Suara.com - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Melki Laka Lena mengaku ikut vaksinasi Covid-19 program pemerintah hanya untuk syarat administrasi agar bisa bepergian lolos skrining di aplikasi Pedulilindungi.
Melki mengatakan dirinya sebenarnya sudah mengikuti divaksin dengan Vaksin Nusantara gagasan eks Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, namun belum terdaftar di Pedulilindungi.
"Tapi karena ke mana-mana tidak bisa terbang karena pakai Vaksin Nusantara, saya ikut juga vaksin yang lain biar administrasi saya, urusan terbang-terbang, pergerakan saya masuk di Pedulilindungi," kata Melki dalam diskusi virtual, Rabu (6/10/2021).
Namun, dia meyakini Vaksin Nusantara yang menjadi pelindungnya dari virus Sars-Cov 2.
"Tapi untuk pengobatan murni, yang saya pakai adalah Vaknus (Vaksin Nusantara) yang kemudian juga diterima oleh keluarga saya, inilah uniknya Vaksin Nusantara," ujarnya.
Politisi Partai Golkar ini berharap pemerintah segera memasukkan Vaksin Nusantara -jika sudah lulus uji klinis sebagai salah satu vaksin yang terdaftar di Pedulilindungi, agar relawan Vaksin Nusantara yang sudah disuntik bisa beraktivitas kembali.
Sejauh ini, Pedulilindungi hanya mengakui beberapa jenis vaksin yang sudah mendapatkan izin edar atau Emergency Use Authorization dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)
"Yang mengeluarkan ini rumah sakit kepresidenan yang menyuntik kita dengan Vaknus ini, karena menurut aturan seperti itu maka kita tidak diakui masuk dalam Pedulilindungi, yang suntik kita ini bukan main-main lho, di negeri ini rumah sakit kepresidenan cuma satu saja, RSPAD," tegasnya.
Diketahui, Melki Laka Lena disuntik Vaksin Nusantara pada April 2021 bersama beberapa anggota DPR RI dan pejabat negara lainnya.
Baca Juga: Kota Padang Masih PPKM Level 4, Pemko Akui Capaian Vaksinasi Masih 40 Persen
Melki bersama 4 orang anggota keluarganya disuntik langsung oleh Terawan di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto, Jakarta Pusat.
Berita Terkait
-
Kota Padang Masih PPKM Level 4, Pemko Akui Capaian Vaksinasi Masih 40 Persen
-
Belum Satu Suara hingga Rapat Ditunda, Penetapan Jadwal Pemilu 2024 Deadlock?
-
NIK Dipakai Warga Pancoran, Peserta Vaksinasi Covid-19 di Kota Malang Kecewa
-
Anggota DPR Ridwan Bae Dukung Pembangunan Jembatan Babin, 10 Perusahaan Tertarik
Terpopuler
- 5 Sampo Penghitam Rambut di Indomaret, Hempas Uban Cocok untuk Lansia
- 5 Mobil Kecil Bekas yang Nyaman untuk Lansia, Legroom Lega dan Irit BBM
- 7 Mobil Bekas untuk Grab, Mulai Rp50 Jutaan: Nyaman, Irit dan Tahan Lama!
- 5 Mobil Suzuki dengan Pajak Paling Ringan, Aman buat Kantong Pekerja
- 5 Mobil Bekas Rekomendasi di Bawah 100 Juta: Multiguna dan Irit Bensin, Cocok Buat Anak Muda
Pilihan
-
Rupiah Terkapar di Level Rp16.819: Kepercayaan Konsumen Lesu, Fundamental Ekonomi Jadi Beban
-
Kala Semangkok Indomie Jadi Simbol Rakyat Miskin, Mengapa Itu Bisa Terjadi?
-
Emiten Ini Masuk Sektor Tambang, Caplok Aset Mongolia Lewat Rights Issue
-
Purbaya Merasa "Tertampar" Usai Kena Sindir Prabowo
-
Darurat Judi Online! OJK Blokir 31.382 Rekening Bank, Angka Terus Meroket di Awal 2026
Terkini
-
60 Ton Sampah Menggunung, Pemprov DKI Janji Pasar Induk Kramat Jati Bersih dalam 5 Hari
-
Sinyal Bahaya Demokrasi, Lakso Anindito Sebut KUHP Baru Berpotensi Hidupkan Rezim Otoritarian Orba
-
KPK Sempat Terbelah dan Ragu Jadikan Yaqut Tersangka Korupsi Haji?
-
Lakso Anindito Prediksi Gelombang Praperadilan Koruptor Akibat KUHP Baru
-
Rumah Yaqut 'Dikepung' Aparat, Tamu Diperiksa Ketat Usai Jadi Tersangka Korupsi Haji
-
BNI Hadirkan agen46 hingga Pelosok Kota Bima, Perluas Inklusi Keuangan
-
Indonesia Terpilih jadi Presiden Dewan HAM PBB, Amnesty International Indonesia: Kebanggaan Semu!
-
KPK Bongkar Alasan Jerat Eks Menag Yaqut: 'Permainan' Kuota Haji Tambahan Jadi Pemicu
-
Sinyal Keras KPK, Eks Menag Yaqut Secepatnya Ditahan di Kasus Korupsi Haji
-
Tanggapi Soal Pilkada Langsung dan Tidak Langsung, Menko Yusril: Keduanya Konstitusional