Suara.com - Anggota Komisi I DPR RI fraksi PDI Perjuangan Effendi Simbolon menilai strategi Indonesia untuk mengatasi gerakan referendum di Papua jauh tertinggal. Pelabelan teroris terhadap KKB dianggap justru tak tepat dilakukan pemerintah.
"Pada dasarnya kalau melihat dari strategi kita saat ini memang jujur saya melihat kita tertinggal ya dari gerakan-gerakan referendum itu sendiri," kata Effendi dalam diskusi bertajuk 'Jalan Terjal Pemberantasan KKB di Papua' di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (23/9/2021).
Effendi mengatakan, pelabelan teroris terhadap pihak-pihak yang menyuarakan referendum atau Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) justru malah mengkerdilkan.
Menurutnya, pihak-pihak tersebut bukan lah teroris.
"Kita kadangkala ingin mengeneralisir menghadapi masalah di Papua itu seperti teroris di tempat lain di wilayah Indonesia gitu. Saya kira menurut saya agak keliru lah Mahfud CS itu," tuturnya.
Ia mencontohkan jangan mudah menterminologikan teroris di Papua sama kelompok yang ada di Poso. Effendi menilai apa yang terjadi di Papua sangat berbeda.
Hal itu, kata dia, ditandai dengan gerakan-gerakan yang dilakukan di Papua lebih terpadu. Ia mengatakan, gerakan di Papua kerap mendengungkan suaranya di sidang-sidang PBB.
"Jadi mungkin untuk menghilangkan politik dalam negeri tapi sebenarnya kalau kita melihat pola kerja kita untuk menghadapi mereka juga saya kira ya saya melihat dalam waktu ke waktu ini akan semakin keteteran," tuturnya.
"Kita agak sulit untuk menarik simpati dari masyarakat yang boleh dikatakan masih banyak yang berpihak ke perjuangan kelompok yang menginginkan referendum atau kemerdekaan melalui referendum itu ya," sambungnya.
Baca Juga: Mahfud MD Sebut Jokowi Setuju Lahan Aset Sitaan Kasus BLBI Dibangun Lapas
Berita Terkait
-
Negara Masih Tagih Pemilik Utang BLBI, Mahfud MD: Kami Punya Dokumen, Kami Akan Kejar
-
Pemilik Utang BLBI Rp 58 T Bisa Bayar Cuma 17 Persen, Mahfud MD: Masih Mau Ngemplang?
-
Mahfud MD Sebut Jokowi Setuju Lahan Aset Sitaan Kasus BLBI Dibangun Lapas
-
Minta Perhatian Pemerintah, Nakes Korban KKB Mengadu ke Komnas HAM
Terpopuler
- 6 Pilihan HP Flagship Paling Murah, Spek Sultan Harga Teman
- 5 HP 5G Terbaru RAM 12 GB, Spek Kencang untuk Budget Rp3 Juta
- 5 Pilihan Sepatu Lari Hoka Murah di Sports Station, Harga Diskon 50 Persen
- 5 Parfum Aroma Segar Buat Pesepeda, Anti Bau Badan Meski Gowes Seharian
- 5 Sepeda Listrik Jarak Tempuh Terjauh, Tahan Air dan Aman Melintasi Gerimis
Pilihan
-
7 Sabun Mandi Cair Wangi Mewah yang Bikin Rileks Setelah Pulang Kerja, Ada yang Mirip Aroma Spa
-
Mantan Istri Andre Taulany Dilaporkan ke Polisi, Diduga Aniaya Karyawan
-
Stasiun Bekasi Timur akan Kembali Beroperasi Lagi Siang Ini
-
Truk Tangki BBM Meledak Hebat di Banyuasin, 4 Pekerja Terbakar saat Api Membumbung Tinggi
-
RS Polri Berhasil Identifikasi 10 Jenazah Korban Tabrakan Kereta di Bekasi Timur, Ini Nama-namanya
Terkini
-
Studi CISDI: 9 dari 10 Makanan Kemasan di Indonesia Tinggi Gula, Garam, dan Lemak
-
KPK 'Skakmat' Ancaman Gugatan Rp300 Triliun Noel: Fokus Sidang, Jangan Membangun Opini!
-
Periksa Suami Fadia Arafiq, KPK Telusuri 'Jalur Panas' Uang di Perusahaan Keluarga
-
Lawan KPK, Noel Ancam Gugat Rp 300 Triliun: 'Tak Ambil Satu Rupiah Pun, Semua untuk Buruh!'
-
KPK Bidik Peran Suami Fadia Arafiq di Pusaran Korupsi Proyek Outsourcing Pekalongan
-
Usut Tragedi Bekasi Timur: Usai Sopir Taksi Green SM, Besok Giliran Masinis Diperiksa Polisi
-
Kenapa Banyak Bajak Laut di Somalia? Kapal Honour 25 Berisi 4 WNI Disandera Perompak
-
Kilas Balik Misi Berdarah TNI Bebaskan Kapal Sinar Kudus dari Cengkeraman Perompak Somalia
-
10 Jam Terjepit Dalam Kereta, Kisah Endang Melawan Maut Usai Sempat Dikira Tim SAR Meninggal
-
Orang Tua Korban Daycare Little Aresha Ajukan Perlindungan dan Restitusi ke LPSK