Suara.com - Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin tengah mencari alternatif sistem Peduli Lindungi bisa tetep digunakan tanpa harus menggunakan smartphone. Menanggapi keinginan Budi, Anggota Komisi IX DPR Rahmad Handoyo mengaku sepakat.
Menurut Rahmad memang perlu ada alternatif lain penerapan sistem Peduli Lindungi yang kini berbasis aplikasi di ponsel pintar, agar kemudian dapat tetap digunakan secara manual tanpa smartphone. Hal itu mengingat banyak kalangan masyarakat yang memang tidak memiliki akses terhadap smartphone maupun gagap teknologi.
Sehingga kata Rahmad, penggunaan sistem di luar aplikasi memang patut diperhitungkan sebagai alternatif. Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan kata Rahmad, juga tidak perlu kaku dalam menerapkan aturan mengenai vaksinasi sebagai syarat warga dalam melakukan mobilitas.
"Ketika rakyat belum punya android maupun HP yang smartphone maupun yang berbasis lainnya ya itu harus dicari solusi," kata Rahmad dihubungi, Selasa (14/9/2021).
Rahmad berujar salah satu solusi yang bisa diterapkan ialah dengan membawa dokumen terkait vaksinasi secara manual. Mulai dari sertifikat vaksin yang dicetak hingga tanda bukti telah divaksin.
"Yang paling sederhana saya kira bukti undangan misalnya yang divaksin bukti undangan vaksin, bukti surat vaksin, bukti foto ketika sudah divaksin itu cara-cara alternatif yang bisa digunakan untuk menjadi salah satu prasyarat bahwa seseorang itu sudah divaksin," kata Rahmad.
Rahmad berujar alternatif memang perlu dipikirkan sebagai solusi lain bukan hanya menyoal kepemilikan smartphone, melainkan juga jika terjadi kendala lain, semisal ketidaktersediaan jaringan internet.
"Bagaimana mencari solusi. Artinya solusi ketika yang sederhana saja lah ketika internet mati, ketika internet lemot, ketika terjadi sistem error itu yang harus dicari solusi," ujar Rahmad.
Sementara itu terkait bagaimana nantinya alternatif lain di luar penerapan sistem berbasi aplikasi, Rahmad menyerahkan kepada pihak pemerintah.
Baca Juga: Ribuan Orang Positif Covid-19 Terdeteksi Coba Masuk Mal
Ia hanya menegaskan sistem Peduli Lindungi yang ada saat ini sudah baik, kendati begitu jika ada kelemahan ia meminta segea dicarikan solusi dan perbaikan.
"Kalau teknisnya nanti biarlah pemerintah mencari solusi alternatifnya. Kalau tidak bisa kita paksakan karena kendala teknis tidak bisa dipaksakan ya harus tidak boleh kaku, harus ada jalan keluar dan harus ada alternatif," tandasnya.
Menkes Cari Alternatif
Menkes Budi mengatakan bahwa pihaknya sedang memikirkan alternatif cara pakai sistem aplikasi Peduli Lindungi bisa diterapkan tanpa harus menggunakan ponsel pintar atau smartphone.
Hal itu disampaikan Budi dalam rapat dengan Komisi IX DPR. Ia juga memikirkan ada opsi manual serupa sistem Peduli Lindungi. Mengingat sampai saat ini masih ada koreksi terkait sistem Peduli Lindungi, mulai dari sertifikat vaksin yang tidak ada dan sebagainya.
"Kami juga memikirkan bagaimana Peduli Lindungi bisa digunakan tanpa smartphone, sedang kita pikirkan bagaimana caranya agar ada alternatif lain. Sebagai contoh yang sudah kita lakukan di bandara-bandara," kata Budi, Senin (13/9/2021)
Berita Terkait
Terpopuler
- Lupakan Louis van Gaal, Akira Nishino Calon Kuat Jadi Pelatih Timnas Indonesia
- Mengintip Rekam Jejak Akira Nishino, Calon Kuat Pelatih Timnas Indonesia
- 7 Mobil Keluarga 7 Seater Seharga Kawasaki Ninja yang Irit dan Nyaman
- Link Download Logo Hari Santri 2025 Beserta Makna dan Tema
- Baru 2 Bulan Nikah, Clara Shinta Menyerah Pertahankan Rumah Tangga
Pilihan
-
5 Laga Klasik Real Madrid vs Juventus di Liga Champions: Salto Abadi Ronaldo
-
Prabowo Isyaratkan Maung MV3 Kurang Nyaman untuk Mobil Kepresidenan, Akui Kangen Naik Alphard
-
Suara.com Raih Penghargaan Media Brand Awards 2025 dari SPS
-
Uang Bansos Dipakai untuk Judi Online, Sengaja atau Penyalahgunaan NIK?
-
Dedi Mulyadi Tantang Purbaya Soal Dana APBD Rp4,17 Triliun Parkir di Bank
Terkini
-
Akui Sulit Tangkap Gembong Narkoba Fredy Pratama, Bareskrim: Dikejar Lari-lari!
-
Bukan Cuma Iklan: 5 Bos Media Bongkar 'Revenue Stream' Ajaib di Era AI
-
Pakar Pidana Tegaskan Polemik Patok Kayu PT WKM Harusnya Tak Jadi Perkara Pidana
-
Kejagung Dalami Jejak Korupsi Chromebook Sampai ke 'Ring 1' Nadiem Makarim
-
Terungkap! Alasan Sebenarnya APBD DKI Jakarta Numpuk Rp14,6 Triliun! Bukan Deposito, Tapi...?
-
Kejati Jakarta Bongkar Skandal LPEI: Negara 'Dibobol' Hampir Rp 1 Triliun
-
Ketua Majelis Hakim Heran, PT WKM Pasang Patok di Wilayah IUP Sendiri Malah Dituntut Pidana
-
Setahun Jadi Penyeimbang Pemerintahan Prabowo, Apa Saja yang Disorot PDI Perjuangan?
-
Rencana Soeharto Digelari Pahlawan Nasional, Amnesty: Reformasi Berakhir di Tangan Prabowo
-
Pramono Anung Tegaskan Santri Bukan Sekadar Simbol Religi, tapi Motor Peradaban Jakarta