Suara.com - Partai Nasdem berencana menggelar konvensi calon presiden pada 2022. Konvensi capres yang menjadi amanat kongres Nasdem itu bakal digelar bila koalisi partai telah terbentuk.
Wakil Ketua Umum Partai Nasdem, Ahmad Ali menyatakan bahwa konvensi bukan untuk pencitraan atau peningkatan elektabilitas saja.
"Konvensi adalah ajang mencari pemimpin negeri ini, kader terbaik yang dimiliki bangsa ini. Maka prasyarat itu (koalisi) harus terpenuhi," kata Ali kepada wartawan, Kamis (14/10/2021).
Ali menuturkan, Surya Paloh selaku Ketua Umum Nadem diberikan amanat penuh untuk menentukan arah koalisi.
Lebih lanjut, kata Ali, karena sifat konvensi adalah menyiapkan panggung, jadi ketika koalisi terbentuk namanya menjadi konvensi koalisi.
Menurutnya, konvensi akan berjalan menarik lantaran bisa memfasilitasi orang-orang potensial dan mempunyai mimpi untuk membangun negeri memperoleh kesempatan, tidak dimonopoli oleh kader parpol saja.
"Budayawan, akademisi, aktivis, silakan saja. Kami tidak bisa mengklaim bahwa hanya orang partai yang terbaik atau berhak membangun negeri ini. Semua anak negeri punya hak yang sama membangun negeri ini," tuturnya.
Untuk diketahui, pada Pemilu 2019 Partai Nasdem meraih 9,05 persen atau 12.661.792 suara. NasDem membutuhkan satu hingga dua partai untuk memenuhi syarat presidential treshold sebesar 20 persen parlemen atau 25 persen perolehan suara.
Pertimbangkan Sejumlah Calon
Baca Juga: Keluar dari PDIP, Ini Alasan Herman HN Berlabuh di Nasdem
Sebelumnya, Ketua DPP Partai Nasdem Saan Mustopa mengatakan, partainya sudah mempertimbangkan sejumlah nama untuk diusung menjadi bakal calon presiden di Pilpres 2024 mendatang. Nama-nama itu yakni Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil hingga Menparekraf Sandiaga Uno.
"Misal Anies, mas Ganjar, ada Sandi, dan yang lain-lain, itu sebenarnya juga masuk dalam pertimbangan partai Nasdem, mas RK (Ridwan Kamil). Itu semua masuk dalam pertimbangan Nasdem," kata Saan dalam rilis survei, Jumat (8/10).
Nasdem sendiri dalam mencari calon pemimpin untuk Pilpres mendatang akan mengadakan konvensi. Saan mengatakan, kendati begitu Nasdem perlu berkoalisi dengan parpol lain mengingat ambang batas pencalonan presiden tinggi yakni 20 persen.
"Menyadari posisi itu, maka yang dilakukan Nasdem hari ini adalah bagaimana membangun komunikasi dengan partai lain agar mencukupi syarat pencalonan presiden," ucapnya.
Lebih lanjut, kata Saan, ke depan pihaknya mencoba menjalin komunikasi secara intensif dengan partai lain.
"Mudah-mudahan nanti 2022 komunikasi semakin intensif sehingga sudah jelas mitra koalisi untuk mencalonkan calon yang disepakati bersama-sama untuk diusung," tandasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Terjaring OTT KPK, Bupati Pekalongan Fadia Arafiq Langsung Dibawa ke Jakarta
- Profil dan Biodata Anis Syarifah Istri Bos HS Meninggal Karena Kecelakaan Moge
- Daftar Lokasi ATM Pecahan Rp10 Ribu dan Rp20 Ribu di Surabaya
- Rekam Jejak Muhammad Suryo: Pebisnis dari Nol hingga Jadi Bos Rokok HS
- Prabowo-Gibran Beri Penghormatan Terakhir di Pemakaman Try Sutrisno: Momen Khidmat di TMP Kalibata
Pilihan
-
Skandal Saham BEBS Dibongkar OJK: Rp14,5 Triliun Dibekukan, Kantor Mirae Asset Digeledah!
-
Detik-detik Remaja di Makassar Tewas Tertembak, Perwira Polisi Jadi Tersangka
-
100 Hari Jelang Piala Dunia 2026, FIFA Belum Kantongi Izin dari Dewan Kota
-
Nelayan Tanpa Perahu di Sambeng, Menjaga Kali Progo dari Ancaman Tambang Tanah Urug
-
Hasil BRI Super League: Lewat Duel Sengit, Persija Jakarta Harus Puas Ditahan Borneo FC
Terkini
-
Tembakan Polisi Tewaskan Remaja di Makassar, Polri Klaim Penggunaan Senpi Terus Dievaluasi
-
Larang Ada Interupsi dalam Sidang Praperadilan Yaqut, Hakim ke KPK: Ini Bukan Acara Talkshow TV
-
Kena Jebakan Rusia, Reza Pahlavi Rela Negaranya Dibom dan Sebut "Perang Salib"
-
Bareskrim Rampas dan Setor Uang Rp58,1 Miliar Hasil Kejahatan Judi Online ke Negara
-
Amerika Akui Tak Mampu Hadapi Drone-drone Iran
-
DPRD DKI: Sengkarut Tata Ruang Jakarta Harus Dibenahi!
-
Tolak Perang untuk Israel, Tangan Mantan Marinir AS Patah Ditarik Paksa oleh Senator di Ruang Sidang
-
YLBHI Desak Jaminan Hak Berserikat dan Kekuatan Eksekusi Hukum dalam RUU PPRT
-
Sumbang Devisa Rp253 Triliun, Rieke PDIP Tagih Pengesahan RUU PPRT yang Mangkrak 22 Tahun
-
Tragedi Perang Jeli Remaja Makassar: Saat Senjata Mainan Dibalas Timah Panas