Suara.com - Masyarakat Antifitnah Indonesia (Mafindo), Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI), Perhimpunan Pengembangan Media Nusantara (PPMN), Serikat Jurnalis untuk Keberagaman (SEJUK), dan LBH Pers meluncurkan platform Lentera Litera, Kamis (28/10/2021). Platform tersebut bertujuan untuk meningkatkan literasi media dan informasi masyarakat, sekaligus menjadi jembatan interaksi antara publik dengan media.
Platform itu tersedia melalui alamat di lenteralitera.mafindo.or.id.
Presidium Mafindo, Anita Wahid mengatakan pihaknya percaya kalau Lentera Litera tersebut bakal menjadi terobosan yang dibutuhkan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap media pers. Lentera Litera juga ikut membantu menyaring hoaks serta informasi yang salah.
"Khususnya saat krusial seperti sekarang ini ketika bangsa Indonesia masih dalam situasi pandemi Covid-19 di mana informasi-informasi salah atau tidak benar dapat berakibat fatal," kata Anita di Goodrich Suites, Jakarta Selatan, Kamis.
Anita juga mengharapkan dengan adanya platform tersebut dapat mengisi kekosongan literasi media dan informasi yang sesungguhnya sangat dibutuhkan masyarakat agar mampu membedakan media dan produk jurnalisme yang baik, kredibel dan dapat dipercaya.
Lebih lanjut, Pengurus Bidang Gender, Anak dan Kelompok Marjinal AJI, Dian Yuliastuti mengungkapkan kalau jurnalisme baik yang berpihak pada kepentingan publik itu membutuhkan dukungan yang banyak dari masyarakat. Namun sayangnya dukungan itu malah tergerus dengan menguatnya disrupsi informasi.
Bahkan ia menyebut masih ada jurnalis yang luput dalam memproduksi berita tanpa mematuhi kode etik jurnalistik.
"Oleh karenanya literasi media dan informasi menjadi penting dilakukan secara dua arah, baik kepada masyarakat maupun kepada jurnalis dan media," ucap Dian.
Di sisi lain, Direktur LBH Pers, Ade Wahyudin menekankan pentingnya publik memahami literasi berita dan informasi sebagai sebuah upaya awal untuk menghindarkan pemidanaan.
Baca Juga: Jadi Sumber Informasi, LBH Pers Ingatkan Pemerintah Jangan Jadi Otoritas Tunggal Kebenaran
Menurutnya, saat ini kecenderungan yang terjadi ialah kasus diselesaikan secara hukum melalui pemidanaan. Dengan demikian, masyarakat dinilainya perlu kuat dalam literasi berita dan informasi yang menjadi benteng utama supaya tidak terjerat masalah hukum.
Sementara itu, Wakil Ketua Umum AMSI, Irfan Junaedi mengungkapkan kalau pihaknya berkomitmen penuh untuk mendukung terciptanya ekosistem dunia digital yang sehat. Menurutnya penting ketersediaan seperti platform Lentera Litera sebagai bentuk dukungan terhadap sehatnya ekosistem dunia digital.
"Lentera Litera merupakan platform yang penting sekali untuk hadir mewujudkan sehatnya ekosistem digital. Tentu AMSI perlu sekali untuk ikut mendorong supaya platform Lentera Litera bisa hadir dan berkembang," tutur Irfan.
Berita Terkait
Terpopuler
- 4 HP RAM 8 GB Harga di Bawah Rp1,5 Juta: Kamera Bagus, Performa Juara
- 28 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 10 Januari 2026, Ada 15.000 Gems dan Pemain 111-115
- Link Gratis Baca Buku Broken Strings, Memoar Pilu Aurelie Moeremans yang Viral
- 4 Mobil Bekas Rp50 Jutaan yang Ideal untuk Harian: Irit, Gesit Pas di Gang Sempit
- 5 Cat Rambut untuk Menutupi Uban: Hasil Natural, Penampilan Lebih Muda
Pilihan
-
Gurita Bisnis Adik Prabowo, Kini Kuasai Blok Gas di Natuna
-
Klaim "Anti Banjir" PIK2 Jebol, Saham PANI Milik Aguan Langsung Anjlok Hampir 6 Persen
-
Profil Beckham Putra, King Etam Perobek Gawang Persija di Stadion GBLA
-
4 HP Snapdragon RAM 8 GB Paling Murah untuk Gaming, Harga Mulai Rp2 Jutaan
-
Rupiah Terancam Tembus Rp17.000
Terkini
-
Banjir Rendam Jakarta, Lebih dari Seribu Warga Terpaksa Mengungsi
-
Hujan Deras Rendam 59 RT di Jakarta, Banjir di Pejaten Timur Capai Satu Meter
-
Arahan Megawati ke Kader PDIP: Kritik Pemerintah Harus Berbasis Data, Bukan Emosi
-
Sikap Politik PDIP: Megawati Deklarasikan Jadi 'Kekuatan Penyeimbang', Bukan Oposisi
-
PDIP Tolak Pilkada Lewat DPRD, Megawati: Bertentangan dengan Putusan MK dan Semangat Reformasi
-
KPK Segera Periksa Eks Menag Yaqut dan Stafsusnya Terkait Korupsi Kuota Haji
-
Diperiksa 10 Jam, Petinggi PWNU Jakarta Bungkam Usai Dicecar KPK soal Korupsi Kuota Haji
-
KPK Periksa Petinggi PWNU Jakarta, Dalami Peran Biro Travel di Kasus Korupsi Haji
-
Kuasa Hukum Roy Suryo Sebut Kunjungan Eggi Sudjana ke Solo 'Bentuk Penyerahan Diri'
-
PDIP Kritik Pemotongan Anggaran Transfer, Desak Alokasi yang Adil untuk Daerah