Kerap Umbar Isu Amandemen UUD 1945, Pimpinan MPR RI Diminta Tegur Bamsoet

Suara.com - Pakar Hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada (UGM), Zainal Arifin Mochtar, menilai bergulirnya isu amandemen UUD 1945 karena Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) yang kerap menyampaikannya pada pidato kenegaraannya.

Zaini meminta agar pimpinan MPR RI lainnya bisa menegur Bamsoet apabila amandemen UUD 1945 memang tidak akan dilakukan.

Menurutnya isu adanya amandemen UUD 1945 tidak mungkin bergulir di masyarakat tanpa adanya perwakilan MPR RI yang mengungkapkannya. Seperti halnya Bamsoet yang kerap menyinggungnya pada Sidang Tahunan MPR RI dan di acara peringatan Hari Konstitusi sekaligus perayaan HUT MPR RI ke-76.

"Kalau kita mau fair artinya silakan lah MPR barangkali negur ketuanya paling enggak, 'jangan dong pidato kaya gitu karena itu enggak ada dalam pembicaraan kita' misalnya, tidak ada dalam agenda kita," kata Zainal dalam diskusi bertajuk "Amandemen UUD 1945 Untuk Apa?" secara virtual, Sabtu (11/9/2021).

Hal tersebut disampaikan Zainal karena melihat adanya perbedaan antara pimpinan MPR RI.

Sebelumnya Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid menyebut kalau amandemen UUD 1945 tidak akan dilakukan, namun pada kenyataannya Bamsoet kerap menyampaikannya kepada publik seolah benar akan diwujudkan.

"Kalau ketua MPR itu menyatakan itu di publik, bagaimana mungkin publik bisa menolak untuk mengomentari, bahwa tadi Hidayat Nur Wahid, pak ustaz (mengatakan) nggak ada tuh tapi nyatanya Ketua MPR nya begitu," tuturnya.

Sebut UUD 1945 Bukan Kitab Suci

Sebelumnya Ketua MPR Bambang Soesatyo atau Bamsoet mengatakan bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bukan kitab suci.

Baca Juga: DPR Ingatkan Jangan Sampai Ada Pihak Manfaatkan Isu Amandemen

Sehingga kata Bamsoet, bukan hal tabu jika ada amandemen untuk melakukan penyempurnaan. Sebabnya, menurut Bamsoet konstitusi akan terus berkembang menyesuaikan kebutuhan zaman.

"Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memang bukanlah kitab suci, karenanya tidak boleh dianggap tabu jika ada kehendak untuk melakukan penyempurnaan. Secara alamiah, konstitusi akan terus berkembang sesuai dengan dinamika dan kebutuhan masyarakatnya," kata Bamsoet dalam pidato memperingati Hari Konstitusi dan Hari Lahir MPR, Rabu (18/8).

Bamsoet sekaligus menyampaikan bahwa saat ini MPR mendapati adanya aspirasi masyarakat untuk menghadirkan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN). Aspirasi itu yang kemudian direspons MPR untuk melakukan amandemen terbatas UUD 1945.

"Saat ini sedang ditunggu masyarakat, yaitu berkaitan dengan adanya arus besar aspirasi yang berhasil dihimpun MPR, yaitu kehendak menghadirkan Pokok-Pokok Haluan Negara," ujar Bamsoet.

Bamsoet menyadari bahwa jalan menuju ke arah amandemen memang masih panjang. Ia berujar jika mengacu pada 2 periode yang lalu, periode MPR 2009-2014 dan 2014-2019, PPHN umumnya hanya melalui undang-undang.

Namun atas dasar rekomendasi MPR di dua periode tersebut dan periode MPR saat ini, MPR di bawah kepemimpinan Bamsoet diharapkan dapat mendorong PPHN dengan payung hukum yang lebih kuat, yaitu melalui TAP MPR.

"Kenapa? Agar seluruhnya patuh dan tidak bisa diterpedo dengan perpu," kata Bamsoet.