Suara.com - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyatakan, kalau pemerintah selalu siap menerima kritik dari masyarakat. Ia tidak mau apabila pemerintah disebut anti kritik ketika menjawab kritikan.
Mahfud mengatakan kalau misalkan pemerintah menjawab kritik yang dianggapnya keliru, kerap dianggap sebagai bentuk anti kritik. Padahal menurutnya, kritik itu memang harus dibalas dengan kritik juga.
"Tetapi ingat kalau pemerintah menjawab itu bukan anti kritik, kalau dikritik menjawab, jangan ada orang bilang gini, lalu kita bilang salah kamu, lalu (malah) dibilang pemerintah anti kritik," kata Mahfud dalam pidatonya pada acara Silahturahim Menko Polhukam dengan Senat Akedemik dan Dewan Profesor Undip dan Forkopimda Jawa Tengah yang ditayangkan YouTube Undip TV Official, Jumat (22/10/2021).
Justru menurutnya yang tidak diperbolehkan ialah melawan kritik tersebut dengan tindakan represif. Mahfud mengklaim pihaknya menerima apapun kritik berikut dengan data yang dimiliki.
Apabila ia merasa salah, maka Mahfud akan mengaku salah. Namun apabila kritik itu keliru, ia meminta pihak yang menyampaikannya untuk berhenti melayangkan kritik.
"Yang tidak boleh itu represif, oleh sebab itu kalau saya, ayo kritik saya layani anda, apa datamu. Kalau saya salah, saya akui salah tapi kalau anda salah ya berhenti dong," tuturnya.
Mahfud menganggap yang terpenting ialah melihat Pancasila mempersatukan masyarakat untuk satu tujuan sama.
"Yang penting dari itu semua Pancasila itu menjadi menjalankan fungsi integratifnya pemersatu kita kemudian kita melangkah bersama dengan pedoman-pedoman hukum yang sama," imbuhnya.
Baca Juga: Klaim Tak Masalah Dikritik Negatif Lewat Lomba Mural, Kapolri: Polri Tak Pernah Antikritik
Berita Terkait
-
Mahfud MD Sebut Lulusan Kampus Jadi Koruptor Tak Sampai 1 Persen
-
BEM UI Minta Jokowi Copot 9 Nama Pejabat, Mulai Ketua KPK Firli Bahuri hingga Mahfud MD
-
Jika Warga Jadi Korban Pinjol Ilegal, Menteri Mahfud MD Sarankan Hal Ini
-
Mahfud MD Buka Suara Soal Nasib Korban Pinjol Ilegal
-
Bagaimana Nasib Masyarakat Yang Terlanjur Jadi Korban Pinjol Ilegal, Ini Kata Mahfud MD
Terpopuler
- Penampakan Rumah Denada yang Mau Dijual, Lokasi Strategis tapi Kondisinya Jadi Perbincangan
- Belajar dari Tragedi Bulan Madu Berujung Maut, Kenali 6 Penyebab Water Heater Rusak dan Bocor
- Prabowo Disebut Ogah Pasang Badan untuk Jokowi Soal Ijazah Palsu, Benarkah?
- 3 Shio Paling Beruntung Pekan Ketiga 13-19 Oktober 2025
- 4 Mobil Listrik Termurah di Indonesia per Oktober 2025: Mulai Rp180 Jutaan
Pilihan
-
6 Fakta Isu Presiden Prabowo Berkunjung ke Israel
-
Harga Emas Antam Hari Ini Cetak Rekor Tertinggi Pegadaian, Tembus Rp 2.565.000
-
Warisan Utang Proyek Jokowi Bikin Menkeu Purbaya Pusing: Untungnya ke Mereka, Susahnya ke Kita!
-
Tokoh Nasional dan Kader Partai Lain Dikabarkan Gabung PSI, Jokowi: Melihat Masa Depan
-
Proyek Rp65 Triliun Aguan Mendadak Kehilangan Status Strategis, Saham PANI Anjlok 1.100 Poin
Terkini
-
Nadiem Makarim Muncul Usai Operasi: Siap Hadapi Kasus Korupsi, Minta Doa dari Guru dan Ojol
-
Keok, Nadiem Makarim Pasrah Gugatan Praperadilan Ditolak Hakim: Saya Terima Hasilnya!
-
Cak Imin Bela Rencana Bangun Ponpes Al Khoziny Pakai APBN: Yang Kritik, Apa Solusinya?
-
Siswa SMAN 1 Cimarga Mogok Belajar Protes Kepsek, FSGI: Pendisiplinan Tak Boleh dengan Kekerasan
-
Modal Nyamar Staf DPR, Pria Ini Tipu Telak Korban Modus Syarat Masuk Polisi: Duit Rp750 Juta Raib!
-
Ultimatum Chairul Tanjung, Tokoh NU Gus Nadir Ngamuk soal Program Xpose Trans7: Fitnah, Hina Kiai!
-
Anak Pengusaha Didakwa Korupsi Rp 3 Triliun dalam Skema Perdagangan Minyak Mentah
-
Bertemu Ahmad Sahroni di Plaza Senayan, Waketum PSI Bro Ron: Beliau Dewan Penasihat
-
5 Fakta Kunci Geger Kepsek SMAN 1 Cimarga Tampar Siswa Merokok di Sekolah Berujung Laporan Polisi
-
Mau Terbitkan Obligasi untuk Cari Pemasukan Tambahan, Pemprov DKI Tunggu Restu Pusat