Suara.com - Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo mengapresiasi keseriusan Kementerian Agraria, Tata Ruang, dan Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dan komitmen pemerintah pusat untuk memberantas mafia tanah.
"Ini bagus sekali, karena akan serius memberantas mafia tanah dan sudah bekerja sama dengan kepolisian," kata Ganjar, saat ditemui usai menjadi inspektur upacara dalam rangka peringatan Hari Agraria dan Tata Ruang Nasional 2021 di halaman Kantor Wilayah ATR/BPN Jawa Tengah, Semarang, Jumat (24/9/2021).
Ganjar mengaku ikut bergetar saat membacakan amanat Menteri ATR/BPN dalam upacara tersebut. Dalam amanat tersebut terdapat dua keseriusan yang ditonjolkan.
Pertama, sisi pelayanan yang cepat dan terbuka, termasuk palaksanaan UU Cipta Kerja dalam mendukung kemudahan usaha. Kedua, tentunya terkait keseriusan memberantas mafia tanah.
"Sebagai orang yang membacakan, saya ikut bergetar. Ada keseriusan yang ditonjolkan di sana. Pertama sisi pelayanan, peran ATR/BPN ini tinggi seperti memudahkan izin dan memberikan pelayanan cepat termasuk layanan ruang untuk usaha. Kedua keseriusan memberantas mafia tanah," katanya.
Ganjar mengatakan, ada perubahan besar dan cepat terkait pelayanan di ATR/BPN. Ia menggambarkan pelayanan di ATR/BPN sebelumnya sebagai ruang gelap, namun kondisi tersebut telah berubah dan semakin hari semakin baik, cepat, dan mudah.
"Informasi ini yang harus diberikan kepada masyarakat bahwa kalau mau mengurus gampang. Dulu kantor paling gelap itu ATR/BPN. Semua urusan tidak kelihatan, peteng ndhedhet, bahasanya. Tapi sekarang terang benderang karena semua di-disclosed, dibuka, dan masyarakat bisa melihat dengan baik. Layanan makin cepat dan mudah," kata Ganjar.
Beberapa waktu lalu, dukungan memberantas mafia tanah juga diungkapkan oleh Ganjar Pranowo. Tepatnya usai acara penyerahan sertifikat redistribusi tanah objek agraria oleh Presiden Joko Widodo kepada paguyuban petani di Jawa Tengah, Rabu (22/9/2021). Dalam acara itu, presiden menegaskan komitmen untuk memberantas mafia tanah.
"Betul, saat ini masih banyak kejadian hak atas tanah seseorang hilang karena ada kekuatan yang mengambil alih dengan cara apa pun. Sekali lagi, apa pun (caranya). Apakah itu tekanan, administrasi, dan tidak jarang juga mempengaruhi kawan dari BPN. Banyak sekali caranya. Komitmen itu bagus bahkan presiden tadi jelas menyampaikan, polisi tindak langsung (mafia tanah)," kata Ganjar.
Baca Juga: Ganjar Pranowo Tanya Cita-cita Maba: Ada yang Mau Gantiin Jokowi sampai Puan Maharani
Berita Terkait
-
Sidak di SMKN 1 Tengaran, Ganjar Pranowo Ancam Belajar Kembali Daring Gara-gara Ini
-
Presiden Jokowi dan Gubernur Ganjar Pantau Vaksinasi di Perkampungan Nelayan Cilacap
-
Joman Dukung Ganjar Pranowo Nyapres 2024, Projo Tunggu Komando Jokowi
-
Deklarasikan Ganjar Maju Pilpres 2024, Joman: Dia The Next Jokowi
-
Puluhan Siswa SMP di Purbalingga Positif COVID-19, Ganjar: Awasi Penerapan Prokes!
Terpopuler
- Ogah Pasang AC? Ini 4 Rekomendasi Air Cooler yang Murah, Hemat Listrik, dan Cepat Dingin
- 5 Sepatu Running Lokal yang Anti Licin dan Senyaman Skechers, Harga Cuma Rp200 Ribuan
- 8 Sunscreen di Indomaret untuk Flek Hitam Usia 40 Tahun ke Atas sesuai Review
- 7 Pilihan HP Murah Terbaik Harga 1 Jutaan Juli 2026: NFC hingga Baterai 7000 mAh
- 4 Moisturizer di Alfamart untuk Hempas Flek Hitam Berdasarkan Review Pengguna
Pilihan
-
Tangis Bayi Pecah Pagi Hari, Warga Temukan Bayi Perempuan Baru Lahir di Teras Rumah
-
Rupiah Nyaris ke Rp18.000 Lagi Hari Ini
-
Ole Romeny Bakal Satu Tim dengan Justin Hubner di Liga Belanda, Fortuna Sittard Siapkan Tawaran
-
Antar Timnas Perancis ke 16 Besar, Mbappe Pecahkan Sejumlah Rekor Piala Dunia 2026
-
Prabowo ke Polisi: Gaji dan Senjata Kalian dari Rakyat, Jadi Jangan Menyusahkan Rakyat
Terkini
-
Hadiri Pelantikan Srikandi Jaga Desa, Hashim Djojohadikusumo Tekankan Pentingnya Peran Perempuan
-
Kenakan Rompi Oranye KPK, Bupati Langkat Syah Afandin Bantah Sudah Tahu Ada OTT
-
KPK Ungkap Kronologi Penemuan Uang Rp100 Juta di Bawah Jok Mobil dalam OTT Bupati Langkat
-
Bupati Langkat Diduga Terima Gratifikasi Rp3,5 Miliar, dari Jual Beli Jabatan hingga Seragam Sekolah
-
Bupati Langkat Diduga Terima Suap Rp 800 Juta untuk Proyek di Disdik dan Disperkim
-
KPK Tetapkan Bupati Langkat dan Anggota Tim Suksesnya Jadi Tersangka Usai OTT
-
Dalam Open House, Gubernur DKI Jakarta Janji Carikan Lahan Tambahan untuk Sekolah Rakyat
-
Teringat Masa Lalu, Gubernur DKI Jakarta Terharu Saat Hadiri Open House Sekolah Rakyat
-
Jelang MPLS, Gus Ipul Ingatkan Kepala Sekolah Rakyat Siap Hadapi Fase Krusial
-
Teheran Tutup Wilayah Udara Selama Prosesi Pemakaman Ali Khamenei