Suara.com - Koalisi Selamatkan Anak Indonesia melayangkan surat kepada Presiden Joko Widodo dan empat menterinya terkait kebijakan pembukaan sekolah untuk pembelajaran tatap muka terbatas di tengah pandemi Covid-19.
Charlie Albajili dari LBH Jakarta mengatakan Jokowi bersama empat menterinya yakni Mendagri Tito Karnavian, Mendikbudristek Nadiem Makarim, Menag Yaqut Cholil Qoumas, dan Menkes Budi Gunadi Sadikin harus mengevaluasi penyelenggaraan PTM karena banyak ditemukan pelanggaran.
"Kita akan menyurati presiden dan empat menteri yang bertanggung jawab terhadap PTM Terbatas, perihal desakan untuk meninjau kembali PTM terbatas, ini akan diserahkan langsung ke lima instansi tersebut, esok hari," kata Charlie, Minggu (3/10/2021).
Dalam surat itu mereka melayangkan tujuh tuntutan kepada Jokowi dan empat menteri, antara lain menunda pembukaan sekolah untuk PTM Terbatas sebelum pemerintah memastikan semua populasi sekolah mendapatkan vaksinasi Covid-19.
"Laju Penularan atau positivity rate di kabupaten/kota yang menyelenggarakan PTM harus di bawah 5 persen yang berbasis tes PCR, menyiapkan sarana-prasarana prokes di sekolah secara proporsional, sesuai dengan asesmen pemerintah daerah, dan orang tua memberikan izin," jelasnya.
Kedua, mereka meminta PTM Terbatas ditunda untuk anak di bawah usia 12 tahun karena belum bisa mendapatkan vaksinasi Covid-19.
Ketiga, mempercepat pelaksanaan vaksinasi, khususnya kepada guru dan tenaga pendidik serta siswanya.
Keempat memperkuat monitoring dengan tes acak dan tracing secara berkala untuk mengukur tingkat penularan akibat PTM Terbatas.
Kelima, memberikan penjelasan kepada orang tua dengan data epidemiologi dan kesiapan sekolah menghadapi pandemi.
Baca Juga: Jokowi Resmikan RS L.B Moerdani Merauke: Pembangunannya Sangat Cepat, Sekitar 20 Hari
Keenam, pemerintah diminta untuk memperbaiki sistem pembelajaran jarak jauh (PJJ) yang efektif dan efisien karena belum semua orang tua mengizinkan anaknya masuk sekolah.
Dan terakhir, menyusun rencana besar sistem pendidikan yang mampu dengan cepat beradaptasi dengan bencana dan krisis.
Berita Terkait
Terpopuler
- Pentagon Gelar Karpet Merah, Sjafrie Sjamsoeddin Dituding Bawa Agenda Akses Bebas di Langit RI
- 7 HP Murah di Bawah Rp1 Juta Paling Layak Beli di 2026, Performa Oke Buat Harian
- AS Blokade Semua Pelabuhan Iran Senin Hari Ini, Harga BBM Langsung Naik
- 67 Kode Redeem FF Max Terbaru 13 April 2026: Sikat Item Undersea, Evo Draco, dan AK47
- 5 Rekomendasi Parfum Lokal yang Wanginya Segar seperti Malaikat Subuh
Pilihan
-
Bukan Hanya soal BBM, Kebijakan WFH Mengancam Napas Bisnis Kecil di Magelang
-
Solidaritas Tanpa Batas: Donasi WNI untuk Rakyat Iran Tembus Rp9 Miliar
-
CFD Ampera Bikin Macet, Akademisi: Ada yang Salah dari Cara Kota Diatur
-
Polisi: Begal Petugas Damkar Tertangkap Saat Pesta Narkoba Didampingi Wanita di Pluit
-
Warga Sambeng Borobudur Terancam Kehilangan Mata Air, Sendang Ngudal Dikepung Tambang
Terkini
-
Tragis! Gagal Salip Bus, Pemotor di Jakarta Barat Tewas Terlindas di Flyover Pesing
-
Zulhas Pastikan Stok Beras Aman hingga 2027 Meski Ada Ancaman El Nino Godzilla
-
Respons Arahan Presiden, BGN Segera Operasikan 900 SPPG untuk Jangkau Daerah Terpencil
-
Tentara Angkatan Laut Bunuh Istri Sendiri, Mayatnya Disimpan di Kulkas
-
Harga Plastik Melejit, Zulhas Dorong Transisi ke Kemasan Ramah Lingkungan
-
Iran Sebut Blokade AS di Selat Hormuz Bisa Ganggu Gencatan Senjata
-
Cari Sensasi Berujung Jeruji: 3 'Bang Jago' Tawuran di Taman Sari Diciduk, Satu Pelaku Positif Sabu!
-
Anak Joe Biden: Founding Father Pasti Malu AS Punya Presiden seperti Donald Trump
-
Pramono Anung Klarifikasi Jual Nama Halte ke Parpol: Cuma Bercanda
-
Bukan Hanya Hutan, Blue Carbon Jadi Kunci Baru Redam Krisis Iklim: Seberapa Efektif?