Suara.com - Partai Ummat mengevaluasi tujuh tahun kinerja pemerintahan Joko Widodo atau Jokowi di bidang ekonomi yang dinilai semakin membahayakan masyarakat.
Ketua umum Partai Ummat Ridho Rahmadi mengatakan, pemerintahan Jokowi pantas diberikan rapor merah atas kebijakan di bidang ekonomi selama tujuh tahun.
"Rezim Jokowi bukannya membawa bangsa dan negara menuju kemajuan yang dicita-citakan seperti tercantum dalam UUD 1945, malah sebaliknya menyeret bangsa dan negara menuju kemunduran yang membahayakan," kata Ridho saat jumpa pers di DPP Partai Ummat, Tebet, Jakarta Selatan, Jumat (22/10/2021).
Ridho menyebut, kebijakan Jokowi di bidang infrastruktur cukup masif, tetapi tidak efisien dan tidak tepat sasaran sehingga gagal mendorong pertumbuhan ekonomi.
"Pembangunan infrastruktur ini tidak sepenuhnya menunjukkan skala prioritas kepentingan publik. Bahkan beberapa pembangunan infrastruktur dengan skala giant project tidak dalam desain dan perencanaan yang baik,” ujarnya.
"Apa lagi khusus untuk jalan tol, harganya sangat mencekik ekonomi rakyat. Jadi cacatnya dua kali," sambung Ridho.
Dampaknya, lanjut Ridho, utang negara membengkak hingga Rp 6.000 triliun, sementara pertumbuhan ekonomi yang dijanjikan tinggi tidak tercapai.
"Kelak generasi mendatang akan membayar hutang yang menggunung. Ini membahayakan bangsa dan negara kita," katanya lagi.
Ridho juga menyoroti soal Bank Dunia yang kembali memasukkan Indonesia ke dalam negara berpenghasilan menengah ke bawah. Padahal sebelumnya digolongkan menjadi negara berpenghasilan menengah ke atas.
Baca Juga: Kado Presiden Jokowi di Hari Santri Nasional
Dia berharap Jokowi bersama Wapres Maruf Amin dalam 3 tahun sisa masa jabatannya bisa memperbaiki kondisi ekonomi ini.
"Partai Ummat tetap mengharapkan di sisa tiga tahun masa bakti yang akan berakhir pada 2024 nanti Presiden Jokowi bersedia melakukan perubahan drastis," imbuh Ridho.
Berita Terkait
-
Kirim Surat, Jika Jokowi Tak Mau Batalkan Pemecatan, Eks Pegawai KPK Ancam Gugat Firli Cs
-
Kado Presiden Jokowi di Hari Santri Nasional
-
Relawan ANIES: Jokowi Jadi Gubernur Jakarta 2 Tahun Bisa Presiden, Apalagi Anies 5 Tahun
-
Profil Haji Isam, Crazy Rich Kalimantan Selatan dan Sumber Kekayaannya
-
Sindiran Balik Demokrat Usai Sekjen PDIP Sebut Pemimpin Sebelum Jokowi Kebanyakan Rapat
Terpopuler
- 11 Merek Sepatu Lari Buatan Indonesia yang Populer, Kualitas Lokal Tak Bisa Diremehkan
- Penjelasan Polda Sulsel Terkait Kabar Penangkapan Basri Kajang
- Bagaimana Dody Hanggodo Memanfaatkan Kekuasaannya sebagai Menteri di Kementerian PU
- 5 HP Murah Kamera Bagus Sesuai Review untuk Foto dan Video, Mulai Rp1 Jutaan
- 3 Parfum Mykonos Paling Wangi dengan Aroma Clean dan Tahan Lama Menurut Review Pembeli
Pilihan
-
Banggar DPR Dorong Sinkronisasi Belanja Pusat dan Daerah untuk Percepat Pembangunan Jawa Timur
-
Isu Mutasi Besar-besaran di Kementerian PU Buntut Dokumen Menteri Dody Tersebar
-
Gianni Infantino Resmi Digugat! Hubungan Gelap dengan Donald Trump Dibongkar
-
Niat Hindari Ribut dengan Alasan Beli Kuota, Pria Palembang Malah Dikejar dan Ditembak
-
Kejagung Akhirnya Buka Suara Soal Temuan 74 Kg Emas di Rumah Febrie Adriansyah: Kami Tak Tahu
Terkini
-
Dimulai dari Reservasi, Hotel di Gading Serpong Ini Andalkan Pengalaman Serba Digital
-
Kronologi Dugaan Guru SD Hukum Murid Pakai Mistar di Lubuklinggau, Polisi Periksa TKP
-
Daftar Brand yang Paling Sering Masuk Keranjang Belanja Warga Indonesia
-
Kenapa Harga Pemain EA FC 26 Naik-Turun Setiap Pekan? Ini Polanya
-
Flu Singapura Merebak di Sumsel, Mengapa Palembang Jadi Daerah dengan Kasus Terbanyak?
-
Statistik Apik Youri Tielemans, Pengganti Casemiro yang Lebih Efisien untuk MU
-
Purbaya Jamin Kopdes Merah Putih Pasti Untung, Asal Tak Dikorupsi
-
Jembatan Musi V Segera Dibuka, Perjalanan Palembang-Betung Bakal Cuma 1 Jam
-
Demi Selamatkan Hukum, Mahfud MD dan Busyro Muqoddas Diusulkan Masuk Kabinet Prabowo
-
Aisyah Aqilah 'Siksa' Emosi demi Sajen Satu Suro: Lebih Melelahkan dari Teror Horor