Suara.com - Anggota Komisi I DPR RI fraksi PDI Perjuangan Effendi Simbolon menilai strategi Indonesia untuk mengatasi gerakan referendum di Papua jauh tertinggal. Pelabelan teroris terhadap KKB dianggap justru tak tepat dilakukan pemerintah.
"Pada dasarnya kalau melihat dari strategi kita saat ini memang jujur saya melihat kita tertinggal ya dari gerakan-gerakan referendum itu sendiri," kata Effendi dalam diskusi bertajuk 'Jalan Terjal Pemberantasan KKB di Papua' di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (23/9/2021).
Effendi mengatakan, pelabelan teroris terhadap pihak-pihak yang menyuarakan referendum atau Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) justru malah mengkerdilkan.
Menurutnya, pihak-pihak tersebut bukan lah teroris.
"Kita kadangkala ingin mengeneralisir menghadapi masalah di Papua itu seperti teroris di tempat lain di wilayah Indonesia gitu. Saya kira menurut saya agak keliru lah Mahfud CS itu," tuturnya.
Ia mencontohkan jangan mudah menterminologikan teroris di Papua sama kelompok yang ada di Poso. Effendi menilai apa yang terjadi di Papua sangat berbeda.
Hal itu, kata dia, ditandai dengan gerakan-gerakan yang dilakukan di Papua lebih terpadu. Ia mengatakan, gerakan di Papua kerap mendengungkan suaranya di sidang-sidang PBB.
"Jadi mungkin untuk menghilangkan politik dalam negeri tapi sebenarnya kalau kita melihat pola kerja kita untuk menghadapi mereka juga saya kira ya saya melihat dalam waktu ke waktu ini akan semakin keteteran," tuturnya.
"Kita agak sulit untuk menarik simpati dari masyarakat yang boleh dikatakan masih banyak yang berpihak ke perjuangan kelompok yang menginginkan referendum atau kemerdekaan melalui referendum itu ya," sambungnya.
Baca Juga: Mahfud MD Sebut Jokowi Setuju Lahan Aset Sitaan Kasus BLBI Dibangun Lapas
Berita Terkait
-
Negara Masih Tagih Pemilik Utang BLBI, Mahfud MD: Kami Punya Dokumen, Kami Akan Kejar
-
Pemilik Utang BLBI Rp 58 T Bisa Bayar Cuma 17 Persen, Mahfud MD: Masih Mau Ngemplang?
-
Mahfud MD Sebut Jokowi Setuju Lahan Aset Sitaan Kasus BLBI Dibangun Lapas
-
Minta Perhatian Pemerintah, Nakes Korban KKB Mengadu ke Komnas HAM
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO