Suara.com - Satuan Tugas Penanganan Covid-19 menegur para pejabat di Nusa Tenggara Timur termasuk Gubernur Viktor Bungtilu Laiskodat karena menyelenggarakan acara yang menimbulkan kerumunan.
Juru Bicara Satgas Covid-19 Wiku Adisasmito menegaskan bahwa aturan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Leveling berlaku untuk siapa pun tanpa mengenal jabatan.
"Mohon agar setiap daerah khususnya pemimpin daerah sebagai regulator mampu betul-betul memperhatikan detil-detil peraturan ini demi keselamatan dan kesehatan bersama agar dapat diterapkan dengan baik di lapangan oleh seluruh pihak tanpa terkecuali," kata Wiku saat dihubungi Suara.com, Senin (30/8/2021).
Dia juga menegaskan bahwa Kabupaten Kupang, tempat diselenggarakannya acara pengukuhan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) se-provinsi itu, termasuk dalam daerah PPKM Level 4.
"Jika kita mengacu kepada Inmendagri terakhir diketahui bahwa Kupang masuk ke daerah level 4," ucapnya.
Wiku menyebut bahwa kegiatan sosial semacam ini ditetapkan dengan membatasi kapasitas pengunjung sebesar 25 persen saja, dengan memanfaatkan sistem skrining dari Pedulilindungi, dan pelaksanaannya harus disertai dengan penerapan protokol kesehatan ketat.
Diketahui, Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat dan Wakilnya, Josef Nae Soi terlihat menyelenggarakan acara pengukuhan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) bersama para kepala daerah atau perwakilan se-NTT di Pulau Semau, Kupang, NTT pada Jumat (27/8).
Kerumunan orang di tengah penyebaran Covid-19 yang mematikan terdokumentasi dalam bentuk foto dan video yang beredar luas di masyarakat melalui jejaring media sosial.
Baca Juga: Dihadiri Gubernur NTT, Ombudsman Sebut Kerumunan Pesta di Pulau Semau Bisa Ditiru Warga
Berita Terkait
-
Dihadiri Gubernur NTT, Ombudsman Sebut Kerumunan Pesta di Pulau Semau Bisa Ditiru Warga
-
Sebagian Warga Kecewa Vaksinasi di Alun-alun Lamongan: Kerumunan Tanpa Jaga Jarak
-
Kerumunan Muda-mudi di Pedestrian Jalan Ijen Malang, Netizen: Masih PPKM Level 4 Lho Ya!
-
Pertemuan Gubernur NTT dan Kepala Daerah Bikin Kerumunan Dikritik: Contoh Tak Baik
Terpopuler
- Megawati: Saya Dipanggil Polisi 3 Kali, Diperiksa Jaksa Sampai Malam
- Apa Itu IKD dan Kenapa Wajib Memilikinya?
- Besok, Front Mahasiswa UI hingga IPB Siap Gelar Aksi 'Merebut Kemerdekaan' di Jakarta
- HP RAM 16 GB Berapa Harganya? Ini 5 Pilihan Termurah dengan Performa Ngebut
- 5 Sunscreen Brand Jepang untuk Flek Hitam, Lengkap dengan Review dan Harga
Pilihan
-
Polwan Ditarik Mundur, Aksi BEM UI di Menara UOB Berujung Saling Dorong dengan Aparat
-
Gaji Manajer Kopdes Merah Putih Rp7,8 Juta per Bulan Viral, Benarkah Batal Rp16 Juta?
-
Dihadang Polisi di UOB Plaza, Massa UI: Ini Bukti Kita Belum Merdeka!
-
Bundaran HI Dijaga Ketat, Solidaritas Warga Mengalir: Ini Titik Logistik untuk Pendemo
-
Jelang Demo Mahasiswa, Bundaran HI Dijaga Ketat: Kendaraan Taktis Siaga, Lalin Masih Normal
Terkini
-
Promo Anniversary Bukan Cuma Diskon, Ada Treasure Hunt dan Mini Games
-
URI Bukan Solusi! Pengangguran Terdidik Terjadi karena Sarjana Tak Punya Skill
-
Sekolah Ramah Anak Tak Selalu Dimulai dari Hal Besar, Dua Inovasi Siswa Ini Buktinya
-
KPK Ungkap Dugaan Permintaan Opini WTP oleh Bupati PALI, Ada Nama Anggota BPK RI
-
Kapal Tanzania MV Ocean Porter Tertangkap di Riau, Angkut 2,6 Ton Sabu Cair dan Rokok China
-
Kapolri Terjun Langsung ke Lokasi Gempa NTT, Boni Hargens Sebut Polri Garda Terdepan Kemanusiaan
-
BRI Turut Berperan Aktif Dalam Percepat Pemulihan Gempa NTT Lewat Posko Logistik BRI Peduli
-
Video Penjemputan Tiga Orang yang Diduga Pejabat Disdik Lubuklinggau Viral, Ada Apa?
-
BRI Tinjau Posko BRI Peduli dan Dapur Umum Untuk Korban Gempa NTT
-
BRI Perluas Dukungan Pascagempa NTT, Tiga Posko Logistik dan Dapur Umum Disiapkan