IDI menyebut serangan tersebut sebagai kejahatan serius.
"Ini sangat memprihatinkan, kita sebagai nakes dalam pengabdian, ini tidak diinginkan oleh siapapun, dengan kondisi begini masyarakat akan dirugikan," Ketua IDI Wilayah Papua Donal Willem S. Aronggear, Jumat (17/9/2021).
"Dimanapun, namanya pengabdian khususnya tenaga kesehatan itu dilindungi, kita belum selesai dengan pandemi, sudah banyak nakes gugur oleh pandemi, dalam konflik tidak boleh menyerang nakes, perlindungan harus maksimal, tidak mungkin nakes masuk ke daerah itu kalau tidak ada jaminan."
Setelah mengirimkan surat kepada Pemerintah Provinsi Papua untuk mengingatkan agar benar-benar menjaga kebedaraan nakes, IDI berharap jangan ada lagi kejadian serupa di masa mendatang.
"Jangan terulang lagi, kami berharap hargailah tenaga kesehatan ini yang telah memberikan pelayanan kepada masyarakat kita," kata Donal.
Sementara Deputi Direktur Amnesty International Indonesia Wirya Adiwena mengatakan kehilangan seorang nakes di tengah pandemi sangat mempengaruhi pelayanan kesehatan daerah setempat.
“Kami juga sangat menyesalkan dan mengecam keras terjadinya insiden yang membuat perawat Gabriella terpaksa lari dan menyelamatkan diri. Serangan, penyiksaan, dan perbuatan yang merendahkan martabat manusia apapun, apalagi sampai yang mengarah ke pembunuhan di luar hukum tidak bisa dibenarkan. Hak untuk hidup adalah hak fundamental," kata Wirya dalam keterangan tertulis.
Negara dituntut Amnesty International Indonesia dapat mengusut tuntas serangan yang mengakibatkan kematian Gabriella dan pelakunya harus diadili secara teruka di pengadilan sipil, termasuk jika ternyata ada keterlibatan oknum.
“Kami mendesak negara untuk segera mengusut tuntas kematian perawat Gabriella. Semua pelaku pelanggaran HAM, baik aparat keamanan, kelompok bersenjata, maupun warga biasa yang terbukti melanggar HAM harus diadili secara terbuka, efektif, dan independen di pengadilan sipil," ujar Wirya.
Baca Juga: Nakes di Papua Minta Jaminan Keamanan Setelah Puskesmas Diserang
Kejadian ini seharusnya menjadi pengingat bagi Presiden Jokowi untuk mengevaluasi pendekatan keamanan yang selama ini dipraktikkan dalam menyelesaikan masalah di Papua, kata Wirya.
Untuk mencegah siklus kekerasan yang terus berulang di Papua, kata Wirya, negara harus segera mengakhiri impunitas yang selama ini terjadi.
Direktur Amnesty International Usman Hamid mengatakan situasi Papua yang selalu diwarnai aksi kekerasan tidak lepas dari rendahnya perhatian elite politik di Jakarta dalam memastikan penegakan hukum berjalan adil bagi semua pihak.
“Setiap kali ada kekerasan, setiap itu pula kita melihat negara gagal untuk melakukan investigasi secara fair dan menyeluruh, apalagi menuntut pelakunya ke pengadilan umum," ujar Usman.
Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) melaporkan telah terlibat baku tembak dengan pasukan TNI-Polri di Distrik Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua pada Selasa (21/9/2021).
Dari informasi yang dirilis, mereka mengklaim telah menyelamatkan seorang perawat yang tersesat.
Berita Terkait
Terpopuler
- Selamat Tinggal Jay Idzes? Sassuolo Boyong Amunisi Pertahanan Baru dari Juventus Jelang Deadline
- 4 Calon Pemain Naturalisasi Baru Era John Herdman, Kapan Diperkenalkan?
- Kakek Penjual Es Gabus Dinilai Makin 'Ngelunjak' Setelah Viral, Minta Mobil Saat Dikasih Motor
- 4 Mobil Kecil Bekas 80 Jutaan yang Stylish dan Bandel untuk Mahasiswa
- 5 Rekomendasi HP Rp1 Jutaan untuk Ojol, RAM 8 GB dan Baterai Awet
Pilihan
-
Dompet Menjerit Jelang Ramadan, Petani Tak Nikmati Harga Pangan yang Melambung Tinggi
-
Merayap dalam Senyap, Kenaikan Harga Pangan Semakin Mencekik Rakyat Kecil
-
Alarm Bahaya untuk BEI, Mengapa Indonesia Terancam Turun ke Kasta Banglades?
-
Isu Reshuffle untuk Singkirkan 'Orang Jokowi' Berhembus, Ini Jawaban Tegas Mensesneg
-
Sudah Rampung 90 Persen, Prabowo Segera Teken Dokumen Tarif Trump
Terkini
-
KPK Panggil Eks Dirut Pertamina Elisa Massa Manik Terkait Kasus Jual Beli Gas PGN
-
Kolegium Dokter Harus Independen! MGBKI Kritik Kemenkes 'Kaburkan' Putusan Penting Ini
-
Wamensos Beberkan Rincian Bantuan Bencana Sumatra: Santunan Rp15 Juta hingga Modal Usaha Rp5 Juta
-
Kemensos Gelontorkan Rp13,7 Miliar Tangani Puluhan Bencana di Awal Tahun 2026
-
Kemensos Catat 37 Kejadian Bencana di Awal 2026, Banjir Masih Jadi Ancaman Utama
-
Pramono Anung Akui Operasional RDF Rorotan Masih Penuh Tantangan: Kami Tangani Secara Serius
-
Paulus Tannos Kembali Ajukan Praperadilan dalam Kasus e-KTP, KPK: Tidak Hambat Proses Ekstradisi
-
Epstein Files Meledak Lagi: Deretan Nama Besar Dunia Terseret, dari Trump sampai Bos Teknologi
-
Pemerintah Nilai Tak Ada Resistensi RI Gabung BoP, Sebut Cuma Beda Pendapat
-
MGBKI Dukung Putusan MK soal Kolegium Dokter Spesialis, Tegaskan Independen dan Berlaku Langsung