Pendekatan Militer dan Ekonomi Dinilai Tak Pernah Bisa Selesaikan Semua Masalah di Papua

Suara.com - Aksi penyerangan yang dilakukan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) terhadap tenaga kesehatan merupakan tindakan yang tak berperikemanusian.

Hal ini dikatakan Sekretaris Jenderal Persaudaraan Aktivis dan Warga (Pandawa) Nusantara Faisal Anwar dalam diskusi virtual Jakarta Journalist Center yang bertajuk Kejahatan KKB Papua, Pendekatan Ekonomi atau Budaya pada Kamis (23/9/2021).

"Kelompok teroris KKB ini melakukan aksinya dengan cara melakukan aksi aksi yang saya pikir ini juga tidak perkemanusiaan, salah satunya (korban) tenaga kesehatan," ujar Faisal.

Pernyataan Faisal merespon serangan KKB yang baru-baru ini terjadi di Distrik Kiwirok, Pegunungan Bintang, Papua, Senin (13/9/2021).

Diketahui, KKB melakukan kekerasan terhadap tenaga kesehatan, membakar fasilitas umum, mulai dari puskesmas, sekolah, pasar, kantor Bank Papua hingga perumahan guru dan tenaga medis.

Seorang suster atas nama Gabriela Meilan (22) gugur dalam serangan KKB tersebut, ia kabur ke jurang hingga nyawanya tak terselamatkan.

Karena itu Faisal berharap perlu ada langkah-langkah yang lebih komprehensif dan sigap yang harus dilakukan TNI-Polri dalam menghadapi KKB. Terlebih tenaga kesehatan menjadi korban dalam penyerangan KKB.

"Keberadaan aparat kita TNI dan Polri disana itu jangan ragu, harus tegas, karena ini bicaranya lagi bukan persoalan masalah yang sepele, karena sudah menyangkut masalah para Nakes. Karena yang kita tahu di sini ini adalah sebagai garda terdepan dalam hal kemanusiaan , justru menjadi korban," ucapnya.

Ia menilai serangan yang dilakukan KKB membuktikan bahwa pendekatan dialog yang dilakukan pemerintah, belum menyentuh semua elemen di Papua.

Baca Juga: Anggota TNI Meninggal dalam Baku Tembak dengan KKB di Kiwirok Papua

Sehingga menjadi tantangan bagi semua pihak untuk berkolaborasi mencarikan solusi melalui pendekatan-pendekatan dialog menyelesaiakn permasalahan di Papua.

"Begitu banyaknya ada adat dan kelompok-kelompok adat yang ada di Papua, ini menjadi suatu tantangan bagi stakeholder baik, Jakarta maupun para pemerintah daerah di sana, saling turut serta berkolaborasi memikirkan dan mencarikan solusinya, melalui pendekatan-pendekatan dialog," kata dia.

Selain itu, Faisal juga menekankan pendekatan kesejahteraan yang sampai saat ini belum dimiliki atau dinikmati oleh semua warga asli Papua.

"Jadi 'kue' dari undang-undang Otsus Papua yang kemarin itu yang jumlahnya puluhan triliun itu ya, itu dipandang dan dirasa belum dinikmati oleh seluruh orang asli Papua itu," tuturnya.

Lebih lanjut, Faisal menyebut semua permasalahan di Papua tak pernah bisa diselesaikan hanya dengan pendekatan militer ataupun ekonomi.  Namun harus ada pendekatan -pendekatan lain yang lebih adaptif dan transformatif.

"Semua masalah Papua tidak pernah bisa diselesaikan hanya dengan pendekatan militer dan juga pendekatan ekonomi. Jadi perlu ada pendekatan-pendekatan lain yang lebih adaptif yang lebih transformatif dan sesuai dengan kecirikhasan Papua disana," ucap Faisal.