Suara.com - Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera mengajak publik untuk mengawasi rencana penambahan masa jabatan presiden menjadi tiga periode. Menurutnya isu penambahan masa jabatan presiden merupakan ide yang zalim.
Mardani mengatakan, publik tidak boleh lemah dan menjadi bodoh. Ia kemudian mengutip pernyataan ahli tafsir Islam Ibnu Qayyim yang menyatakan menjadi lemah dan bodoh sama dosanya seperti orang zalim.
"Ide tiga periode adalah ide yang zalim nah kalau publik kalau tidak menentangnya karena kita lemah kita bodoh maka kita juga kena dosa zalimnya," kata Mardani dalam diskusi bertajuk 'Teka-Teki Amandemen UUD 1945' pada Kamis (2/9/2021).
Untuk itu, Mardani mengatakan, masyarakat harus memegang fungsi pengawasan baik terhadap pemerintahan termasuk juga pihak oposisi. Menurutnya, hal itu sangat penting dilakukan.
"Termasuk oposisi juga harus dikawal. Sehingga semangatnya betul-betul bekerja buat rakyat," ujarnya.
Sementara di sisi lain, Mardani menegaskan, PKS menolak keras soal wacana penambahan masa jabatan presiden jadi 3 periode dengan alasan apapun. Mardani melihat peluang tersebut masih ada, untuk itu ia meminta masyarakat terus mengawasi.
"Dan karena itu, Civil Society dan siapapun harus hati-hati dan terus bekerja. Karena UU KPK dalam waktu 3 bulan digulung semuanya efeknya sekarang, kasian sekali KPK sekarang," tuturnya.
"Karena itu, publik awasi isu ini jangan sampai berkembang dan ketika masih baru atau test the water kita langsung kasih counternya. Makanya saya selalu counter ide jabatan tiga periode ini, buat demokrasi," sambungnya.
Baca Juga: Kesaksian Warga soal Mural Mirip Jokowi di Jagakarsa, Dibuat Senin Dini Hari
Berita Terkait
Terpopuler
- Dana Operasional Gubernur Jabar Rp28,8 Miliar Jadi Sorotan
- Viral Video 7 Menit Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach, Praktisi Hukum Minta Publik Berhati-hati
- Prabowo Dikabarkan Kirim Surat ke DPR untuk Ganti Kapolri Listyo Sigit
- Tutorial Bikin Foto di Lift Jadi Realistis Pakai Gemini AI yang Viral, Prompt Siap Pakai
- Prabowo Incar Budi Gunawan Sejak Lama? Analis Ungkap Manuver Politik di Balik Reshuffle Kabinet
Pilihan
-
Viral Taiwan Resmi Larang Indomie Soto Banjar Usai Temukan Kandungan Berbahaya
-
Ketika Politik dan Ekonomi Turut Membakar Rivalitas Juventus vs Inter Milan
-
Adu Kekayaan Komjen Suyudi Ario Seto dan Komjen Dedi Prasetyo, 2 Calon Kapolri Baru Pilihan Prabowo
-
5 Transfer Pemain yang Tak Pernah Diduga Tapi Terjadi di Indonesia
-
Foto AI Tak Senonoh Punggawa Timnas Indonesia Bikin Gerah: Fans Kreatif Atau Pelecehan Digital?
Terkini
-
5 Fakta Pembunuhan Keji Gadis Cilik 4 Tahun di Konawe Selatan, Motif Pelaku Terungkap
-
Kematian Mahasiswa Unnes saat Demo Masuk Babak Baru, LPSK Dapatkan Bukti CCTV
-
Buntut Insiden Saat Kunker Komisi III DPR, Polda Jambi Minta Maaf: Tak Ada Niat Halangi Wartawan
-
4 Skandal Zita Anjani sebelum Diterpa Isu Pencopotan: Gara-Gara Dugaan Mangkir?
-
Anggota DPR Terima Dana Reses Rp2,5 Miliar, Najwa Shihab: Masalahnya, Cair ke Kantong Pribadi
-
Enam Lembaga HAM Bentuk Tim Investigasi Kerusuhan, Tegaskan Suara Korban Tak Boleh Terhapus
-
Asosiasi Pengusaha Dukung Rekomendasi MUI Soal Jaminan Halal Program MBG
-
Heboh Isu Pergantian Kapolri, Komjen Suyudi Ario Seto Mencuat Gantikan Jenderal Listyo Sigit?
-
Menkeu Purbaya Sudah Tegur Putranya Gara-Gara Unggahan Viral Soal "Agen CIA": Masih Kecil!
-
Drama CEO Malaka Project vs TNI Berakhir Damai, Tak Ada Lagi Proses Hukum untuk Ferry Irwandi?