Suara.com - Ketua DPR RI Puan Maharani meminta ada evaluasi terhadap pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM). Permintaan itu ia tujukan kepada setiap sekolah yang sudah menggelar PTM.
Puan mengatakan evaluasi harus dilakukan dari berbagai aspek terkait PTM. Nantinya hasil evaluasi menjadi bahan perbaikan pelaksanan PTM.
“Evaluasi juga bertujuan agar pihak sekolah bisa mengetahui berbagai kekurangan dalam pelaksanaan pembelajaran tatap muka sehingga bisa segera melakukan perbaikan-perbaikan yang akan lebih menunjang pelaksanaan sekolah tatap muka terbatas,” kata Puan di Jakarta, Senin (30/8/2021).
Selain evaluasi, tidak kalah penting yang harus dilakukan sekolah ia mendisiplinkan protokol kesehatan secara ketat. Prokes penting dilakukan di sekolah sebagai upaya mencegah sebaran Covid-19.
“Jalankan standar Prokes sesuai pedoman, dan tenaga pendidik harus lebih ekstra dalam membimbing anak-anak, khususnya untuk siswa SD di tingkat terkecil, agar selalu tertib menjaga jarak dengan teman-temannya,” ujar Puan.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan pihaknya turut melakukan monitoring terkait pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM) hari pertama yang dimulai di sejumlah daerah.
Dasco mengatakan monitoring terhadap pelaksanaan PTM harus dilakukan untuk menjadi bahan evaluasi. Menurutnya jika hasil evaluasi baik tidak menutup kemungkinan ada peningkatan area PTM.
"Mudah-mudahan semua bisa berjalan dengan lancar. Sehingga kegiatan tatap muka yang diujicobakan di beberapa zona ini bisa ditambah dalam waktu yang tidak terlalu lama dan tidak menimbulkan efek dari tatap muka tersebut," tutur Dasco di Kompleks Parlemen DPR, Jakarta, Senin (30/8/2021).
Dasco mengatakan sejauh ini DPR belum menentukan posisi mendukung atau tidak mendukung terkait pelaksanaan PTM. Ia berujar bahwa DPR menunggu hasil evaluasi terlebih dahulu.
Baca Juga: Beberapa Hal yang Harus Dipertimbangkan Orangtua Sebelum Izinkan Anak Kembali ke Sekolah
"Soal mendukung tidak mendukung kita lihat hasil evaluasinya nanti. Apakah kemudian efektif atau tidak," kata Dasco.
Ratusan Sekolah Dibuka
Pada Senin (30/8/2021) ini, sebanyak 610 sekolah kembali dibuka di DKI Jakarta, menyusul diturunkannya status PPKM ke level 3 karena angka kasus Covid-19 yang mulai terkendali.
Pembukaan sekolah kembali, berdasarkan kebijakan yang dituangkan dalam Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 1026 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3 disebutkan, untuk satuan pendidikan jenjang SD, SMP, dan SMA, yang melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas dilaksanakan dengan kapasitas maksimal 50 persen.
Namun untuk jenjang pendidikan sekolah luar biasa seperti SDLB, MILB, SMPLB, SMLB, dan MALB maksimal 62 persen sampai dengan 100 persen dengan menjaga jarak minimal 1,5 meter dan maksimal 5 lima peserta didik perkelas.
Sementara untuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), maksimal 33 persen dengan menjaga jarak minimal 1,5 meter dan maksimal 5 lima peserta didik perkelas.
Berita Terkait
Terpopuler
- Pelatih Argentina Buka Suara Soal Sanksi Facundo Garces: Sindir FAM
- Kiper Keturunan Karawang Rp 2,61 Miliar Calon Pengganti Emil Audero Lawan Arab Saudi
- Usai Temui Jokowi di Solo, Abu Bakar Ba'asyir: Orang Kafir Harus Dinasehati!
- Ingatkan KDM Jangan 'Brengsek!' Prabowo Kantongi Nama Kepala Daerah Petantang-Petenteng
- 30 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 28 September: Raih Hadiah Prime Icon, Skill Boost dan Gems Gratis
Pilihan
-
Here We Go! Jelang Lawan Timnas Indonesia: Arab Saudi Krisis, Irak Limbung
-
Berharap Pada Indra Sjafri: Modal Rekor 59% Kemenangan di Ajang Internasional
-
Penyumbang 30 Juta Ton Emisi Karbon, Bisakah Sepak Bola Jadi Penyelamat Bumi?
-
Muncul Tudingan Ada 'Agen' Dibalik Pertemuan Jokowi dengan Abu Bakar Ba'asyir, Siapa Dia?
-
BBM RI Dituding Mahal Dibandingkan Malaysia, Menkeu Purbaya Bongkar Harga Jual Pertamina
Terkini
-
Merasa Terlindungi, Barang Pemberian Kapolda Herry Heryawan Bikin Penyandang Tunarungu Ini Terharu
-
Kolaborasi Bareng DPRD DKI, Pramono Resmikan Taman Bugar Jakbar
-
Menteri Hukum Ultimatum PPP: Selesaikan Masalah Internal atau AD/ART Jadi Penentu
-
Satu Bulan Tragedi Affan Kurniawan: Lilin Menyala, Tuntutan Menggema di Benhil!
-
Polemik Relokasi Pedagang Pasar Burung Barito, DPRD DKI Surati Gubernur Pramono Anung
-
Siapa Ketum PPP yang Sah? Pemerintah akan Tentukan Pemenangnya
-
KPAI Minta Polri Terapkan Keadilan Restoratif untuk 13 Anak Tersangka Demonstrasi
-
Program Magang Fresh Graduate Berbayar Dibuka 15 Oktober, Bagaimana Cara Mendaftarnya?
-
DPR RI Kajian Mendalam Putusan MK soal Tapera, Kepesertaan Buruh Kini Sukarela
-
Setelah Kasih Nilai Merah, ICW Tagih Aksi Nyata dari Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum