Suara.com - Partai Ummat mengevaluasi tujuh tahun kinerja pemerintahan Joko Widodo atau Jokowi di bidang ekonomi yang dinilai semakin membahayakan masyarakat.
Ketua umum Partai Ummat Ridho Rahmadi mengatakan, pemerintahan Jokowi pantas diberikan rapor merah atas kebijakan di bidang ekonomi selama tujuh tahun.
"Rezim Jokowi bukannya membawa bangsa dan negara menuju kemajuan yang dicita-citakan seperti tercantum dalam UUD 1945, malah sebaliknya menyeret bangsa dan negara menuju kemunduran yang membahayakan," kata Ridho saat jumpa pers di DPP Partai Ummat, Tebet, Jakarta Selatan, Jumat (22/10/2021).
Ridho menyebut, kebijakan Jokowi di bidang infrastruktur cukup masif, tetapi tidak efisien dan tidak tepat sasaran sehingga gagal mendorong pertumbuhan ekonomi.
"Pembangunan infrastruktur ini tidak sepenuhnya menunjukkan skala prioritas kepentingan publik. Bahkan beberapa pembangunan infrastruktur dengan skala giant project tidak dalam desain dan perencanaan yang baik,” ujarnya.
"Apa lagi khusus untuk jalan tol, harganya sangat mencekik ekonomi rakyat. Jadi cacatnya dua kali," sambung Ridho.
Dampaknya, lanjut Ridho, utang negara membengkak hingga Rp 6.000 triliun, sementara pertumbuhan ekonomi yang dijanjikan tinggi tidak tercapai.
"Kelak generasi mendatang akan membayar hutang yang menggunung. Ini membahayakan bangsa dan negara kita," katanya lagi.
Ridho juga menyoroti soal Bank Dunia yang kembali memasukkan Indonesia ke dalam negara berpenghasilan menengah ke bawah. Padahal sebelumnya digolongkan menjadi negara berpenghasilan menengah ke atas.
Baca Juga: Kado Presiden Jokowi di Hari Santri Nasional
Dia berharap Jokowi bersama Wapres Maruf Amin dalam 3 tahun sisa masa jabatannya bisa memperbaiki kondisi ekonomi ini.
"Partai Ummat tetap mengharapkan di sisa tiga tahun masa bakti yang akan berakhir pada 2024 nanti Presiden Jokowi bersedia melakukan perubahan drastis," imbuh Ridho.
Berita Terkait
-
Kirim Surat, Jika Jokowi Tak Mau Batalkan Pemecatan, Eks Pegawai KPK Ancam Gugat Firli Cs
-
Kado Presiden Jokowi di Hari Santri Nasional
-
Relawan ANIES: Jokowi Jadi Gubernur Jakarta 2 Tahun Bisa Presiden, Apalagi Anies 5 Tahun
-
Profil Haji Isam, Crazy Rich Kalimantan Selatan dan Sumber Kekayaannya
-
Sindiran Balik Demokrat Usai Sekjen PDIP Sebut Pemimpin Sebelum Jokowi Kebanyakan Rapat
Terpopuler
- Penyerang Klub Belanda Siap Susul Miliano Bela Timnas Indonesia: Ibu Senang Tiap Pulang ke Depok
- 27 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 26 Oktober: Raih 18.500 Gems dan Pemain 111-113
- Gary Neville Akui Salah: Taktik Ruben Amorim di Manchester United Kini Berbuah Manis
- 7 Rekomendasi Sunscreen Mengandung Alpha Arbutin untuk Hilangkan Flek Hitam di Usia 40 Tahun
- 7 Pilihan Parfum HMNS Terbaik yang Wanginya Meninggalkan Jejak dan Awet
Pilihan
-
Menkeu Purbaya Tebar Surat Utang RI ke Investor China, Kantongi Pinjaman Rp14 Triliun
-
Dari AMSI Awards 2025: Suara.com Raih Kategori Inovasi Strategi Pertumbuhan Media Sosial
-
3 Rekomendasi HP Xiaomi 1 Jutaan Chipset Gahar dan RAM Besar, Lancar untuk Multitasking Harian
-
Tukin Anak Buah Bahlil Naik 100 Persen, Menkeu Purbaya: Saya Nggak Tahu!
-
Menkeu Purbaya Mau Tangkap Pelaku Bisnis Thrifting
Terkini
-
DPD RI Gelar DPD Award Perdana, Apresiasi Pahlawan Lokal Penggerak Kemajuan Daerah
-
Program Learning for Life, Upaya Kemenpar Perkuat Pemberdayaan Masyarakat Pariwisata
-
Ada 4,8 Juta Kelahiran Setahun, Menkes Budi Dorong Perbanyak Fasilitas Kesehatan Berkualitas
-
Menkes Budi: Populasi Lansia di Jakarta Meningkat, Layanan Kesehatan Harus Beradaptasi
-
Berkas Lengkap! Aktivis Delpedro Cs akan Dilimpahkan ke Kejati DKI Rabu Besok
-
Sudah Vonis Final, Kenapa Eksekusi Harvey Moeis Molor? Kejagung Beri Jawaban
-
Anggota DPR Non Aktif Korban Disinformasi dan Fitnah, Bukan Pelaku Kejahatan
-
Jejak Korupsi POME: Dari Kantor ke Rumah, Kejagung 'Kunci' Pejabat Bea Cukai
-
'Spill' Blueprint Gen Z Ideal Versi Megawati: Cerdas, Melek Politik, dan Merawat Bumi
-
Respons Kejagung Usai Sandra Dewi Cabut Gugatan Keberatan Perampasan Aset