang yang gratis. Tak ada koalisi yang tulus. Semua berbalut kepentingan dan saling dukung," kata Ujang dihubungi, Kamis (26/8/2021).
Ujang mengatakan jikapun PAN tidak mendapatkan jatah menteri dan tidak ada reshuffle ke depannya, hal itu tentu juga sudja menjadi bagian dari deal politik dengan Jokowi. Kendati begitu, Ujang berujar bahwa disiapkan sesuatu lain sebagai kompensasi apabila tidak ada jatah kursi menteri bagi PAN.
"Namun biasanya, jika berkoalisi yang dapat kompensasi. Oleh karena itu, kita lihat aja ke depan, jika ada reshuffle itu artinya ada akomodasi terhadap PAN," kata Ujang.
Pasrahkan Alokasi Kursi Kabinet
Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional (DPP PAN) Viva Yoga Mauladimengatakan, pihaknya menyerahkan 'kebijakan alokasi' kursi kabinet kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Menurutnya, hal itu merupakan hak prerogatif presiden meski PAN sudah dinyatakan sebagai sahabat baru dalam koalisi partai politik pemerintahan.
Baca Juga: PAN Jadi Sahabat Baru Koalisi Jokowi-Maruf, PKB Izinkan Reshuffle, Tapi Ini Syaratnya
"Tidak berbicara soal kabinet (pertemuan kemarin). Karena itu kewenangan dan hak prerogatif presiden," kata Viva kepada Suara.com, Kamis (26/8/2021).
Sementara itu, Viva menegaskan, kedekatan PAN dengan Pemerintahan Jokowi bukan kali ini saja terjadi.
Menurutnya, semenjak Zulkifli Hasan menjabat sebagai ketua umum partai sudah menjadi pendukung pemerintahan.
Bahkan, Viva mengklaim, kedekatan PAN dengan pemerintah tersebut ditunjukkan dengan dekatnya Zulkifli Hasan dengan Jokowi, saat orang nomor satu Indonesia itu menjabat Wali Kota Solo.
"Secara pribadi, hubungan Pak Jokowi dan Bang Zulkifli Hasan sudah berjalan lama dan terjalin baik. Bahkan sewaktu Pak Jokowi masih sebagai Wali Kota Solo. Kedekatan pribadi ini terjalin dengan baik sampai sekarang," ungkapnya.
Tidak Bahas Reshuffle
Tag
Berita Terkait
-
PAN Jadi Sahabat Baru Koalisi Jokowi-Maruf, PKB Izinkan Reshuffle, Tapi Ini Syaratnya
-
Klaim Kasus Covid-19 Turun, Jokowi Cerita Sempat Diminta Tim Epidemiolog Hati-hati
-
Resmi Gabung Koalisi Jokowi-Maruf, PAN Enggan Bahas Soal Jatah Kursi Menteri
-
Utang Negara Bisa Tembus Rp 10 Ribu Triliun, Eks Waketum Gerindra: Rakyat Harus Membayar
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- 6 Sepeda Lipat Alternatif Brompton, Harga Murah Kualitas Tak Kalah
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
Pilihan
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!
-
Eks Asisten Pelatih Timnas Indonesia Alex Pastoor Tersandung Skandal di Belanda
-
KPK Amankan Uang Ratusan Juta Rupiah Saat OTT di Depok
-
KPK Gelar OTT Mendadak di Depok, Siapa yang Terjaring Kali Ini?
-
Persib Resmi Rekrut Striker Madrid Sergio Castel, Cuma Dikasih Kontrak Pendek
Terkini
-
Gus Ipul Serukan Gerakan Peduli Tetangga, Perkuat Data Lindungi Warga Rentan
-
Sudah Tiba di Jakarta, PM Australia Segera Bertemu Prabowo di Istana
-
Gus Ipul dan Kepala Daerah Komitmen Buka 8 Sekolah Rakyat Baru
-
RS Tolak Pasien karena JKN Nonaktif, Mensos Gus Ipul: Mestinya Disanksi BPJS, Tutup Rumah Sakitnya
-
Mensos Gus Ipul: RS Tak Boleh Tolak Pasien BPJS Penerima Bantuan Iuran
-
Wamendagri Wiyagus Lepas Praja IPDN Gelombang II, Percepat Pemulihan Pascabencana Aceh Tamiang
-
Kasatgas PRR Ingatkan Pemda yang Lambat Kirim Data Penerima Bantuan Bencana
-
Satgas PRR Resmikan Huntara di Tapanuli Selatan dan Tujuh Kabupaten Lain Secara Serempak
-
Kasus Tragis Anak di Ngada NTT, Pakar Sebut Kegagalan Sistem Deteksi Dini dan Layanan Sosial
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!