Suara.com - DKI Jakarta meraih peringkat pertama sebagai daerah tingkat provinsi paling demokratis di Indonesia tahun 2021.
Daerah khusus ibu kota ini selalu meraih posisi teratas provinsi paling demokratis sejak Gubernur Anies Baswedan menjabat pada tahun 2017.
Anies mengakui bersyukur atas pencapaian tersebut. Ia mengatakan, DKI Jakarta berkomitmen menjaga iklim kebebasan berekspresi bagi semua pihak.
"Soal indeks demokrasi alhamdullilah, kita di Jakarta ingin terus menjaga agar iklim kebebasan berekspresi bisa hidup," kata Anies ditemui seusai membuka sentra vaksinasi di DPD Partai Golkar DKI, Jakarta Pusat, Sabtu (4/9/2021).
Anies mengatakan, kebebasan berekspresi kekinian adalah buah reformasi yang dilakukan para aktivis atau pejuang-pejuang muda di tahun 1998.
"Semangatnya harus kita jaga, kami DKI Jakarta, alhamdullilah setahun ini kembali tinggi dalam indeks secara demokrasi," tuturnya.
Lebih lanjut Anies mengakui akan terus menjaga DKI Jakarta agar menjadi rujukan menjaga suasana demokratis.
"Kita ingin terus ibu kota bisa menjadi rujukan di dalam menjaga suasana demokratis."
DKI paling demokratis
Baca Juga: Ketua DPP Golkar Harapkan Kerja sama di 2024, Anies Baswedan: Cerah Sekali
Sebelumnya, DKI Jakarta meraih peringkat pertama sebagai daerah tingkat provinsi paling demokratis di Indonesia.
Peringkat tersebut berdasarkan angka Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS). Hasilnya, DKI secara nasional meraih indeks demokrasi sebesar 89,21.
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DKI Jakarta Taufan Bakri mengatakan, nilai IDI DKI Jakarta tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 0,92 poin dibanding tahun 2019 yang sebesar 88,29. Nilai IDI DKI terus bertumbuh, yakni 84,73 pada 2017 dan 85,08 pada 2018.
“Alhamdulillah, dengan nilai ini, IDI Provinsi DKI Jakarta meraih kategori baik. Hal ini karena dukungan semua pihak, hingga Pemprov DKI Jakarta bisa mempertahankan posisi pertama dengan nilai indeks demokrasi yang terus tumbuh," ujar Taufan dalam keterangan tertulis, Jumat (3/9/2021).
Menurutnya, angka demokratis tertinggi ini merupakan hasil kerja sama bersama berbagai pihak di ibu kota.
"Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh stakeholder dan komponen masyarakat yang telah menjaga DKI Jakarta tetap kondusif dan demokratis,” jelasnya.
Taufan menjelaskan, ada tiga aspek yang dinilai dalam penghitungan nilai IDI, yakni kebebasan sipil, hak-hak politik, dan lembaga demokrasi.
Dia menyebut, pihaknya akan berusaha untuk tetap meraih kategori baik dalam Indeks Demokrasi dengan menjaga nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat di wilayah DKI Jakarta.
Berita Terkait
-
Ketua DPP Golkar Harapkan Kerja sama di 2024, Anies Baswedan: Cerah Sekali
-
DKI Peringkat Satu Provinsi Paling Demokratis Berturut-turut Sejak Anies Menjabat Gubernur
-
Unggah Foto dengan Latar Gedung Bertingkat, Fotografernya Ternyata Ini
-
Positivity Rate Covid-19 Jakarta di Bawah Lima Persen, Anies: Pandemi Semakin Terkendali
-
Masa Jabatan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan Akan Berakhir, Kemendagri Siapkan Ini
Terpopuler
- LHKPN Tembus Rp7,2 Miliar, Kendaraan Plt Jampidsus Rudi Margono Cuma Motor Honda Seharga Rp5 Juta
- 4 Shio yang Menarik Keberuntungan 12 Juli 2026, Masa Sulit Diprediksi Berakhir
- 5 Sepatu Kanky Warna Putih Mulai Rp160 Ribuan, Nyaman dan Stylish
- 5 Pilihan Motor Anti Low Back Pain, Cocok Buat Touring di Akhir Pekan
- Tan Kian Orang Terkaya ke Berapa di Indonesia?
Pilihan
-
Kejagung Akhirnya Buka Suara Soal Temuan 74 Kg Emas di Rumah Febrie Adriansyah: Kami Tak Tahu
-
Ada Ancaman Teror Bom, Seluruh Siswa dan Guru SDN 15 Srengseh Sawah Dipulangkan
-
Hari Pertama Sekolah Mencekam! SDN Srengseng Sawah 15 Diteror Bom, Gegana dan Densus 88 Turun Tangan
-
Iran Luncurkan Serangan Balasan ke Amerika, Serbuan Drone Meluncur
-
Garda Revolusi Iran Tutup Lagi Selat Hormuz Sampai Batas Waktu Tak Ditentukan
Terkini
-
BNI Lakukan Serangkaian Penguatan Tata Kelola Penyaluran KUR
-
Kejagung Bantah Febrie Adriansyah Umrah Usai Tersangka: Sudah Dicekal, Masih di Indonesia
-
KPK Masih Buka Peluang Supervisi Kasus Eks Jampidsus Febrie Adriansyah, Siap Pantau
-
Ngeri! Sebelum Dibakar, Santri di Lombok Diduga Sering Disiksa Anak Pemilik Ponpes
-
Habiburokhman Jawab Kritik Mahfud MD: Kasus Febrie Diserahkan ke Kejagung Demi Redam Friksi
-
MPLS Sekolah Rakyat Digelar Empat Gelombang, Gus Ipul: Tiap Titik harus Aman dan Nyaman
-
Skandal Rp34,6 T Eks Jampidsus Febrie Adriansyah, Bakal Tuntas atau Mandek di Kejagung?
-
Kasus Febrie Diserahkan ke Kejagung Jadi Sorotan, DPR: Kita Pantau Lewat Panja, Disupervisi KPK
-
PERADI Profesional Ingatkan DPR, RUU HPI Harus Jaga Kedaulatan Nasional di Tengah Arus Global
-
KPK Pantau Kasus Febrie Adriansyah, Yakin Kejagung Profesional Usut Eks Jampidsus