Suara.com - Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Lukmanul Hakim menyoroti masih tingginya angka pengangguran di ibu kota. Menurutnya perlu ada upaya lebih lanjut yang lebih modern dalam mengatasi masalah ini.
Lukmanul mengatakan, diperlukan konsep link and match antara dunia pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja, usaha serta industri. Dia menilai langkah tersebut sangat penting agar lulusan lembaga pendidikan dapat terserap dengan baik di dunia kerja.
Karena itu, ia meminta agar Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di DKI Jakarta menerapkan konsep link and match dengan SMK maupun dengan Balai Latihan Kerja (BLK). Tujuannya agar dapat menambah keterampilan calon pekerja dan sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan industri.
Dengan begitu, secara tidak langsung akan menyerap tenaga kerja yang ada di Ibukota karena tenaga kerja tersedia sudah sesuai dengan kebutuhan industri.
“Dengan menggunakan konsep link and match, saya berharap ada konektivitas antara angkatan kerja-badan pelatihan kerja-perusahaan. Sehingga ke depannya kita dapat menciptakan SDM unggul, serta menyediakan lapangan kerja yang sesuai melalui BUMN/BUMD dan perusahaan swasta," ujar Lukmanul kepada wartawan, Jumat (15/10/2021).
Ketua DPD PAN Jakarta Barat ini menambahkan, institusi pendidikan harus mendukung program penyiapan kualitas SDM yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dunia kerja, usaha maupun industri.
Ia menyebut setiap tahun ada lulusan perguruan tinggi, serta SMA dan SMK yang lulus, dan membutuhkan pekerjaan, hal ini menjadi tanggung jawab bersama pemerintah, BUMD, maupun swasta.
Saat ini, kata dia, ada sekitar 500.000 ribu pengangguran di Jakarta dan angka tersebut akan meningkat setiap tahunnya.
"Ini saya ambil dari data BPS per tahun 2020 ya, tingkat pengangguran terbuka Provinsi DKI Jakarta pada Agustus 2020 sebesar 10,95 persen atau setara 572.780 orang. Bila dibandingkan dengan keadaan Agustus tahun 2019 lalu, pengangguran DKI Jakarta naik 4,41 persen atau bertambah 233.378 orang," tuturnya.
Baca Juga: Menaker Ida Dampingi Wapres Pimpin Rakor Percepatan Penanggulangan Ekstrem
"Melihat kondisi pandemi belum berakhir mungkin diperkirakan tahun 2021 akan bertambah, nah kan ini harus disiapkan, diantisipasi," tambahnya menjelaskan.
Masalah pengangguran ini disebutnya harus melibatkan perusahaan perseroan daerah (Perseroda) agar persoalan cepat teratasi.
“Jadi harus ada relasi dan kecocokan, dan ini menjadi catatan agar lebih serius untuk dibahas. Ini harus menjadi perhatian kami untuk mengatasi pengangguran ke depan,” pungkasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Sejumlah Harga BBM Naik Hari Ini, JK: Tidak Bisa Tahan Lagi Negara Ini, Keuangannya Defisit
- 10 Bulan di Laut, 4000 Marinir di Kapal Induk USS Gerald Ford Harus Ngantri Buat BAB
- 5 Tinted Sunscreen yang Bagus untuk Flek Hitam dan Melasma
- 7 Bedak Compact Powder Anti Luntur Bikin Glowing Seharian, Cocok Buat Kegiatan Outdoor
- Kecewa Warga Kaltim hingga Demo 21 April, Akademisi Ingatkan soal Kejadian Pati
Pilihan
-
Gempa 7,5 M Guncang Jepang, Peringatan Tsunami hingga 3 Meter Dikeluarkan
-
Respons Santai Jokowi Soal Pernyataan JK: Saya Orang Kampung!
-
Pemainnya Jadi Korban Tendangan Kungfu, Bos Dewa United Tempuh Jalur Hukum
-
Penembakan Massal Louisiana Tewaskan 8 Anak, Tragedi Paling Berdarah Sejak Awal Tahun 2024
-
Viral Tendangan Kungfu ke Lawan, Eks Timnas Indonesia U-17 Terancam Sanksi Berat
Terkini
-
AS Dinilai Tak Realistis Soal Nuklir, Perdamaian dengan Iran Sulit Terwujud
-
China Kecam AS Sita Kapal Iran di Selat Hormuz, Peringatkan Risikonya
-
Israel Resmi Aneksasi Wilayah Tepi Barat Palestina
-
DPR Resmi Ketok Palu UU Perlindungan Saksi dan Korban, Ini 5 Poin Pentingnya
-
Diduga Nekat Haji Pakai Visa Kerja, 13 WNI 'Gigit Jari' Dicegah Imigrasi di Bandara Soetta
-
The Strokes Telanjangi Dosa Amerika Serikat, Kecam Agresi AS-Israel ke Iran
-
Bibit Bom Waktu Harga Pangan Bakal Meroket Imbas Perang AS - Iran Dimulai dari Sini
-
Gencatan Senjata AS-Iran Berakhir 22 April, Begini Analisis Pakar Hubungan Internasional
-
11 Ilmuwan Nuklir Tewas Misterius, DPR AS Bakal Periksa Kementerian Perang
-
Menteri PPPA Bongkar Data Mengejutkan Soal Ketimpangan Gender di Indonesia, Apa Saja?