Suara.com - Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh mengatakan bahwa konvensi yang akan diselenggarakan pada 2022 merupakan tawaran dari NasDem guna mencari figur-figur terbaik bangsa untuk dicalonkan menjadi presiden. Namun ia menegaskan dalam pelaksanaan konvensi, ketua umum partai dilarang ikut.
Paloh sendiri yang merupakan ketua umum penyelenggara mengatakan ketidaktertarikan dirinya untuk maju mencalonkan diri sebagai presiden. Karena itu ia mengingatkan bahwa nantinya partai politik yang ikut bergabung dalam pelaksanaan konvensi bersama NasDem, tidak turut mengajukan ketua umumnya sebagai peserta konvensi.
"NasDem kebetulan ketua umumnya tidak tertarik untuk dia ikut jadi peserta konvensi kan. Dan memang sebaiknya kalau ada konvensi dilakukan ketua umum partai yang ikut ya sebaiknya jangan ikut," kata Paloh di acara Workshop Nasional DPRD Fraksi NasDem di Hotel Redtop, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (28/10/2021).
Paloh mengatakan apabila ketua umum partai juga ikut menjadi peserta konvensi dikhawatirkan ada benturan dengan konflik kepentingan.
Apalagi tujuan konvensi sendiri untuk menghadirkan figur-figur terbaik bangsa yang tidak hanya terbatas pada sosok fungsionaris partai politik.
"Kan Nasdem menawarkan. Kalau kita mau cari pilihan-pilihan tidak terbatas satu dan dua, putra-putra terbaik anak bangsa ini untuk menawarkan dirinya menjadi pemimpin bangsa ini konvensi sebetulnya salah satu jalan yang paling bagus dan ini terbuka," tutur Paloh.
Tunggu Koalisi Terbentuk
Partai Nasdem berencana menggelar konvensi calon presiden pada 2022. Konvensi capres yang menjadi amanat kongres Nasdem itu bakal digelar bila koalisi partai telah terbentuk.
Wakil Ketua Umum Partai NasDem, Ahmad Ali menyatakan bahwa konvensi bukan untuk pencitraan atau peningkatan elektabilitas saja.
Baca Juga: Jangan Monopoli Kader jadi Capres, Nasdem: Banyak Tokoh di Luar Partai yang Layak
"Konvensi adalah ajang mencari pemimpin negeri ini, kader terbaik yang dimiliki bangsa ini. Maka prasyarat itu (koalisi) harus terpenuhi," kata Ali kepada wartawan, Kamis.
Ali menuturkan, Surya Paloh selaku Ketua Umum NasDem diberikan amanat penuh untuk menentukan arah koalisi.
Lebih lanjut, kata Ali, karena sifat konvensi adalah menyiapkan panggung, jadi ketika koalisi terbentuk namanya menjadi konvensi koalisi.
Menurutnya, konvensi akan berjalan menarik lantaran bisa memfasilitasi orang-orang potensial dan mempunyai mimpi untuk membangun negeri memperoleh kesempatan, tidak dimonopoli oleh kader parpol saja.
"Budayawan, akademisi, aktivis, silakan saja. Kami tidak bisa mengklaim bahwa hanya orang partai yang terbaik atau berhak membangun negeri ini. Semua anak negeri punya hak yang sama membangun negeri ini," tuturnya.
Untuk diketahui, pada Pemilu 2019 Partai Nasdem meraih 9,05 persen atau 12.661.792 suara. NasDem membutuhkan satu hingga dua partai untuk memenuhi syarat presidential treshold sebesar 20 persen parlemen atau 25 persen perolehan suara.
Berita Terkait
Terpopuler
- 6 Mobil Hybrid Paling Murah dan Irit, Cocok untuk Pemula
- 7 HP Terbaru di 2026 Spek Premium, Performa Flagship Mulai Rp3 Jutaan
- Bedak Apa yang Bikin Muka Glowing? Ini 7 Rekomendasi Andalannya
- 7 Sepatu Running Adidas dengan Sol Paling Empuk dan Stabil untuk Pelari
- Pendidikan dan Karier Wakil Bupati Klaten Benny Indra Ardhianto yang Meninggal Dunia
Pilihan
-
Ucap Sumpah di atas Alkitab, Keponakan Prabowo Sah Jabat Deputi Gubernur BI
-
Liburan Keluarga Berakhir Pilu, Bocah Indonesia Ditabrak Mati di Singapura
-
Viral Oknum Paspampres Diduga Aniaya Driver Ojol di Jakbar, Dipicu Salah Titik dan Kata 'Monyet'
-
Hasil Rapat DPR: Pasien PBI BPJS Tetap Dilayani, Pemerintah Tanggung Biaya Selama 3 Bulan
-
OJK Bongkar Skandal Manipulasi Saham, PIPA dan REAL Dijatuhi Sanksi Berat
Terkini
-
Di Persidangan, Noel Sebut Purbaya Yudhi Sadewa 'Tinggal Sejengkal' ke KPK
-
Rano Karno Ungkap Alasan Jalan Berlubang di Jakarta Belum Tertangani Maksimal
-
Percepat Pemulihan Pascabencana Sumatra, Mendagri-BPS Bahas Dashboard Data Tunggal
-
Ironi 'Wakil Tuhan': Gaji Selangit Tapi Masih Rakus, Mengapa Hakim Terus Terjaring OTT?
-
Gus Ipul Tegaskan Realokasi PBI JKN Sudah Tepat
-
Skandal Suap DJKA: KPK Dalami Peran 18 Anggota DPR RI Periode 2019-2024, Ini Daftar Namanya
-
Kabar Baik! Istana Percepat Hapus Tunggakan BPJS Triliunan, Tak Perlu Tunggu Perpres?
-
Gus Ipul Tegaskan Percepatan Sekolah Rakyat Nias Utara Prioritas Utama Presiden Prabowo
-
Survei IPI: Sjafrie Sjamsoeddin Hingga Purbaya Masuk Bursa Bakal Capres 2029
-
Viral Drama Tetangga di Jakbar: Tegur Drummer Berisik, Pria Ini Dicekik, Kini Saling Lapor Polisi