Suara.com - Partai Ummat mengevaluasi tujuh tahun kinerja pemerintahan Joko Widodo atau Jokowi di bidang ekonomi yang dinilai semakin membahayakan masyarakat.
Ketua umum Partai Ummat Ridho Rahmadi mengatakan, pemerintahan Jokowi pantas diberikan rapor merah atas kebijakan di bidang ekonomi selama tujuh tahun.
"Rezim Jokowi bukannya membawa bangsa dan negara menuju kemajuan yang dicita-citakan seperti tercantum dalam UUD 1945, malah sebaliknya menyeret bangsa dan negara menuju kemunduran yang membahayakan," kata Ridho saat jumpa pers di DPP Partai Ummat, Tebet, Jakarta Selatan, Jumat (22/10/2021).
Ridho menyebut, kebijakan Jokowi di bidang infrastruktur cukup masif, tetapi tidak efisien dan tidak tepat sasaran sehingga gagal mendorong pertumbuhan ekonomi.
"Pembangunan infrastruktur ini tidak sepenuhnya menunjukkan skala prioritas kepentingan publik. Bahkan beberapa pembangunan infrastruktur dengan skala giant project tidak dalam desain dan perencanaan yang baik,” ujarnya.
"Apa lagi khusus untuk jalan tol, harganya sangat mencekik ekonomi rakyat. Jadi cacatnya dua kali," sambung Ridho.
Dampaknya, lanjut Ridho, utang negara membengkak hingga Rp 6.000 triliun, sementara pertumbuhan ekonomi yang dijanjikan tinggi tidak tercapai.
"Kelak generasi mendatang akan membayar hutang yang menggunung. Ini membahayakan bangsa dan negara kita," katanya lagi.
Ridho juga menyoroti soal Bank Dunia yang kembali memasukkan Indonesia ke dalam negara berpenghasilan menengah ke bawah. Padahal sebelumnya digolongkan menjadi negara berpenghasilan menengah ke atas.
Baca Juga: Kado Presiden Jokowi di Hari Santri Nasional
Dia berharap Jokowi bersama Wapres Maruf Amin dalam 3 tahun sisa masa jabatannya bisa memperbaiki kondisi ekonomi ini.
"Partai Ummat tetap mengharapkan di sisa tiga tahun masa bakti yang akan berakhir pada 2024 nanti Presiden Jokowi bersedia melakukan perubahan drastis," imbuh Ridho.
Berita Terkait
-
Kirim Surat, Jika Jokowi Tak Mau Batalkan Pemecatan, Eks Pegawai KPK Ancam Gugat Firli Cs
-
Kado Presiden Jokowi di Hari Santri Nasional
-
Relawan ANIES: Jokowi Jadi Gubernur Jakarta 2 Tahun Bisa Presiden, Apalagi Anies 5 Tahun
-
Profil Haji Isam, Crazy Rich Kalimantan Selatan dan Sumber Kekayaannya
-
Sindiran Balik Demokrat Usai Sekjen PDIP Sebut Pemimpin Sebelum Jokowi Kebanyakan Rapat
Terpopuler
- 7 HP Midrange Serasa Flagship 2026: Spesifikasi Premium dan Performa Juara
- 3 HP Android dengan Kualitas Kamera Selevel iPhone 17 Pro Max, Cocok untuk Bikin Konten
- 4 Sepatu Nike Tanpa Tali Serbaguna: Nyaman untuk Olahraga, Praktis buat Jalan Santai
- Danantara Sumberdaya Indonesia Batal Beroperasi Penuh, Pemerintah Mundurkan Skema Ekspor SDA di 2027
- Gugurkan Klaim Santriwati 'Hamil Tanpa Hubungan Badan', Polisi Tangkap Kiai di Pekalongan
Pilihan
-
Israel Bombardir Lebanon, 74 Warga Jadi Korban Satu Keluarga Tewas Saat Kabur
-
AS-Iran Kembali Sepakati Gencatan Senjata, Harga Minyak Stabil di USD 90
-
Skandal! Jaksa AS Selidiki FIFA, Penjualan Tiket Piala Dunia 2026 Diduga Bermasalah
-
Live 'Pocong Jadi-Jadian' Hebohkan Warga Sragen, 3 Pelajar Diamankan Polisi
-
Bos Nvidia Serobot Antrean Jagung Bakar dengan Traktir Semua Pembeli, Egois atau Dermawan?
Terkini
-
IMM Minta Polemik Sapi Kurban Presiden Prabowo Disudahi: Tak Langgar Aturan dan Banyak Manfaatnya
-
Israel Bombardir Lebanon, 74 Warga Jadi Korban Satu Keluarga Tewas Saat Kabur
-
AS Tiba-tiba Serang Iran, IRGC Balas Hantam Pangkalan Udara di Kuwait!
-
Tragedi TV Tabung di Atas Kepala Siswi SD, Akhir Tragis JN di Tangan Pemuda Haus Darah
-
Satu Keluarga Rugi Rp700 Juta, Jemaah Hanania Travel Geruduk Polda Metro Jaya
-
Siapa Dalangnya? Polisi Kumpulkan Bukti Dugaan Pembubaran Ibadah di Gereja Sewon Bantul
-
Harta Karun RI Nyaris Lenyap, TNI AL Sergap 25 Kontainer Mineral Ilegal di Batam
-
Tak Peduli Lokasi Munas, HIPMI Jaya: Di Mana Pun Oke, Yang Penting Jangan Pecah!
-
Aksi Kamisan di Istana: Menagih Janji Negara yang Hobi Lupa pada Korban Penghilangan Paksa
-
PKS Salurkan Hewan Kurban hingga ke Wilayah Bencana Banjir Sumatra