Suara.com - Wakil Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN), Yandri Susanto menyampaikan bahwa pihaknya belum mendengar adanya rencana reshuffle kabinet oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Menurutnya, komunikasi juga diterima dari Istana ke PAN.
"Itu juga kita belum tahu, sampai sekarang belum ada komunikasi kepada PAN kapan reshuffle, siapa yang direshuffle, itu belum ada," kata Yandri kepada wartawan, Kamis (28/10/2021).
Kendati begitu, Yandri mengatakan, partainya akan menyiapkan kader untuk di tempatkan di kabinet jika diminta. Menurutnya, PAN siap membantu Jokowi dalam pemerintahan.
"Pada prinsipnya kalau memang kita diminta karena kita sudah bergabung, PAN akan menyiapkan kader-kader terbaiknya untuk membantu PAK Jokowi," tuturnya.
Lebih lanjut, Yandri mengatakan, partainya akan menunggu perkembangan atau dinamika terkait dengan perombakan kabinet. Ia menegaskan, prinsipnya PAN akan siap hadir apabila diperlukan.
"Walaupun itu hak prerogatif presiden, tapi karena PAN sudah bergabung bilamana ada pos yang ditawarkan kepada PAN, ya tentu kita siap membantu Pak Jokowi di pemerintahan," tandasnya.
Alokasi Kursi Menteri
Sebelumnya, Wakil Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Viva Yoga menegaskan, bahwa partainya tidak memaksa Presiden Joko Widodo terkait alokasi kursi menteri di kabinet. Menurutnya, PAN tetap menjaga moral politik.
Pernyataan Viva tersebut menanggapi ucapan Wakil Ketua Umum DPP PKB Jazilul Fawaid yang memberikan pesan kepada PAN agar tak menekan presiden soal alokasi kursi di kabinet.
Baca Juga: CEK FAKTA: Jokowi Akan Reshuffle Mensos Risma Karena Amarah Suka Meledak, Benarkah?
"PAN tidak memaksa sama sekali. PAN tetap menjaga moral politik karena sudah diatur di pasal 17 UUD 1945 tentang hak prerogatif presiden," kata Viva saat dihubungi, Kamis (16/9/2021).
Viva berharap agar partai-partai politik dalam koalisi pemerintahan tetap solid dan saling mendukung. Menurutnya, kekinian mensukseskan program pemerintah itu yang paling penting.
"Dan PAN berharap agar partai koalisi pemerintah selalu kompak dan bersama-sama mensukseskan program pemerintah yang membawa kebaikan dan bermanfaat buat rakyat, bangsa, dan negara, sesuai janji-janji kemerdekaan," tuturnya.
Berita Terkait
-
Lirik Figur Eksternal di Pilpres 2024, PAN Dianggap Realistis
-
Lantik Alfedri Jadi Ketua PAN Riau, Zulkifli Hasan Singgung Syamsuar
-
Wakil Ketua DPRD Solok Selatan Ini Mundur dari Legislatif
-
Angka Pengangguran di DKI Tinggi, PAN Minta BUMD Gandeng SMK dan BLK Buka Lapangan Kerja
-
Irwan Nasir Pindah ke Partai NasDem, Begini Reaksi Petinggi PAN Riau
Terpopuler
- Jaksa Skakmat Nadiem: Mau Putus Konflik Kepentingan, Kok Saham Gojek Tak Dijual?
- Anaknya Terlibat di Program MBG, Wamenaker Afriansyah Noor Beri Penjelasan Usai Namanya Terseret
- Resmi! Chatib Basri Dapat Jabatan Baru Hari Ini
- Tak Terima Ditahan KPK, Titin Rita Lestari Bongkar Peran Atasan di Kasus Suap BPK Muara Enim
- Indonesia Sudah Capek! Mahasiswa UI Serukan Demo di Bundaran HI, Tuntut Prabowo Akui Kesalahan
Pilihan
-
Mahasiswa Belum Muncul, Begini Kondisi Terkini Bundaran HI Jelang Aksi 12 Juni
-
Harry de Fretes Bagikan Kabar Haji Bolot Meninggal, Keluarga: Hoaks, Itu Orang Kurang Kerjaan
-
Prediksi Meksiko vs Afrika Selatan: Head to Head, Susunan Pemain dan Fakta Menarik
-
Rekor Gila ARMY Indonesia! Belum Genap Sejam, Ratusan Ribu Tiket Konser OT7 BTS Ludes Tanpa Sisa
-
PTBA Kembangkan 500 Itik Petelur di Muara Enim, Hasilkan 200 Telur Omega per Hari
Terkini
-
Polda Metro Larang Bundaran HI Jadi Lokasi Demo Mahasiswa, Minta Dialihkan ke Patung Kuda dan DPR
-
Program MBG Boros Rp1 T per Bulan, Pengamat: Mereka Memperhitungkan Ini untuk Investasi Pemilu 2029
-
Massa Mahasiswa Diadang Rantis ke Bundaran HI, Sempat Terjadi Aksi Dorong
-
Bantah Kenal Pejabat Bea Cukai, Heri Black Akui Pernah Urus Kontainer Blueray
-
Mahasiswa Belum Muncul, Begini Kondisi Terkini Bundaran HI Jelang Aksi 12 Juni
-
WALHI 'Semprot' Pemprov DKI: Bukannya Perluas Akses Transportasi Umum, Malah Naikkan Tarif
-
Heri Gunawan dan Istri Kompak Mangkir dari Pemeriksaan Kasus CSR BI-OJK, KPK Bakal Panggil Paksa?
-
Potensi Chaos di Depan Mata? Sosiolog UGM Soroti Krisis Kepercayaan pada Negara
-
Bisakah Rumput Laut Menggantikan Plastik? Riset Indonesia Cari Jalan Keluar dari Krisis Sampah
-
Buntut Vonis Penyiraman Air Keras Andrie Yunus, DPR Respons Desakan Revisi UU Peradilan Militer