Suara.com - Kubu Partai Solidaritas Indonesia (PSI) tidak mau mengalah begitu saja terhadap gugatan Rp 1 triliun dari mantan anggotanya, Viani Limardi. Pihak PSI mengaku bakal menghadapi Viani di pengadilan.
Ketua DPD PSI DKI Michael Viktor Sianipar mengatakan pihaknya sudah menyiapkan bukti-bukti kuat atas tudingan penggelapan dana reses yang dilakukan Viani. Ia pun yakin bakal menang di meja hijau.
"Kami optimis karena kami punya bukti-bukti yang kuat dan sudah sesuai prosedur di internal partai," ujar Michael kepada wartawan, Senin (1/11/2021).
Michael menyebut sudah memastikan penggelembungan dana reses yang dilakukan oleh Viani. Sebab, Anggota DPRD DKI Jakarta itu tidak hanya sekali melakukannya.
"Jadi kami lihat (penggelembungan dana reses) bukan hanya satu kejadian, ada pola yang kami lihat di masa reses terakhir dan sebelum-sebelumnya," katanya.
Mengenai Sekretariat Dewan DPRD DKI, Michael yang menyebut Viani tak menggelembungkan dana reses, Michael tak mempermasalahkannya. Ia menilai bukti yang dimilikinya sudah cukup untuk membuktikan Viani memang bersalah.
"Saya rasa itu masalah perspektif ya. Jadi saya tidak akan komentari pendapat yang disampaikan Sekwa. Yang pasti dari data kami sudah cukup," pungkasnya.
Diberitakan sebelumnya, anggota DPRD DKI Jakarta Viani Limardi resmi menggugat Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ke pengadilan. Ia bahkan menuntut partai yang memecatnya sebagau kader itu uang Rp 1 triliun.
Gugatan tersebut telah dilayangkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dalam lampiran berkas, Viani Limardi menggugat Rp1 triliun kepada kepada Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pembina dan Dewan Pimpinan Wilayah PSI.
Baca Juga: Viani Limardi Menggugat Pasca Dipecat, Begini Reaksi PSI
Gugatan teregistrasi dengan nomor: PN JKT.PST-102021KJM pada tanggal 19 Oktober 21.
Viani Limardi mengaku tidak terima karena telah dituding oleh PSI melamjkan penggelembungan dana reses. Tindakan PSI itu disebutnya telah membunuh karakternya hingga merusak citranya dan keluarganya.
”Ini telah merugikan karir saya, nama keluarga besar saya, termasuk warga DKI Jakarta. Penggelembungan dana reses itu fitnah,” ujar Viani kepada wartawan, Rabu (20/10/2021).
Karena itu, ia menilai tindakannya melanjutkan persoalan ini ke jalur hukum adalah hal yang wajar.
”Karena ini upaya merusak karier politik saya, maka saya tidak tinggal diam, kita tempuh jalur hukum,” ucapnya.
Berita Terkait
-
Sirkuit dan Sponsor Formula E Belum Jelas, PSI: Jangan sampai Kalah Sama Pensi Sekolah
-
35 Warga Koja Keracunan Nasi Box Berlogo Partainya, PSI Jakarta: Kami Tanggung Jawab
-
Puluhan Warga Koja Keracunan, BPOM Turun Tangan Periksa Nasi Kotak dari PSI
-
Puluhan Warga Koja Keracunan Nasi Kotak, PSI: Kami Tak Akan Lari
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Kemendagri Batalkan Mutasi Kepala SMPN 1 Prabumulih, Wali Kota Arlan Terancam Sanksi
-
DPW dan DPC PPP dari 33 Provinsi Deklarasi Dukung M Mardiono Jadi Ketua Umum
-
Menteri HAM Natalius Pigai Sebut Orang Hilang 'Belum Terlihat', YLBHI Murka: Denial!
-
Dari Dirut Sampai Direktur, Jajaran BPR Jepara Artha Kini Kompak Pakai Rompi Oranye
-
Pemeriksaan Super Panjang, Hilman Latief Dicecar KPK Hampir 12 Jam soal Kuota Haji
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu