Suara.com - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menilai sejumlah anggota kepolisian yang diduga melakukan intimidasi terhadap seorang pengguna Twitter, menunjukkan sikap anti-kritik.
Sebelumnya, seorang pengguna Twitter dengan akun @fchkautsar diintimidasi pasca mengkritisi kepolisian. Dalam postingannya, ia meminta agar korps Bhayangkara diganti dengan satpam salah satu bank swasta.
“Dari reaktifnya anggota kepolisian di media sosial atas keluhan, sindiran, kritikan publik menunjukkan anggota kepolisian tak siap dengan hal itu. Respons institusi mestinya harus dibedakan dengan respons personal,” kata Peneliti KontraS, Rivanlee Anandar saat dihubungi Suara.com, Senin (18/10/2021).
Menurut KontaS, seharusnya kritikan itu dapat dijadikan sebagai masukan untuk perbaikan kepolisian di Tanah Air. Bukan membalasnya dengan intimidasi, sehingga semakin menunjukkan sikap tidak profesional.
“Ketika anggota kepolisian merespons secara personal dengan atribut kelembagaan justru yang terlihat malah tidak profesional ketika harus mengeluarkan ancaman atau intimidasi nonverbal lainnya. Mestinya dipandang sebagai bentuk koreksi terhadap bentuk pelayanan, bukan ejekan terhadap institusi,” ungkap Rivanlee.
Para anggota kepolisian pun diminta agar dapat membedakan kritikan dengan penghinaan, serta tidak melakukan tindakan yang personal.
“Polri harus memahami bahwa kritik dalam bentuk aksi massa sampai dengan keluhan/sindiran di media sosial adalah varian kritik yang terus tumbuh karena generasi serta variabel lain (seperti, teknologi informasi) terus muncul. Tidak bisa serta merta sepihak subjektif lalu bersikap sewenang-wenang mengancam dan sebagainya,” kata Rivanlee.
Dikhawatirkan, jika anggota kepolisian tidak dapat memaham masukan dari publik sebagai bahan koreksi, maka selamanya kritikan dianggap sebagai ancaman.
“Jika itu tidak dipahami, kritik publik hanya akan terus dianggap sebagai ancaman semata bukan masukan terhadap institusi Polri. Polri harus menyesuaikan responsnya dengan perkembangan serta kultur yang tumbuh. Tidak bisa terus memaksakan penilaian subjektif karena polisi harus bisa melindungi ekspresi warga negara yang menjadi bagian dari hak asasi manusia,” ujar Rivanlee.
Baca Juga: Dapat Ancaman, SAFEnet Terima Aduan Warganet soal Tweet Polisi Diganti Satpam Bank
Diketahui, akun Twitter @fchkautsar menulis kritikannya ke kepolisian pada Rabu (13/10/2021) lalu.
“Polisi se-Indoensia bisa diganti satpam BCA aja gaksih,” tulisnya yang dikutip Suara.com pada Jumat (15/10/2021).
Pasca tulisan itu, dia mendapat sejumlah pesan yang dikirimkan secara personal ke akun Instagram miliknya.
Seperti dari akun Instagram Faisal Basril dengan nama pengguna @fslbsrl yang menuliskan, ‘"Kalo laki selesaikan dengan baku hantam."
Berdasarkan tangkapan layar diunggah @fchkautsar, pengirim pesan itu diduga seorang anggota korps Bhayangkara, merujuk pada foto profilnya yang menggunakan seagam polisi.
Selain itu, @fchkautsar juga mendapatkan pesan intimidasi lainnya, seperti akun @cupsans27, yang mempertanyakan maksud dari tulisannya itu.
Berita Terkait
-
Dapat Ancaman, SAFEnet Terima Aduan Warganet soal Tweet Polisi Diganti Satpam Bank
-
Muncul Ancaman dan Teror Usai Tweet Polisi Diganti Satpam Bank, SAFEnet: Ini Meresahkan
-
Pengguna Twitter Diancam dan Diteror, Buntut Cuitan Minta Polisi Diganti Satpam Bank
-
Presiden Jokowi Didesak Lakukan Percepatan Agenda Reformasi Kepolisian
Terpopuler
- 7 SD Swasta Terbaik di Palembang dan Estimasi Biayanya, Panduan Lengkap Orang Tua 2026
- Begini Respons Kopassus Usai Beredar Isu Orang Istana Digampar Pangkopassus
- Sepeda Dewasa Merek Apa yang Murah dan Awet? Ini 5 Pilihan Terbaik untuk Harian
- 7 Pilihan Lipstik yang Awet 12 Jam, Anti Pudar Terkena Air dan Minyak
- Aksi Kritik Gubernur Rudy Mas'ud 21 April, Massa Diminta Tak Tutup Jalan Umum
Pilihan
-
Garap Kasus Haji, KPK Panggil Ustaz Khalid Basalamah Hari Ini
-
Merantau ke Kota Kecil, Danu Tetap Sulit Cari Kerja: Sampai Melamar Pawang Satwa
-
Purbaya Copot Febrio dan Luky dari Dirjen Kemenkeu
-
Heboh! Gara-gara Putar Balik, Sopir Truk Ini Kena Tilang Polisi Rp 22 Juta
-
Bukan Hoaks! 9 Warga Papua Termasuk Balita Tewas Ditembak saat Operasi Militer TNI
Terkini
-
Daya Beli Terancam Gegara Harga Naik, DPR Minta Pemerintah Gelar Operasi Pasar Minyak Goreng
-
Nekat Pungut Biaya? Sekolah Swasta Gratis di Jakarta Terancam Sanksi Tegas!
-
KPK Usul Masa Jabatan Ketum Parpol Maksimal 2 Periode: Demi Cegah Korupsi dan Dinasti Politik?
-
Peluang Juara Persija Semakin Kecil, Mauricio Souza Beberkan Masalah Tim
-
Saiful Mujani Kembali Dipolisikan Soal Makar, Kuasa Hukum Bilang Begini
-
Cetak Pemimpin Antikorupsi, Gubernur Lemhannas Bawa Peserta P4N Belajar Langsung ke KPK
-
Selat Malaka di Tengah Bayang-bayang Konflik Global, Sinyal Keras dari Singapura
-
Pembahasan Formal RUU Pemilu Belum Dimulai, PAN Usul Jadi Inisiatif Pemerintah
-
Tanggapi Usulan KPK Soal Masa Jabatan Ketum Parpol, Sekjen Golkar: Demokrasi Internal Lebih Penting
-
Donald Trump Terima Laporan: 8 Demonstran Wanita Anti Rezim Iran Tak Jadi Dieksekusi Mati