Suara.com - Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh mengatakan bahwa konvensi yang akan diselenggarakan pada 2022 merupakan tawaran dari NasDem guna mencari figur-figur terbaik bangsa untuk dicalonkan menjadi presiden. Namun ia menegaskan dalam pelaksanaan konvensi, ketua umum partai dilarang ikut.
Paloh sendiri yang merupakan ketua umum penyelenggara mengatakan ketidaktertarikan dirinya untuk maju mencalonkan diri sebagai presiden. Karena itu ia mengingatkan bahwa nantinya partai politik yang ikut bergabung dalam pelaksanaan konvensi bersama NasDem, tidak turut mengajukan ketua umumnya sebagai peserta konvensi.
"NasDem kebetulan ketua umumnya tidak tertarik untuk dia ikut jadi peserta konvensi kan. Dan memang sebaiknya kalau ada konvensi dilakukan ketua umum partai yang ikut ya sebaiknya jangan ikut," kata Paloh di acara Workshop Nasional DPRD Fraksi NasDem di Hotel Redtop, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (28/10/2021).
Paloh mengatakan apabila ketua umum partai juga ikut menjadi peserta konvensi dikhawatirkan ada benturan dengan konflik kepentingan.
Apalagi tujuan konvensi sendiri untuk menghadirkan figur-figur terbaik bangsa yang tidak hanya terbatas pada sosok fungsionaris partai politik.
"Kan Nasdem menawarkan. Kalau kita mau cari pilihan-pilihan tidak terbatas satu dan dua, putra-putra terbaik anak bangsa ini untuk menawarkan dirinya menjadi pemimpin bangsa ini konvensi sebetulnya salah satu jalan yang paling bagus dan ini terbuka," tutur Paloh.
Tunggu Koalisi Terbentuk
Partai Nasdem berencana menggelar konvensi calon presiden pada 2022. Konvensi capres yang menjadi amanat kongres Nasdem itu bakal digelar bila koalisi partai telah terbentuk.
Wakil Ketua Umum Partai NasDem, Ahmad Ali menyatakan bahwa konvensi bukan untuk pencitraan atau peningkatan elektabilitas saja.
Baca Juga: Jangan Monopoli Kader jadi Capres, Nasdem: Banyak Tokoh di Luar Partai yang Layak
"Konvensi adalah ajang mencari pemimpin negeri ini, kader terbaik yang dimiliki bangsa ini. Maka prasyarat itu (koalisi) harus terpenuhi," kata Ali kepada wartawan, Kamis.
Ali menuturkan, Surya Paloh selaku Ketua Umum NasDem diberikan amanat penuh untuk menentukan arah koalisi.
Lebih lanjut, kata Ali, karena sifat konvensi adalah menyiapkan panggung, jadi ketika koalisi terbentuk namanya menjadi konvensi koalisi.
Menurutnya, konvensi akan berjalan menarik lantaran bisa memfasilitasi orang-orang potensial dan mempunyai mimpi untuk membangun negeri memperoleh kesempatan, tidak dimonopoli oleh kader parpol saja.
"Budayawan, akademisi, aktivis, silakan saja. Kami tidak bisa mengklaim bahwa hanya orang partai yang terbaik atau berhak membangun negeri ini. Semua anak negeri punya hak yang sama membangun negeri ini," tuturnya.
Untuk diketahui, pada Pemilu 2019 Partai Nasdem meraih 9,05 persen atau 12.661.792 suara. NasDem membutuhkan satu hingga dua partai untuk memenuhi syarat presidential treshold sebesar 20 persen parlemen atau 25 persen perolehan suara.
Berita Terkait
Terpopuler
- 8 Promo Makanan Spesial Hari Ibu 2025, dari Hidangan Jepang hingga Kue
- 5 Mobil Sedan Bekas yang Jarang Rewel untuk Orang Tua
- 5 Sepatu Lari Hoka Diskon 50% di Sports Station, Akhir Tahun Makin Hemat
- 5 Rekomendasi Sepatu Lokal Senyaman Skechers Buat Jalan-Jalan, Cocok Buat Traveling dan Harian
- 6 Mobil Bekas untuk Pemula atau Pasangan Muda, Praktis dan Serba Hemat
Pilihan
-
Bencana Sumatera 2025 Tekan Ekonomi Nasional, Biaya Pemulihan Melonjak Puluhan Triliun Rupiah
-
John Herdman Dikontrak PSSI 4 Tahun
-
Bukan Sekadar Tenda: Menanti Ruang Aman bagi Perempuan di Pengungsian
-
4 Rekomendasi HP Xiaomi Murah, RAM Besar Memori Jumbo untuk Pengguna Aktif
-
Cek di Sini Jadwal Lengkap Pengumuman BI-Rate Tahun 2026
Terkini
-
Melanggar Aturan Kehutanan, Perusahaan Tambang Ini Harus Bayar Denda Rp1,2 Triliun
-
Waspadai Ucapan Natal Palsu, BNI Imbau Nasabah Tidak Sembarangan Klik Tautan
-
Bertahan di Tengah Bencana: Apa yang Bisa Dimakan dari Jadup Rp 10 Ribu Sehari?
-
Hampir Sebulan Pasca Banjir Bandang, Aceh Tamiang Masih Berkubang Lumpur dan Menahan Lapar
-
Sikap PKB Usai Kiai Ma'ruf Amin Pilih Jalan Uzlah
-
Dari Masa ke Masa UMP DKI Jakarta Dalam 9 Tahun Terakhir
-
Rencana Nominal Kenaikan Jadup Korban Bencana Masih Tunggu Arahan Presiden
-
Punya Kafe di Bandung hingga Korsel Tapi Tak Masuk LHKPN, Ridwan Kamil Bakal Diperiksa KPK Lagi
-
Jampidsus Tegaskan Ada Keterlibatan Riza Chalid Dalam Dugaan Kasus Korupsi Petral
-
Buntut Kasus Perundungan Disabilitas, Anggota Komisi X Desak Bahasa Isyarat Masuk Kurikulum Nasional