Suara.com - Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut melalui Kantor Distrik Navigasi (Disnav) Kelas I Belawan telah resmi menjadi pelaksana pengelolaan dan penatausahaan aset-aset Barang Milik Negara yaitu Pulau Berhala Provinsi Sumatera Utara. Termasuk sertifikasi area lokasi Menara Suar di pulau tersebut seluas 14.414 meter persegi. Hal ini ditandai dengan Penyerahan Sertifikat Tanah untuk kepentingan kenavigasian dari Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Utara Dadang Suhendi kepada Kepala Distrik Navigasi Kelas I Belawan Arif Muljanto, dan beberapa instansi lainnya yang telah dilaksanakan secara langsung di atas Kapal Kenavigasian KN Berhala, sekaligus dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda. Dengan demikian ke depannya proses pembangunan dan pengembangan Menara Suar akan lebih menjadi transparan, akuntabel, handal dan berdaya saing.
“Di bawah pemerintahan Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo, dan melalui arahan Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, peran menara suar untuk menunjang keselamatan dan keamanan pelayaran dalam mendukung distribusi Logistik dan konektivitas antar wilayah menjadi hal yang perlu ditingkatkan sebagai wujud program Nawa Cita,” ujar Arif, Jumat, (29/10/2021).
Pulau Berhala merupakan salah satu pulau yang berada di gugusan pulau-pulau terluar Provinsi Sumatra Utara yang menjadi ikon dan titik terluar dan berbatasan langsung dengan Malaysia.
“Menara suar selain berfungsi sebagai sarana pendukung dalam keselamatan pelayaran juga sekaligus menjadi tanda batas negara Indonesia. Jadi ini salah satu bentuk bahwa negara hadir di perbatasan untuk menjaga kedaulatan NKRI,” ujarnya.
Arif mengungkapkan, Pulau Berhala tidak hanya menjadi tempat berdirinya bangunan Menara Suar tetapi di Pulau Berhala pula terdapat aktivitas lain seperti keberadaan satgas TNI pengamanan pulau-pulau terluar dan ekosistem habitat penyu, spot menyelam/diving serta spot untuk memancing ikan yang sungguh menarik dan bisa menjadi daya tarik bagi para wisatawan.
“Sehingga pulau ini juga berpotensi dan memiliki daya tarik wisata,” ujarnya.
Sebagai informasi, Kantor Disnav Kelas I Belawan merupakan instansi pertama yang telah mensertifikasikan lahan di Pulau Berhala pada tahun 2019 seluas 6.214 meter perseggi. Kemudian penambahan luas lahan seluas 8.200 meter persegi yang disertifikasi hari ini sehingga total luasan milik Kantor Disnav Kelas I Belawan di Pulau Berhala seluas 14.414 meter persegi.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Produk Viva Cosmetics yang Ampuh Atasi Flek Hitam, Harga di Bawah Rp50 Ribu
- Denada Akhirnya Akui Ressa Anak Kandung, Bongkar Gaya Hidup Hedon di Banyuwangi
- 5 Rekomendasi HP Layar AMOLED 120Hz Termurah 2026, Harga Mulai Rp1 Jutaan
- 5 HP Murah Alternatif Redmi Note 15 5G, Spek Tinggi buat Multitasking
- KUIS: Kalau Hidupmu Jadi Lagu, Genre Apa yang Paling Cocok?
Pilihan
-
Siapa Jeffrey Hendrik yang Ditunjuk Jadi Pjs Dirut BEI?
-
Harga Pertamax Turun Drastis per 1 Februari 2026, Tapi Hanya 6 Daerah Ini
-
Tragis! Bocah 6 Tahun Tewas Jadi Korban Perampokan di Boyolali, Ibunya dalam Kondisi Kritis
-
Pasar Modal Bergejolak, OJK Imbau Investor Rasional di Tengah Mundurnya Dirut BEI
-
5 HP Memori 128 GB di Bawah Rp2 Juta Terbaik Awal 2026: Kapasitas Lega, Harga Ramah di Kantong!
Terkini
-
Waspada! Pos Angke Hulu Siaga 3 Gegara Hujan Deras, Jakarta Sempat Tergenang
-
Terpapar Radikalisme via Medsos, Dua Anak di Langkat Terlibat Kasus Terorisme
-
Anggaran Bencana Dipangkas Drastis, Legislator PDIP Ini Desak Kemensos Tinjau Ulang
-
OJK Pastikan Reformasi Pasar Modal Tetap Berjalan di Tengah Transisi Kepemimpinan
-
Pembangunan Huntara Terus Dikebut, 4.263 Unit Rampung di 3 Provinsi Terdampak Bencana
-
Prabowo Temui Sejumlah Tokoh yang Disebut Oposisi di Kertanegara, Bahas Korupsi hingga Oligarki
-
DLH DKI Pastikan RDF Plant Rorotan Beroperasi Aman, Keluhan Warga Jadi Bahan Evaluasi
-
Wamensos Agus Jabo Tekankan Adaptivitas Siswa Sekolah Rakyat Hadapi Perubahan Zaman
-
Belum Jadi Kader Resmi, Jokowi Disebut Sudah Ajak Relawannya untuk Masuk PSI
-
PDIP Sarankan Beberapa Langkah untuk Respons Merosotnya IHSG dan Mundurnya Pejabat BEI-OJK