Suara.com - Penduduk kelompok lanjut usia (lansia) menjadi prioritas dalam proses vaksinasi Covid-19. Akan tetapi, dalam upaya yang dilakukan pemerintah tersebut, baru ada 25 persen lansia yang sudah mendapatkan vaksin Covid-19.
Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan bahwa penduduk kelompok lanjut usia (lansia) menjadi salah satu prioritas untuk mendapatkan vaksinasi Covid-19. Meski demikian, lansia yang telah memperoleh vaksin Covid-19 hingga saat ini baru mencapai 25 persen.
Ma'ruf mengungkapkan kalau lansia menjadi target pemerintah sebagai penduduk yang cepat dilindungi dari penyebaran Covid-19. Terlebih kelompok lansia paling rentan apabila terpapar virus.
"Karena itu lansia ini baik vaksin pertama dan kedua, di samping juga tenaga guru itu memang juga diprioritaskan dan nakes, nakes juga memasuki booster, sudah yang ketiga," ungkap Ma'ruf usai meninjau Sentra Vaksinasi Kompas Gramedia Group di Bentara Budaya Jakarta, Kamis (23/09/2021).
Bersamaan dengan itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menuturkan, jumlah lansia di Indonesia itu sekitar 20 sampai 21 juta penduduk. Namun jumlah cakupan vaksin terhadap lansia masih dikatakan rendah hingga saat ini.
"Sampai sekarang baru 25 persen yang divaksinasi," ujarnya.
Budi menjelaskan, penyebabnya ialah banyak dari lansia yang khawatir soal keamanan dari vaksin itu sendiri. Maka dari itu, ia meminta seluruh pihak dapat ikut meyakinkan para lansia kalau vaksin Covid-19 aman untuk digunakan.
Budi lantas mencontohkan kepada sosok Ma'ruf yang sudah mendapatkan vaksin Covid-19.
"Pak wapres paling senior di kabinet dan aman. Ini penting sekali karena banyak yang enggak nyaman," ucap Budi.
Baca Juga: Vaksinasi Pelajar Rendah, Jadwal PTM di Medan Belum Diputuskan
Selain itu, Budi juga berpesan agar ada yang mendampingi lansia saat melakukan vaksin Covid-19. Hal tersebut disampaikannya, sebab angka lansia yang meninggal dunia pasca dirawat di rumah sakit itu berada di atas 20 persen.
"Tolong diajak, didorong, diyakinkan mau vaksinasi dan saya sampaikan contoh baik pak wapres di vaksinasi dan sehat selalu," imbuh dia.
Berita Terkait
-
Vaksinasi Pelajar Rendah, Jadwal PTM di Medan Belum Diputuskan
-
Warga Asahan Sumut Meninggal 3 Jam Usai Divaksin Covid-19
-
Sempat Takut, Puluhan PL Karaoke Ini Akhirnya Mau Disuntik Vaksin Covid-19
-
Update Covid-19 Global: Singapura Pecah Rekor Angka Positif Harian
-
Kemendikbud Catat 25 Klaster Sekolah di DKI, Ratusan Guru dan Siswa Positif Covid Saat PTM
Terpopuler
- Mengapa Pertalite Mau Dihapus?
- Tak Ikut Aksi Bareng Mahasiswa di Bundaran HI Hari Ini, Said Iqbal Ungkap Alasan Buruh
- Kaki Masih Pegal Setelah Lari? Ini 5 Sepatu Recovery Run Lokal dengan Review Terbaik
- Apa Itu Sepatu Hybrid? Ini 5 Rekomendasi Buatan Lokal Terbaik dan Serbaguna
- Neymar Dipastikan Absen di Piala Dunia 2026, Kesalahan Pertama Ancelotti
Pilihan
-
Aliansi Rakyat Memanggil Kritik Sederet Program Pemerintah, Tuntut Prabowo-Gibran Lengser
-
Hasil Piala Dunia 2026: Hajar Paraguay, Start Sempurna Amerika Serikat
-
Neymar Dipastikan Absen di Piala Dunia 2026, Kesalahan Pertama Ancelotti
-
Thamrin Lumpuh Total, Massa Aksi Mengular hingga Dukuh Atas Hingga Jumat Malam
-
Ngotot Mau Demo di Bundaran HI Meski Dihadang Aparat, Mahasiswa: Istana dan DPR Tak Mendengar Kami!
Terkini
-
Wali Kota San Miguel Amatitlan Tewas Ditembak di Rumahnya Sendiri
-
Klaim Mobilnya Dipasang Alat Pelacak, Tiyo Ardianto Dikuliti Netizen: Beasiswa KIP, Mobil Fortuner?
-
Curanmor di Perumahan Bekasi Terungkap, Polisi Sita NMax dan Korek Api Berbentuk Pistol
-
Pati Viral Lagi! Anak Bakar Rumah Ortu Gara-gara Tak Diberi Uang Merantau
-
Boni Hargens: Tak Perlu Buat UU Baru, Kompolnas Telah Diperkuat UU Polri Hasil Revisi
-
Kesal Tak Diberi Uang, Pria di Pati Diduga Bakar Rumah Orang Tuanya Sendiri
-
Sopir Truk Penabrak Tokoh Pramuka Herman Resmi Jadi Tersangka, Ini Pengakuannya
-
Disemprot Doktor Ekonomi, Kritik Rieke 'Oneng' Soal Anggaran KemenHAM Dinilai Asal Bunyi
-
Hanya Kirim PDF Tanpa Balasan, Polres Jakpus Jelaskan Soal Aksi BEM UI Tak Ajukan Izin Resmi
-
3 Fakta Dugaan Korupsi MBG: Kejagung Geledah Enam Lokasi, DPR Minta Program Dihentikan