Mayoritas Masyarakat Indonesia Menolak Vaksinasi Covid-19 Berbayar

Suara.com - Mayoritas masyarakat tidak setuju dengan wacana vaksinasi Covid-19 berbayar, mereka masih berharap pemerintah memberikan perlindungan kesehatan secara gratis hingga pandemi terkendali.

Hal itu terungkap dalam hasil survei bersama antara Katadata, Changeorg, dan KawalCovid-19 yang mengungkapkan bahwa ada 70 persen responden mereka yang menolak vaksinasi berbayar.

"Yang tidak setuju ini menyatakan bahwa dalam kondisi pandemi artinya kondisi darurat, dan vaksin ini menjadi hak warga negara tanpa memandang kelas ekonomi," kata peneliti Katadata, Adek Media Roza dalam jumpa pers virtual, Rabu (29/9/2021).

Selain itu, mereka beralasan vaksinasi berbayar tidak sejalan dengan prinsip keadilan, jatah vaksin masih langka, hingga di luar negeri semua vaksin gratis.

"Ada juga kekhawatiran vaksin berbayar ini menjadi ladang korupsi dan hanya menguntungkan perusahaan," jelasnya.

Sementara, hanya 20,2 persen responden yang menyatakan setuju dengan wacana vaksinasi berbayar dengan alasan agar vaksinasi lebih cepat selesai dan mengurangi antrean vaksin gratis, namun mereka berpandangan vaksin bisa diperjualbelikan kepada orang yang mampu saja.

Survei ini dilakukan terhadap 8.299 responden (51,7 persen laki-laki dan 47,6 persen perempuan) dengan metode online survei di seluruh wilayah Indonesia pada 6-22 Agustus 2021.

Sebelumnya, pemerintah kini tengah mempersiapkan skema vaksinasi ketiga atau booster secara gratis dan berbayar.

"Bapak Presiden memberikan arahan terkait dengan vaksinasi booster yang diharapkan bisa diselesaikan dalam minggu depan," kata Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam jumpa pers, Senin (27/9/2021).

Baca Juga: India Bolehkan Vaksin Novavax Disuntik ke Anak 7-11 Tahun

Dia merinci vaksin booster gratis nantinya akan diberikan kepada masyarakat yang masuk dalam kelompok penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan yang akan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Kebutuhannya adalah dengan populasi 87,4 juta jiwa. Kebutuhannya. 97,1 juta dosis, kemudian juga untuk yang usia 12 tahun ada 4,4 juta orang, kebutuhannya 9,9 juta dosis," ucapnya.

Selain itu terdapat juga 27,2 juta orang yang akan didanai APBD dengan total vaksin yang disediakan sebanyak 137,2 juta dosis.

"Sedangkan sisanya nanti akan didorong melalui vaksin berbayar, dari segi harga vaksin dan yang lain akan dimatangkan kembali dan ini diperkirakan untuk 93,7 juta jiwa," ungkap Airlangga.

Koordinator Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Luar Jawa-Bali ini menegaskan pemerintah masih akan menghitung biaya dari kedua skema vaksinasi booster tersebut.