Suara.com - DKI Jakarta meraih peringkat pertama sebagai daerah tingkat provinsi paling demokratis di Indonesia tahun 2021.
Daerah khusus ibu kota ini selalu meraih posisi teratas provinsi paling demokratis sejak Gubernur Anies Baswedan menjabat pada tahun 2017.
Anies mengakui bersyukur atas pencapaian tersebut. Ia mengatakan, DKI Jakarta berkomitmen menjaga iklim kebebasan berekspresi bagi semua pihak.
"Soal indeks demokrasi alhamdullilah, kita di Jakarta ingin terus menjaga agar iklim kebebasan berekspresi bisa hidup," kata Anies ditemui seusai membuka sentra vaksinasi di DPD Partai Golkar DKI, Jakarta Pusat, Sabtu (4/9/2021).
Anies mengatakan, kebebasan berekspresi kekinian adalah buah reformasi yang dilakukan para aktivis atau pejuang-pejuang muda di tahun 1998.
"Semangatnya harus kita jaga, kami DKI Jakarta, alhamdullilah setahun ini kembali tinggi dalam indeks secara demokrasi," tuturnya.
Lebih lanjut Anies mengakui akan terus menjaga DKI Jakarta agar menjadi rujukan menjaga suasana demokratis.
"Kita ingin terus ibu kota bisa menjadi rujukan di dalam menjaga suasana demokratis."
DKI paling demokratis
Baca Juga: Ketua DPP Golkar Harapkan Kerja sama di 2024, Anies Baswedan: Cerah Sekali
Sebelumnya, DKI Jakarta meraih peringkat pertama sebagai daerah tingkat provinsi paling demokratis di Indonesia.
Peringkat tersebut berdasarkan angka Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS). Hasilnya, DKI secara nasional meraih indeks demokrasi sebesar 89,21.
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DKI Jakarta Taufan Bakri mengatakan, nilai IDI DKI Jakarta tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 0,92 poin dibanding tahun 2019 yang sebesar 88,29. Nilai IDI DKI terus bertumbuh, yakni 84,73 pada 2017 dan 85,08 pada 2018.
“Alhamdulillah, dengan nilai ini, IDI Provinsi DKI Jakarta meraih kategori baik. Hal ini karena dukungan semua pihak, hingga Pemprov DKI Jakarta bisa mempertahankan posisi pertama dengan nilai indeks demokrasi yang terus tumbuh," ujar Taufan dalam keterangan tertulis, Jumat (3/9/2021).
Menurutnya, angka demokratis tertinggi ini merupakan hasil kerja sama bersama berbagai pihak di ibu kota.
"Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh stakeholder dan komponen masyarakat yang telah menjaga DKI Jakarta tetap kondusif dan demokratis,” jelasnya.
Berita Terkait
-
Ketua DPP Golkar Harapkan Kerja sama di 2024, Anies Baswedan: Cerah Sekali
-
DKI Peringkat Satu Provinsi Paling Demokratis Berturut-turut Sejak Anies Menjabat Gubernur
-
Unggah Foto dengan Latar Gedung Bertingkat, Fotografernya Ternyata Ini
-
Positivity Rate Covid-19 Jakarta di Bawah Lima Persen, Anies: Pandemi Semakin Terkendali
-
Masa Jabatan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan Akan Berakhir, Kemendagri Siapkan Ini
Terpopuler
- 5 Sampo Uban Sachet Bikin Rambut Hitam Praktis dan Harga Terjangkau
- 5 HP Helio G99 Termurah di Awal Tahun 2026, Anti Lemot
- 6 Rekomendasi HP OPPO Murah dengan Performa Cepat, RAM 8 GB Mulai Rp2 Jutaan
- 5 Rekomendasi Sepatu Adidas untuk Lari selain Adizero, Harga Lebih Terjangkau!
- 28 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 10 Januari 2026, Ada 15.000 Gems dan Pemain 111-115
Pilihan
-
Cek Fakta: Yaqut Cholil Qoumas Minta KPK Periksa Jokowi karena Uang Kuota Haji, Ini Faktanya
-
Hasil Akhir: Kalahkan Persija, Persib Bandung Juara Paruh Musim
-
Babak Pertama: Beckham Putra Bawa Persib Bandung Unggul atas Persija
-
Untuk Pengingat! Ini Daftar Korban Tewas Persib vs Persija: Tak Ada Bola Seharga Nyawa
-
Kriminalisasi Rasa Tersinggung: Mengadili Komedi 'Mens Rea' Pandji Pragiwaksono
Terkini
-
4 Poin Utama Rapat Terbatas Prabowo di Hambalang: Dari Industri Tekstil hingga Chip Masa Depan
-
Kecupan Hangat Puan dan Prananda untuk Megawati: Sisi Lain Kekeluargaan di Balik Rakernas PDIP 2026
-
Logika KPK: Staf Tak Mungkin Punya Rp4 M, Direksi Wanatiara Otak Suap Pajak?
-
KPK Aminkan Teori 'Kebocoran Negara' Prabowo, Kasus Pajak Tambang Jadi Bukti Nyata
-
Sinyal Tarif Transjakarta Naik Menguat? Anggaran Subsidi Dipangkas, Gubernur Buka Suara
-
KPK: Wajib Pajak Boleh Lawan Oknum Pemeras, Catat Satu Syarat Penting Ini
-
Kena OTT KPK, Pegawai Pajak Langsung Diberhentikan Sementara Kemenkeu
-
Antisipasi Risiko Perluasan, Tanah Ambles di Panggang Gunungkidul Segera Diuji Geolistrik
-
KPK Ungkap Akal Bulus Korupsi Pajak PT Wanatiara Persada, Negara Dibobol Rp59 M
-
5 Fakta OTT Kepala Pajak Jakut: Suap Rp6 Miliar Lenyapkan Pajak Rp59 Miliar