Suara.com - Anggota Komisi I DPR RI fraksi PDI Perjuangan Effendi Simbolon menilai strategi Indonesia untuk mengatasi gerakan referendum di Papua jauh tertinggal. Pelabelan teroris terhadap KKB dianggap justru tak tepat dilakukan pemerintah.
"Pada dasarnya kalau melihat dari strategi kita saat ini memang jujur saya melihat kita tertinggal ya dari gerakan-gerakan referendum itu sendiri," kata Effendi dalam diskusi bertajuk 'Jalan Terjal Pemberantasan KKB di Papua' di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (23/9/2021).
Effendi mengatakan, pelabelan teroris terhadap pihak-pihak yang menyuarakan referendum atau Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) justru malah mengkerdilkan.
Menurutnya, pihak-pihak tersebut bukan lah teroris.
"Kita kadangkala ingin mengeneralisir menghadapi masalah di Papua itu seperti teroris di tempat lain di wilayah Indonesia gitu. Saya kira menurut saya agak keliru lah Mahfud CS itu," tuturnya.
Ia mencontohkan jangan mudah menterminologikan teroris di Papua sama kelompok yang ada di Poso. Effendi menilai apa yang terjadi di Papua sangat berbeda.
Hal itu, kata dia, ditandai dengan gerakan-gerakan yang dilakukan di Papua lebih terpadu. Ia mengatakan, gerakan di Papua kerap mendengungkan suaranya di sidang-sidang PBB.
"Jadi mungkin untuk menghilangkan politik dalam negeri tapi sebenarnya kalau kita melihat pola kerja kita untuk menghadapi mereka juga saya kira ya saya melihat dalam waktu ke waktu ini akan semakin keteteran," tuturnya.
"Kita agak sulit untuk menarik simpati dari masyarakat yang boleh dikatakan masih banyak yang berpihak ke perjuangan kelompok yang menginginkan referendum atau kemerdekaan melalui referendum itu ya," sambungnya.
Baca Juga: Mahfud MD Sebut Jokowi Setuju Lahan Aset Sitaan Kasus BLBI Dibangun Lapas
Berita Terkait
-
Negara Masih Tagih Pemilik Utang BLBI, Mahfud MD: Kami Punya Dokumen, Kami Akan Kejar
-
Pemilik Utang BLBI Rp 58 T Bisa Bayar Cuma 17 Persen, Mahfud MD: Masih Mau Ngemplang?
-
Mahfud MD Sebut Jokowi Setuju Lahan Aset Sitaan Kasus BLBI Dibangun Lapas
-
Minta Perhatian Pemerintah, Nakes Korban KKB Mengadu ke Komnas HAM
Terpopuler
- 5 Mobil Bekas Irit Bensin Pajak Murah dengan Mesin 1000cc: Masa Pakai Lama, Harga Mulai 50 Jutaan
- 45 Kode Redeem FF Max Terbaru 13 Maret 2026: Kesempatan Raih ShopeePay dan Bundel Joker
- 65 Kode Redeem FF Terbaru 14 Maret 2026: Sikat Evo Scorpio, THR Diamond, dan AK47 Golden
- 26 Kode Redeem FF 13 Maret 2026: Bocoran Rilis SG2 Lumut, Garena Bagi Magic Cube Gratis
- 5 Rekomendasi Parfum di Indomaret yang Tahan Lama untuk Salat Id
Pilihan
-
Dulu Nostalgia, Sekarang Pamer Karir: Mengapa Gen Z Pilih Skip Bukber Alumni?
-
Tutorial S3 Marketing Jalur Asbun: Cara Aldi Taher Jualan Burger Sampe Masuk Trending Topic
-
Dilema Window Shopping: Ketika Mal Cuma Jadi Katalog Fisik Buat Belanja Online
-
Kabar Duka, Jurgen Habermas Filsuf Terakhir Mazhab Frankfurt Meninggal Dunia
-
Korut Tembakkan 10 Rudal Tak Dikenal ke Laut Jepang, Respons Provokasi Freedom Shield
Terkini
-
Fakta Unik Pulau Kharg Iran, Target Utama Pengeboman Terdahsyat Militer Amerika Serikat
-
Program Pemagangan Nasional Kemnaker Perkuat Keterampilan dan Pengalaman Kerja Peserta
-
Strategi Kemnaker Menekan Angka Kecelakaan Kerja melalui Penguatan Ahli K3
-
Viral Lele Mentah, SPPG di Pamekasan Boleh Beroperasi Kembali jika Sudah Ada Perbaikan
-
Wajib Vaksin Sebelum Mudik Lebaran! IDAI Ingatkan Risiko Campak Meningkat Saat Libur Panjang
-
Pemerintah Bangun Ratusan Toilet dan Revitalisasi Sekolah di Kawasan Transmigrasi
-
Polda Metro Jaya Buka Posko Khusus, Cari Saksi Teror Air Keras Aktivis KontraS
-
Prabowo Instruksikan Kapolri Usut Tuntas Kasus Penyiraman Air Keras Andrie Yunus
-
PVRI Kritik Pernyataan 'Antikritik' Prabowo Usai Insiden Penyiraman Air Keras: Ini Sinyal Represif!
-
Pulang Basamo 2026: Ribuan Perantau Minang Mudik Gelombang Kedua, Dari Bali hingga Samarinda