Suara.com - Ketua Partai NasDem, Surya Paloh berpendapat bahwa mesin partai harus tetap berjalan, tanpa perlu menunggu jelamg pelaksanaan Pemilu 2024.
Ia berujar sebagai partai politik tentu harus selalu menjalankan konsolidasi. Hal itu ia sampaikan menanggapi pertanyaan kapan NasDem menggerakan mesin partai untuk menuju Pemilu 2024.
"Ya saya sudah berulang kali mengingatkan ya partai itu begitu selesai pemilu dia sudah mulai dengan tahapan konsolidasi," kata Paloh di acara Workshop Nasional DPRD Fraksi Nasdem di Hotel Redtop, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (28/10/2021).
Karena itu, Paloh menilai partai politik tidak bisa menjalankan mesin partai hanya saat menjelang pelaksanan pemilihan umum semata.
"Jadi tidak bisa dia hanya menunggu di ujung ya. Bagaimanapun juga kerja dan mesin partai itu harus tetap hidup dia tidak boleh tertidurkan," kata Paloh.
Diketahui NasDem sendiri saat ini berencana menyelenggarakan konvensi pada 2022. Konvensi merupakan sebuah forum yang ditawarkan NasDem untuk mencari figur-figur terbaik bangsa sebagai calon presiden 2024.
Larang Ketum Parpol Ikut Konvensi NasDem
Sebelumnya, Paloh menegaskan dalam pelaksanaan konvensi, ketua umum partai dilarang ikut.
Paloh sendiri yang merupakan ketua umum penyelenggara mengatakan ketidaktertarikan dirinya untuk maju mencalonkan diri sebagai presiden. Karena itu ia mengingatkan bahw anantinya partai politik yang ikut bergabung dalam pelaksanaan konvensi bersama NasDem, tidak turut mengajukan ketua umumnya sebagai peserta konvensi.
Baca Juga: Rawan Konflik Kepentingan, Surya Paloh Larang Ketum Parpol Ikut Konvensi NasDem
"NasDem kebetulan ketua umumnya tidak tertarik untuk dia ikut jadi peserta konvensi kan. Dan memang sebaiknya kalau ada konvensi dilakukan ketua umum partai yang ikut ya sebaiknya jangan ikut," kata Paloh.
Paloh mengatakan apabila ketua umum partai juga ikut menjadi peserta konvensi dikhawatirkan ada benturan dengan konflik kepentingan.
Apalagi tujuan konvensi sendiri untuk menghadirkan figur-figus terbaik bangsa yang tidak hanya terbatas pada sosok fungsionaris partai politik.
"Kan Nasdem menawarkan. Kalau kita mau cari pilihan-pilihan tidak terbatas satu dan dua, putra-putra terbaik anak bangsa ini untuk menawarkan dirinya menjadi pemimpin bangsa ini konvensi sebetulnya salah satu jalan yang paling bagus dan ini terbuka," tutur Paloh.
Berita Terkait
Terpopuler
- Jaksa Skakmat Nadiem: Mau Putus Konflik Kepentingan, Kok Saham Gojek Tak Dijual?
- Anaknya Terlibat di Program MBG, Wamenaker Afriansyah Noor Beri Penjelasan Usai Namanya Terseret
- Resmi! Chatib Basri Dapat Jabatan Baru Hari Ini
- Tak Terima Ditahan KPK, Titin Rita Lestari Bongkar Peran Atasan di Kasus Suap BPK Muara Enim
- Indonesia Sudah Capek! Mahasiswa UI Serukan Demo di Bundaran HI, Tuntut Prabowo Akui Kesalahan
Pilihan
-
Mahasiswa Belum Muncul, Begini Kondisi Terkini Bundaran HI Jelang Aksi 12 Juni
-
Harry de Fretes Bagikan Kabar Haji Bolot Meninggal, Keluarga: Hoaks, Itu Orang Kurang Kerjaan
-
Prediksi Meksiko vs Afrika Selatan: Head to Head, Susunan Pemain dan Fakta Menarik
-
Rekor Gila ARMY Indonesia! Belum Genap Sejam, Ratusan Ribu Tiket Konser OT7 BTS Ludes Tanpa Sisa
-
PTBA Kembangkan 500 Itik Petelur di Muara Enim, Hasilkan 200 Telur Omega per Hari
Terkini
-
Polda Metro Larang Bundaran HI Jadi Lokasi Demo Mahasiswa, Minta Dialihkan ke Patung Kuda dan DPR
-
Program MBG Boros Rp1 T per Bulan, Pengamat: Mereka Memperhitungkan Ini untuk Investasi Pemilu 2029
-
Massa Mahasiswa Diadang Rantis ke Bundaran HI, Sempat Terjadi Aksi Dorong
-
Bantah Kenal Pejabat Bea Cukai, Heri Black Akui Pernah Urus Kontainer Blueray
-
Mahasiswa Belum Muncul, Begini Kondisi Terkini Bundaran HI Jelang Aksi 12 Juni
-
WALHI 'Semprot' Pemprov DKI: Bukannya Perluas Akses Transportasi Umum, Malah Naikkan Tarif
-
Heri Gunawan dan Istri Kompak Mangkir dari Pemeriksaan Kasus CSR BI-OJK, KPK Bakal Panggil Paksa?
-
Potensi Chaos di Depan Mata? Sosiolog UGM Soroti Krisis Kepercayaan pada Negara
-
Bisakah Rumput Laut Menggantikan Plastik? Riset Indonesia Cari Jalan Keluar dari Krisis Sampah
-
Buntut Vonis Penyiraman Air Keras Andrie Yunus, DPR Respons Desakan Revisi UU Peradilan Militer