Suara.com - Anggota Komisi I DPR RI fraksi PDI Perjuangan Effendi Simbolon menilai strategi Indonesia untuk mengatasi gerakan referendum di Papua jauh tertinggal. Pelabelan teroris terhadap KKB dianggap justru tak tepat dilakukan pemerintah.
"Pada dasarnya kalau melihat dari strategi kita saat ini memang jujur saya melihat kita tertinggal ya dari gerakan-gerakan referendum itu sendiri," kata Effendi dalam diskusi bertajuk 'Jalan Terjal Pemberantasan KKB di Papua' di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (23/9/2021).
Effendi mengatakan, pelabelan teroris terhadap pihak-pihak yang menyuarakan referendum atau Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) justru malah mengkerdilkan.
Menurutnya, pihak-pihak tersebut bukan lah teroris.
"Kita kadangkala ingin mengeneralisir menghadapi masalah di Papua itu seperti teroris di tempat lain di wilayah Indonesia gitu. Saya kira menurut saya agak keliru lah Mahfud CS itu," tuturnya.
Ia mencontohkan jangan mudah menterminologikan teroris di Papua sama kelompok yang ada di Poso. Effendi menilai apa yang terjadi di Papua sangat berbeda.
Hal itu, kata dia, ditandai dengan gerakan-gerakan yang dilakukan di Papua lebih terpadu. Ia mengatakan, gerakan di Papua kerap mendengungkan suaranya di sidang-sidang PBB.
"Jadi mungkin untuk menghilangkan politik dalam negeri tapi sebenarnya kalau kita melihat pola kerja kita untuk menghadapi mereka juga saya kira ya saya melihat dalam waktu ke waktu ini akan semakin keteteran," tuturnya.
"Kita agak sulit untuk menarik simpati dari masyarakat yang boleh dikatakan masih banyak yang berpihak ke perjuangan kelompok yang menginginkan referendum atau kemerdekaan melalui referendum itu ya," sambungnya.
Baca Juga: Mahfud MD Sebut Jokowi Setuju Lahan Aset Sitaan Kasus BLBI Dibangun Lapas
Berita Terkait
-
Negara Masih Tagih Pemilik Utang BLBI, Mahfud MD: Kami Punya Dokumen, Kami Akan Kejar
-
Pemilik Utang BLBI Rp 58 T Bisa Bayar Cuma 17 Persen, Mahfud MD: Masih Mau Ngemplang?
-
Mahfud MD Sebut Jokowi Setuju Lahan Aset Sitaan Kasus BLBI Dibangun Lapas
-
Minta Perhatian Pemerintah, Nakes Korban KKB Mengadu ke Komnas HAM
Terpopuler
- 5 Mobil Keluarga Bekas Senyaman Innova, Pas untuk Perjalanan Liburan Panjang
- 7 Rekomendasi Lipstik untuk Usia 40 Tahun ke Atas, Cocok Jadi Hadiah Hari Ibu
- 5 Mobil Kencang, Murah 80 Jutaan dan Anti Limbung, Cocok untuk Satset di Tol
- 4 HP Flagship Turun Harga di Penghujung Tahun 2025, Ada iPhone 16 Pro!
- 5 Moisturizer Murah yang Mencerahkan Wajah untuk Ibu Rumah Tangga
Pilihan
-
Bank Sumsel Babel Dorong CSR Berkelanjutan lewat Pemberdayaan UMKM di Sembawa Color Run 2025
-
UMP Sumsel 2026 Hampir Rp 4 Juta, Pasar Tenaga Kerja Masuk Fase Penyesuaian
-
Cerita Pahit John Herdman Pelatih Timnas Indonesia, Dikeroyok Selama 1 Jam hingga Nyaris Mati
-
4 HP Murah Rp 1 Jutaan Memori Besar untuk Penggunaan Jangka Panjang
-
Produsen Tanggapi Isu Kenaikan Harga Smartphone di 2026
Terkini
-
30 Tahun Jadi TPS, Lahan Tiba-tiba Diklaim Pribadi, Warga Pondok Kelapa 'Ngamuk' Robohkan Pagar
-
Baju Basah Demi Sekolah, Curhat Pilu Siswa Nias Seberangi Sungai Deras di Depan Wapres Gibran
-
Mubes NU Tegaskan Konflik Internal Tanpa Campur Pemerintah, Isu Daftarkan SK ke Kemenkum Mencuat
-
Jabotabek Mulai Ditinggalkan, Setengah Juta Kendaraan 'Eksodus' H-5 Natal
-
Mubes Warga NU Keluarkan 9 Rekomendasi: Percepat Muktamar Hingga Kembalikan Tambang ke Negara
-
BNI Bersama BUMN Peduli Hadir Cepat Salurkan Bantuan Nyata bagi Warga Terdampak Bencana di Sumatra
-
Relawan BNI Bergabung dalam Aksi BUMN Peduli, Dukung Pemulihan Warga Terdampak Bencana di Aceh
-
Pakar Tolak Keras Gagasan 'Maut' Bahlil: Koalisi Permanen Lumpuhkan Demokrasi!
-
Gus Yahya Ngaku Sejak Awal Inginkan Islah Sebagai Jalan Keluar Atas Dinamika Organisasi PBNU
-
Rais Aam PBNU Kembali Mangkir, Para Kiai Sepuh Khawatir NU Terancam Pecah