Suara.com - Direktur Eksekutif Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers Ade Wahyudin menyatakan, pemerintah juga turut menjadi sumber informasi karena mengemban amanat masyarakat untuk menjalankan pemerintahan.
Namun di sisi lain, ia meminta kepada pemerintah untuk tidak menjadi otoritas tunggal terhadap kebenaran informasi.
"Pemerintah sudah pasti menjadi sumber informasi karena dia menjalankan amanat dari masyarakat untuk menjalankan pemerintahan, tapi jangan sampai pemerintah menjadi otoritas tunggal terhadap kebenaran informasi," kata Ade dalam dialog pada acara Peluncuran Platform Lentera Litera dan Bincang Literasi Media dan Informasi di Goodrich Suites, Jakarta Selatan pada Kamis (28/10/2021).
Hal tersebut disampaikannya karena berangkat dari adanya beberapa lembaga negara yang malah mencap berita media massa sebagai kabar hoaks.
Menurut Ade, seharusnya lembaga negara itu bisa melalui mekanisme yang sudah tersedia apabila memang keberatan dengan adanya pemberitaan media massa.
"Ada mekanisme hak jawab, ada mekanisme pengaduan di Dewan Pers," ujarnya.
Dengan begitu, pemerintah juga bisa menjadi contoh untuk masyarakat ketika menghadapi adanya sengketa dengan media. Mekanisme penyelesaiannya pun dikatakan Ade sudah tertuang dalam undang-undang yang berlaku.
Tetapi dikarenakan cara itu tidak dilakukan, justru yang terjadi adalah intimidasi terhadap jurnalis. Apabila ada masyarakat yang tidak suka dengan salah satu pemberitaan, maka penulisnya akan menjadi sasaran.
Situasi seperti itu juga dianggap Ade menjadi tugas bagi pemerintah juga untuk menjamin perlindungan bagi masyarakat yang mendapatkan informasi ataupun menyebarkan informasi.
Baca Juga: Polisi Cap Hoaks Artikel Project Multatuli, KKJ: Bentuk Pelecehan Terhadap Pers!
"Tantangan tadi soal perlindungan bagaimana pemerintah bisa melindung masyarakat untuk bisa mendapatkan informasi yang benar, bagaimana pemerintah juga dapat melindungi orang yang menyebarkan informasi."
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Pentagon Gelar Karpet Merah, Sjafrie Sjamsoeddin Dituding Bawa Agenda Akses Bebas di Langit RI
- 6 Sabun Cuci Muka yang Bagus untuk Memutihkan Wajah dan Harganya
- AS Blokade Semua Pelabuhan Iran Senin Hari Ini, Harga BBM Langsung Naik
- 7 HP Murah di Bawah Rp1 Juta Paling Layak Beli di 2026, Performa Oke Buat Harian
- 7 HP Samsung Seri A yang Sudah Kamera OIS, Video Lebih Stabil
Pilihan
-
Rivera Park Tebo Terancam Lagi, Tambang Ilegal Kembali Beroperasi Saat Wisatawan Membludak
-
Bukan Merger, Willy Aditya Ungkap Rencana NasDem-Gerindra Bentuk 'Political Block'
-
Habis Kesabaran, Rossa Ancam Lapor Polisi Difitnah Korban Operasi Plastik Gagal
-
Konflik Geopolitik Tak Pernah Belanja di Warung, Tapi Pelaku UMKM Semarang Dipaksa Akrobat
-
Kenapa CFD di Kota Lain Lancar, Tapi Palembang Macet? Ini Penyebab yang Terungkap
Terkini
-
Survei Cyrus Network: 70 Persen Masyarakat Puas Kinerja Menteri Kabinet Merah Putih
-
Survei Cyrus: 65,4 Persen Publik Dukung MBG
-
Lolos dari Bandara Soetta, Sabu 4,8 Kg Kiriman dari Iran Disergap di Pamulang!
-
Mendagri Tito Bahas Persiapan Program Perumahan di Wilayah Perbatasan
-
Bisa Jadi Pintu Masuk HIV: 19 dari 20 Remaja Jakarta Terinfeksi Penyakit Menular Seksual
-
Begal Petugas Damkar Ditangkap di Hotel Pluit, Polisi: Masih Ada 4 Pelaku yang Buron!
-
Makar atau Kebebasan Berekspresi? Membedah Kontroversi Pernyataan Saiful Mujani
-
Perintah Tegas Pramono ke Pasukan Kuning: Jangan Tunggu Viral, Jalan Rusak Harus Cepat Ditangani!
-
Dipolisikan Faizal Assegaf ke Polda Metro, Jubir KPK Santai: Itu Hak Konstitusi, Kami Hormati
-
Analis Selamat Ginting: Gibran Mulai Manuver Lawan Prabowo Demi Pilpres 2029