Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan keberhasilan pengelolaan iklim di Indonesia dapat dicapai karena menempatkan aksi iklim dalam konteks pembangunan berkelanjutan.
Pertimbangan aspek lingkungan dengan ekonomi dan sosial kata Jokowi harus dipadukan.
"Kebijakan pengelolaan hutan berkelanjutan harus memadukan pertimbangan lingkungan dengan ekonomi dan sosial. Kemitraan dengan masyarakat juga diutamakan," ujar Jokowi yang menjadi salah satu pembicara pada World Leaders Summit on Forest and Land Use yang digelar di Scotish Event Campus, Glasgow, Skotlandia dalam keterangannya, Selasa (2/11/2021).
Di hadapan para pemimpin dunia, Jokowi menjelaskan bahwa program perhutanan sosial dibuat agar konservasi hutan disertai terciptanya penghidupan bagi masyarakat sekitar.
Jokowi menyebut hal ini penting, karena 34 persen dari seluruh desa di Indonesia berada di perbatasan atau di dalam kawasan hutan.
"Jutaan masyarakat Indonesia menggantungkan hidupnya dari sektor kehutanan. Menafikan hal ini bukan saja tidak realistis, namun juga tidak akan sustainable," tutur Jokowi.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menyebut bahwa 90 persen penduduk dunia yang hidup dalam kemiskinan ekstrem bergantung pada hutan.
Penyalahgunaan isu perubahan iklim sebagai hambatan perdagangan adalah kesalahan besar.
"Hal itu akan menggerus trust terhadap kerja sama internasional atasi climate change, dan malah menghalangi pembangunan berkelanjutan yang justru sangat dibutuhkan," imbuhnya.
Baca Juga: Respon Presiden Jokowi Tanggapi Kabar SBY akan Berobat ke Luar Negeri
Oleh karena itu, Jokowi menilai bahwa pengelolaan hutan dalam kerangka pembangunan berkelanjutan menjadi satu-satunya pilihan. Indonesia siap berbagi pengalaman dan pengetahuan untuk itu.
"Mari kita kelola hutan yang pro-environment, pro-development dan people-centered. Ini adalah tujuan utama dari Forest, Agriculture and Commodity Trade Dialogue, atau FACT Dialogue, yang diketuai bersama Indonesia bersama Inggris sehingga hutan akan menjadi solusi berkelanjutan bagi aksi iklim global," kata Jokowi.
Sebelumnya pada KTT Pemimpin Dunia COP26, Jokowi mengumumkan bahwa sektor kehutanan dan lahan Indonesia akan mencapai Net Carbon Sink pada tahun 2030. Hal tersebut adalah komitmen Indonesia menjadi bagian dari solusi.
"Capaian nyata Indonesia di sektor kehutanan tidak terbantahkan. Pada tahun 2020, tingkat kebakaran hutan diminimalisir hingga 82 persen," ungkapnya.
Pada tahun 2019, penurunan emisi dari hutan dan tata guna lahan ditekan hingga 40,9 persen jika dibandingkan tahun 2015. Deforestasi hutan Indonesia juga mencapai tingkat terendah dalam 20 tahun terakhir.
"Ini dilakukan saat dunia tahun lalu kehilangan 12 persen lebih banyak hutan primer dibanding tahun sebelumnya dan ketika banyak negara maju justru mengalami kebakaran hutan dan lahan yang terbesar sepanjang sejarah," jelas Jokowi.
Berita Terkait
Terpopuler
- 7 Serum Vitamin C yang Bisa Hilangkan Flek Hitam, Cocok untuk Usia 40 Tahun
- 5 Mobil Diesel Bekas Mulai 50 Jutaan Selain Isuzu Panther, Keren dan Tangguh!
- Sunscreen untuk Usia 50-an Sebaiknya SPF Berapa? Cek 5 Rekomendasi yang Layak Dicoba
- Harta Kekayaan Abdul Wahid, Gubernur Riau yang Ikut Ditangkap KPK
- 5 Mobil Eropa Bekas Mulai 50 Jutaan, Warisan Mewah dan Berkelas
Pilihan
-
Jusuf Kalla Peringatkan Lippo: Jangan Main-Main di Makassar!
-
Korban PHK Masih Sumbang Ratusan Ribu Pengangguran! Industri Pengolahan Paling Parah
-
Cuma Mampu Kurangi Pengangguran 4.000 Orang, BPS Rilis Data yang Bikin Kening Prabowo Berkerut
-
Rugi Triliunan! Emiten Grup Djarum, Blibli PHK 270 Karyawan
-
Angka Pengangguran Indonesia Tembus 7,46 Juta, Cuma Turun 4.000 Orang Setahun!
Terkini
-
Sultan Najamudin: Semua Mantan Presiden RI yang Telah Berpulang Layak Diberi Gelar Pahlawan
-
Tragis! Siswa Internasional Pahoa Jatuh dari Lantai 8: Fakta Baru Terungkap
-
Bela Soeharto dari Tuduhan Genosida, Fadli Zon: Nggak Pernah Ada Buktinya
-
Korupsi Minyak Pertamina: 8 Tersangka Dilimpahkan ke Pengadilan, Riza Chalid Lolos?
-
KPK Ungkap Modus 'Jatah Preman' Gubernur Riau, PKB: Buka Seterang-terangnya, Siapa di Balik Itu?
-
Warga Baduy Korban Begal Ditolak Rumah Sakit, Menko PMK Pratikno Turun Tangan
-
Kenaikan Tarif Transjakarta Masih Dikaji, Gubernur Pramono: Belum Tentu Naik
-
Gubernur Riau Abdul Wahid Minta 'Jatah Preman' ke Dinas PUPR Rp7 Miliar, KPK: Pakai Kode 7 Batang
-
Profil dan Pendidikan Rismon Sianipar yang Menduga Prabowo Tahu Ijazah Palsu Wapres Gibran
-
Pemprov Riau Diperingatkan KPK: Sudah 4 Gubernur Kena OTT! Ada Masalah Serius di PBJ?