Suara.com - Koalisi Selamatkan Anak Indonesia melayangkan surat kepada Presiden Joko Widodo dan empat menterinya terkait kebijakan pembukaan sekolah untuk pembelajaran tatap muka terbatas di tengah pandemi Covid-19.
Charlie Albajili dari LBH Jakarta mengatakan Jokowi bersama empat menterinya yakni Mendagri Tito Karnavian, Mendikbudristek Nadiem Makarim, Menag Yaqut Cholil Qoumas, dan Menkes Budi Gunadi Sadikin harus mengevaluasi penyelenggaraan PTM karena banyak ditemukan pelanggaran.
"Kita akan menyurati presiden dan empat menteri yang bertanggung jawab terhadap PTM Terbatas, perihal desakan untuk meninjau kembali PTM terbatas, ini akan diserahkan langsung ke lima instansi tersebut, esok hari," kata Charlie, Minggu (3/10/2021).
Dalam surat itu mereka melayangkan tujuh tuntutan kepada Jokowi dan empat menteri, antara lain menunda pembukaan sekolah untuk PTM Terbatas sebelum pemerintah memastikan semua populasi sekolah mendapatkan vaksinasi Covid-19.
"Laju Penularan atau positivity rate di kabupaten/kota yang menyelenggarakan PTM harus di bawah 5 persen yang berbasis tes PCR, menyiapkan sarana-prasarana prokes di sekolah secara proporsional, sesuai dengan asesmen pemerintah daerah, dan orang tua memberikan izin," jelasnya.
Kedua, mereka meminta PTM Terbatas ditunda untuk anak di bawah usia 12 tahun karena belum bisa mendapatkan vaksinasi Covid-19.
Ketiga, mempercepat pelaksanaan vaksinasi, khususnya kepada guru dan tenaga pendidik serta siswanya.
Keempat memperkuat monitoring dengan tes acak dan tracing secara berkala untuk mengukur tingkat penularan akibat PTM Terbatas.
Kelima, memberikan penjelasan kepada orang tua dengan data epidemiologi dan kesiapan sekolah menghadapi pandemi.
Baca Juga: Jokowi Resmikan RS L.B Moerdani Merauke: Pembangunannya Sangat Cepat, Sekitar 20 Hari
Keenam, pemerintah diminta untuk memperbaiki sistem pembelajaran jarak jauh (PJJ) yang efektif dan efisien karena belum semua orang tua mengizinkan anaknya masuk sekolah.
Dan terakhir, menyusun rencana besar sistem pendidikan yang mampu dengan cepat beradaptasi dengan bencana dan krisis.
Berita Terkait
Terpopuler
- Pelatih Argentina Buka Suara Soal Sanksi Facundo Garces: Sindir FAM
- Kiper Keturunan Karawang Rp 2,61 Miliar Calon Pengganti Emil Audero Lawan Arab Saudi
- Usai Temui Jokowi di Solo, Abu Bakar Ba'asyir: Orang Kafir Harus Dinasehati!
- Ingatkan KDM Jangan 'Brengsek!' Prabowo Kantongi Nama Kepala Daerah Petantang-Petenteng
- Seret Nama Mantan Bupati Sleman, Dana Hibah Pariwisata Dikorupsi, Negara Rugi Rp10,9 Miliar
Pilihan
-
Roy Suryo Ikut 'Diseret' ke Skandal Pemalsuan Dokumen Pemain Naturalisasi Malaysia
-
Harga Emas Hari Ini: Antam Naik Lagi Jadi Rp 2.338.000, UBS di Pegadaian Cetak Rekor!
-
Puluhan Siswa SD di Agam Diduga Keracunan MBG, Sekda: Dapurnya Sama!
-
Bernardo Tavares Cabut! Krisis Finansial PSM Makassar Tak Kunjung Selesai
-
Ada Adrian Wibowo! Ini Daftar Pemain Timnas Indonesia U-23 Menuju TC SEA Games 2025
Terkini
-
Cak Imin Dorong Sekolah Umum Terapkan Pola Pendidikan Sekolah Rakyat: Ini Alasannya!
-
Warga Manggarai Tak Sabar Tunggu Proyek LRT Fase 1B Rampung, Macet Dianggap Sementara
-
Lewat Sirukim, Pramono Sediakan Hunian Layak di Jakarta
-
SAS Institute Minta Program MBG Terus Dijalankan Meski Tuai Kontroversi: Ini Misi Peradaban!
-
Dua Kakek Kembar di Bekasi Lecehkan Difabel, Aksinya Terekam Kamera
-
Jadwal SIM Keliling di 5 Wilayah Jakarta Hari Ini: Lokasi, Syarat dan Biaya
-
Dana Bagi Hasil Jakarta dari Pemerintah Pusat Dipangkas Rp15 Triliun, Pramono Siapkan Skema Ini
-
KemenPPPA Dorong Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis Pasca Kasus Keracunan
-
BGN Enggan Bicara Sanksi untuk Dapur MBG, Malah Sebut Mereka 'Pejuang Tanah Air'
-
Agus Suparmanto Sah Pimpin PPP, Mahkamah Partai Bantah Dualisme Usai Muktamar X Ancol