Suara.com - Wakil Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN), Yandri Susanto menyampaikan bahwa pihaknya belum mendengar adanya rencana reshuffle kabinet oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Menurutnya, komunikasi juga diterima dari Istana ke PAN.
"Itu juga kita belum tahu, sampai sekarang belum ada komunikasi kepada PAN kapan reshuffle, siapa yang direshuffle, itu belum ada," kata Yandri kepada wartawan, Kamis (28/10/2021).
Kendati begitu, Yandri mengatakan, partainya akan menyiapkan kader untuk di tempatkan di kabinet jika diminta. Menurutnya, PAN siap membantu Jokowi dalam pemerintahan.
"Pada prinsipnya kalau memang kita diminta karena kita sudah bergabung, PAN akan menyiapkan kader-kader terbaiknya untuk membantu PAK Jokowi," tuturnya.
Lebih lanjut, Yandri mengatakan, partainya akan menunggu perkembangan atau dinamika terkait dengan perombakan kabinet. Ia menegaskan, prinsipnya PAN akan siap hadir apabila diperlukan.
"Walaupun itu hak prerogatif presiden, tapi karena PAN sudah bergabung bilamana ada pos yang ditawarkan kepada PAN, ya tentu kita siap membantu Pak Jokowi di pemerintahan," tandasnya.
Alokasi Kursi Menteri
Sebelumnya, Wakil Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Viva Yoga menegaskan, bahwa partainya tidak memaksa Presiden Joko Widodo terkait alokasi kursi menteri di kabinet. Menurutnya, PAN tetap menjaga moral politik.
Pernyataan Viva tersebut menanggapi ucapan Wakil Ketua Umum DPP PKB Jazilul Fawaid yang memberikan pesan kepada PAN agar tak menekan presiden soal alokasi kursi di kabinet.
Baca Juga: CEK FAKTA: Jokowi Akan Reshuffle Mensos Risma Karena Amarah Suka Meledak, Benarkah?
"PAN tidak memaksa sama sekali. PAN tetap menjaga moral politik karena sudah diatur di pasal 17 UUD 1945 tentang hak prerogatif presiden," kata Viva saat dihubungi, Kamis (16/9/2021).
Viva berharap agar partai-partai politik dalam koalisi pemerintahan tetap solid dan saling mendukung. Menurutnya, kekinian mensukseskan program pemerintah itu yang paling penting.
"Dan PAN berharap agar partai koalisi pemerintah selalu kompak dan bersama-sama mensukseskan program pemerintah yang membawa kebaikan dan bermanfaat buat rakyat, bangsa, dan negara, sesuai janji-janji kemerdekaan," tuturnya.
Berita Terkait
-
Lirik Figur Eksternal di Pilpres 2024, PAN Dianggap Realistis
-
Lantik Alfedri Jadi Ketua PAN Riau, Zulkifli Hasan Singgung Syamsuar
-
Wakil Ketua DPRD Solok Selatan Ini Mundur dari Legislatif
-
Angka Pengangguran di DKI Tinggi, PAN Minta BUMD Gandeng SMK dan BLK Buka Lapangan Kerja
-
Irwan Nasir Pindah ke Partai NasDem, Begini Reaksi Petinggi PAN Riau
Terpopuler
- KPK: Perusahaan Biro Travel Jual 20.000 Kuota Haji Tambahan, Duit Mengalir Sampai...
- Selamat Datang Elkan Baggott Gantikan Mees Hilgers Bela Timnas Indonesia, Peluangnya Sangat Besar
- Jangan Ketinggalan Tren! Begini Cara Cepat Ubah Foto Jadi Miniatur AI yang Lagi Viral
- Hari Pelanggan Nasional 2025: Nikmati Promo Spesial BRI, Diskon Sampai 25%
- Maki-Maki Prabowo dan Ingin Anies Baswedan Jadi Presiden, Ibu Jilbab Pink Viral Disebut Korban AI
Pilihan
-
Media Lokal: AS Trencin Dapat Berlian, Marselino Ferdinan Bikin Eksposur Liga Slovakia Meledak
-
Rieke Diah Pitaloka Bela Uya Kuya dan Eko Patrio: 'Konyol Sih, tapi Mereka Tulus!'
-
Dari Anak Ajaib Jadi Pesakitan: Ironi Perjalanan Karier Nadiem Makarim Sebelum Terjerat Korupsi
-
Nonaktif Hanya Akal-akalan, Tokoh Pergerakan Solo Desak Ahmad Sahroni hingga Eko Patrio Dipecat
-
Paspor Sehari Jadi: Jurus Sat-set untuk yang Kepepet, tapi Siap-siap Dompet Kaget!
Terkini
-
Sejarah Panjang Gudang Garam yang Kini Dihantam Isu PHK Massal Pekerja
-
Pengamat Intelijen: Kinerja Listyo Sigit Bagus tapi Tetap Harus Diganti, Ini Alasannya
-
Terungkap! Rontgen Gigi Hingga Tato Bantu Identifikasi WNA Korban Helikopter Kalsel
-
Misteri Dosen UPI Hilang Terpecahkan: Ditemukan di Lembang dengan Kondisi Memprihatinkan
-
Dugaan Badai PHK Gudang Garam, Benarkah Tanda-tanda Keruntuhan Industri Kretek?
-
Israel Bunuh 15 Jurnalis Palestina Sepanjang Agustus 2025, PJS Ungkap Deretan Pelanggaran Berat
-
Mengenal Tuntutan 17+8 yang Sukses Bikin DPR Pangkas Fasilitas Mewah
-
IPI: Desakan Pencopotan Kapolri Tak Relevan, Prabowo Butuh Listyo Sigit Jaga Stabilitas
-
Arie Total Politik Jengkel Lihat Ulah Jerome Polin saat Demo: Jangan Nyari Heroiknya Doang!
-
Sekarang 'Cuma' Dapat Rp65,5 Juta Per Bulan, Berapa Perbandingan Gaji DPR yang Dulu?