Suara.com - Anggota Komisi IX DPR Rahmat Handoyo mengatakan Kementerian Kesehatan harus berkolaborasi dengan instasi lain terkait aplikasi PeduliLindungi, menyusul bocornya data diri Presiden Joko Widodo melalui sertifkat vaksin.
Rahmat menilai persoalan aplikasi dan perlindungan data, Kemenkes memang bukan instansi yang ahli di bidang tersebut. Karena itu perlu lebih koordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Badan Siber dan Sandi Negara guna menjamin keamanan data pribadi di aplikasi yang mereka kelola.
"Proses penyempurnaan harus dilakukan, proses perbaikan harus dilakukan lagi kembali, proses peningkatan keamanan juga harus berlapis-lapis. Meskipun kita sadari, kita pahami bahwa Kementerian Kesehatan tidak ahli di bidang siber maupun teknologi ini," kata Rahmat kepada wartawan, Jumat (3/9/2021).
Sementara itu, terkait kebocoran data yang terus berulang hingga kini dialami sendiri oleh kepala negara, Rahmat mengatakan bahwa hal tersebut jangan dianggap wajar. Perlu investigasi lebih lanjut dan mitigasi agar kebocoran data tidak terjadi lagi dan lagi.
"Ini artinya bahwa sampai adanya data Pak Jokowi tersebar di medsos itu perlu pendalaman. Pendalaman apakah itu betul sertifikat milik presiden, kalau betul perlu penyelidikan, apa yang sedang terjadi, siapa yang sedang bermain-main untuk mencuri itu apa manfaatnya dan apa kegunannya," kata Rahmat.
Reaksi Istana
Sebelumnya, Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman menyayangkan terkait beredarnya Nomor induk kependudukan (NIK) Presiden Jokowi melalui sertifikat vaksin di PeduliLindungi.
Data diri Jokowi itu bocor dan viral di media sosia. Bahkan seorang warganet mengunggah sertifikat vaksin Jokowi yang lengkap dengan NIK, tanggal lahir dan keterangan vaksinasi dosis kedua.
"Menyayangkan kejadian beredarnya data pribadi tersebut," ujar Fadroel saat dikonfirmasi wartawan, Jumat (3/9/2021).
Baca Juga: Sembako Jokowi Picu Kerumunan, Joman: Jangan Salahkan Presiden, Kecuali Bawa Penyakit
Ia pun berharap pihak terkait melakukan langkah-langkah khusus agar tak terjadi kejadian serupa. Hal tersebut agar data milik masyarakat terlindungi.
"Berharap pihak terkait segera melakukan langkah khusus untuk mencegah kejadian serupa termasuk melindungi data milik masyarakat," katanya.
Viral
Diketahui, surat keterangan vaksinasi Covid-19 itu milik Presiden Joko Widodo (Jokowi) bisa dilihat secara umum melalui PeduliLindungi. Hal itu terungkap setelah seorang warganet mengunggah tangkapan layar surat vaksinasi milik Jokowi di media sosial, Twitter.
Dari unggahannya tersebut, terpampang jelas identitas lengkap Jokowi mulai dari nama, tanggal lahir hingga Nomor Induk Kependudukan (NIK). Barcode dua dimensi atau akrab dikenal dengan quick response code (QR code) juga terpampang tanpa disensor oleh pengunggahnya.
Selain itu, terdapat pula keterangan bahwa Jokowi sudah menjalani vaksinasi Covid-19 untuk dosis kedua pada 27 Januari 2021.
Berita Terkait
-
Sembako Jokowi Picu Kerumunan, Joman: Jangan Salahkan Presiden, Kecuali Bawa Penyakit
-
Istana Buka Suara Sertifikat Vaksinasi COVID-19 Jokowi Bocor
-
Sertifikat Vaksin Jokowi dan NIK Mudah Dilihat Publik, Menkominfo: Tanyakan ke Kemenkes
-
Beredar Surat Vaksin Jokowi Lengkap dengan NIK, Istana: Segera Lakukan Langkah Khusus!
Terpopuler
- 7 Sepatu Lari Tahan Air Selevel Nike Vomero 18 GTX, Kualitas Top
- 5 HP Xiaomi dengan Snapdragon 8 Elite Gen 5, Terkencang di 2026!
- Sunscreen SPF 50 Apa yang Bagus? Ini 5 Pilihan untuk Perlindungan Maksimal
- Harga Pertamax Naik Nyaris Rp18.000 di April Besok? Ini Kata Pertamina
- Foto Pangakalan Militer AS di Arab Saudi Hancur Beredar, Balas Dendam Usai Trump Hina MBS
Pilihan
-
Mulai Besok! BPH Migas Resmi Batasi Pembelian Pertalite dan Solar, Cek Aturan Mainnya
-
Masyarakat Diminta Tak Resah, Mensesneg Prasetyo Hadi Tegaskan Harga BBM Belum Ada Kenaikan
-
Clara Shinta Minta Tolong, Nyawanya Terancam karena Suami Bawa Senjata Api
-
Harga Pertamax Naik Nyaris Rp18.000 di April Besok? Ini Kata Pertamina
-
Petir Bikin Duel Kepulauan Solomon vs Saint Kitts and Nevis di Stadion GBK Ditunda
Terkini
-
Tiga Prajurit TNI Gugur di Lebanon, Mensos Siapkan Skema Bantuan Khusus Bagi Ahli Waris
-
Buka-bukaan Anak Riza Chalid: Tanpa Terminal BBM OTM, Cadangan Pertamax Berkurang 3 Hari
-
Indonesia Protes Keras Gugurnya Pasukan UNIFIL, Tuntut Investigasi Menyeluruh Atas Serangan Israel
-
Fakta Baru Kasus Andrie Yunus Terungkap di DPR, Berkas Sudah Dilimpahkan ke Puspom TNI
-
Istri Eks Komut Indofarma Mengadu ke DPR, Sebut Vonis 13 Tahun Penjara Tanpa Bukti Aliran Dana
-
MenpanRB: Isu Utama WFH ASN Adalah Digitalisasi, Bukan Sekadar Efisiensi
-
Detik-detik Gugurnya Praka Farizal di Lebanon, Terkena Serangan Mortir saat Salat Isya
-
Prabowo Berduka Atas Gugurnya Tiga Prajurit TNI di Lebanon
-
Kawal Program Prioritas Nasional, Wamendagri: IPDN Konsisten Hasilkan Kader Pemerintahan Kompeten
-
Ratusan Elemen Sipil Teken Petisi, Desak Kasus Andrie Yunus Tak Diadili di Militer!