Suara.com - Direktur Eksekutif Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers Ade Wahyudin menyatakan, pemerintah juga turut menjadi sumber informasi karena mengemban amanat masyarakat untuk menjalankan pemerintahan.
Namun di sisi lain, ia meminta kepada pemerintah untuk tidak menjadi otoritas tunggal terhadap kebenaran informasi.
"Pemerintah sudah pasti menjadi sumber informasi karena dia menjalankan amanat dari masyarakat untuk menjalankan pemerintahan, tapi jangan sampai pemerintah menjadi otoritas tunggal terhadap kebenaran informasi," kata Ade dalam dialog pada acara Peluncuran Platform Lentera Litera dan Bincang Literasi Media dan Informasi di Goodrich Suites, Jakarta Selatan pada Kamis (28/10/2021).
Hal tersebut disampaikannya karena berangkat dari adanya beberapa lembaga negara yang malah mencap berita media massa sebagai kabar hoaks.
Menurut Ade, seharusnya lembaga negara itu bisa melalui mekanisme yang sudah tersedia apabila memang keberatan dengan adanya pemberitaan media massa.
"Ada mekanisme hak jawab, ada mekanisme pengaduan di Dewan Pers," ujarnya.
Dengan begitu, pemerintah juga bisa menjadi contoh untuk masyarakat ketika menghadapi adanya sengketa dengan media. Mekanisme penyelesaiannya pun dikatakan Ade sudah tertuang dalam undang-undang yang berlaku.
Tetapi dikarenakan cara itu tidak dilakukan, justru yang terjadi adalah intimidasi terhadap jurnalis. Apabila ada masyarakat yang tidak suka dengan salah satu pemberitaan, maka penulisnya akan menjadi sasaran.
Situasi seperti itu juga dianggap Ade menjadi tugas bagi pemerintah juga untuk menjamin perlindungan bagi masyarakat yang mendapatkan informasi ataupun menyebarkan informasi.
Baca Juga: Polisi Cap Hoaks Artikel Project Multatuli, KKJ: Bentuk Pelecehan Terhadap Pers!
"Tantangan tadi soal perlindungan bagaimana pemerintah bisa melindung masyarakat untuk bisa mendapatkan informasi yang benar, bagaimana pemerintah juga dapat melindungi orang yang menyebarkan informasi."
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Sampo Uban Sachet Bikin Rambut Hitam Praktis dan Harga Terjangkau
- 5 HP Helio G99 Termurah di Awal Tahun 2026, Anti Lemot
- 6 Rekomendasi HP OPPO Murah dengan Performa Cepat, RAM 8 GB Mulai Rp2 Jutaan
- 5 Rekomendasi Sepatu Adidas untuk Lari selain Adizero, Harga Lebih Terjangkau!
- 28 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 10 Januari 2026, Ada 15.000 Gems dan Pemain 111-115
Pilihan
-
Cek Fakta: Yaqut Cholil Qoumas Minta KPK Periksa Jokowi karena Uang Kuota Haji, Ini Faktanya
-
Hasil Akhir: Kalahkan Persija, Persib Bandung Juara Paruh Musim
-
Babak Pertama: Beckham Putra Bawa Persib Bandung Unggul atas Persija
-
Untuk Pengingat! Ini Daftar Korban Tewas Persib vs Persija: Tak Ada Bola Seharga Nyawa
-
Kriminalisasi Rasa Tersinggung: Mengadili Komedi 'Mens Rea' Pandji Pragiwaksono
Terkini
-
4 Poin Utama Rapat Terbatas Prabowo di Hambalang: Dari Industri Tekstil hingga Chip Masa Depan
-
Kecupan Hangat Puan dan Prananda untuk Megawati: Sisi Lain Kekeluargaan di Balik Rakernas PDIP 2026
-
Logika KPK: Staf Tak Mungkin Punya Rp4 M, Direksi Wanatiara Otak Suap Pajak?
-
KPK Aminkan Teori 'Kebocoran Negara' Prabowo, Kasus Pajak Tambang Jadi Bukti Nyata
-
Sinyal Tarif Transjakarta Naik Menguat? Anggaran Subsidi Dipangkas, Gubernur Buka Suara
-
KPK: Wajib Pajak Boleh Lawan Oknum Pemeras, Catat Satu Syarat Penting Ini
-
Kena OTT KPK, Pegawai Pajak Langsung Diberhentikan Sementara Kemenkeu
-
Antisipasi Risiko Perluasan, Tanah Ambles di Panggang Gunungkidul Segera Diuji Geolistrik
-
KPK Ungkap Akal Bulus Korupsi Pajak PT Wanatiara Persada, Negara Dibobol Rp59 M
-
5 Fakta OTT Kepala Pajak Jakut: Suap Rp6 Miliar Lenyapkan Pajak Rp59 Miliar