Suara.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengaku baru mendengar, jika Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta meminjam uang kepada Bank DKI dalam rangka penyelenggaraan Formula E senilai Rp 180 miliar.
Karena itu, dia akan mengecek perihal peminjaman uang untuk Formula E ke Bank DKI.
"Nanti saya cek, saya baru dengar. Apa betul Pemprov ada pinjam ke Bank DKI," ujar Riza di Balai Kota, Jakarta, Senin (8/11/2021).
Pernyataan Riza merespon Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI Anggara Wicitra Sastroamidjojo yang menyoroti kebijakan Gubernur DKI Anies Baswedan terkait utang untuk membayar commitment fee Formula E pada tahun 2019 sebesar 10 juta poundsterling atau Rp 180 miliar.
Riza menuturkan, semua uang pemprov, termasuk APBD tersimpan di Bank DKI.
"Yang pasti memang semua uang kita, uang Pemda di DKI ini, APBD untuk semua kepentingan apapun ya kita kan adanya di Bank DKI ditaruh disimpan di Bank DKI. Semua APBD kita simpan di rekening Bank DKI. Jadi semuanya pasti melalui Bank DKI," tuturnya.
Terkait penyelenggaraan Formula E, Riza mengatakan, hal tersebut sudah sesuai aturan dan ketentuan. Bahkan, kata dia, dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tak ada kerugian negara untuk penyelenggaraan Formula E.
"Seperti yang sudah sering disampaikan semuanya sudah sesuai dengan aturan dan ketentuan dan juga sudah diperiksa oleh BPK. Alhamdulilah tidak ada temuan sejauh ini," kata Riza.
Pemprov DKI, kata Riza, menghormati proses hukum yang sedang berjalan di KPK. Ia menegaskan, jajaran di Pemprov DKI melaksanakan aturan dan ketentuan yang ada.
Baca Juga: Wagub Riza Bantah Lebih Urus Formula E Ketimbang Banjir: Program Kami Banyak Sekali
"Namun kami menghormati proses hukum yang berjalan di KPK. Kita saling menghormati menghargai yang penting semua jajaran yang ditugaskan yaitu Jakpro dan Dispora melaksanakan tugas sesuai dengan aturan dan ketentuan yang ada," ucap Riza.
Ketika ditanya soal pernyataan PSI yang menilai DKI lebih memprioritaskan Formula E dibandingkan anggaran pembebasan lahan, Riza menjawab diplomatis.
Riza menyebut bahwa semua program-program di Pemprov DKI diprioritaskan dan dibahas bersama dengan DPRD.
"Semua program-program di Pemprov ini banyak sekali mulai dari pendidikan kesehatan sosial keagamaan infrastruktur banjir kegiatan pariwisata tidak terkecuali. Semuanya kita prioritaskan dan semua program ini didiskusikan dibahas bersama dengan teman-teman DPRD," ucap dia.
Sehingga kata Riza jika semua program sudah diputuskan bersama, menjadi keputusan bersama.
"Jadi kalau sudah diputuskan bersama itu sudah menjadi keputusan bersama yang dibahas dipertimbangkan dan memperhatikan semua aspek termasuk aspek legalitas," katanya.
Berita Terkait
-
Wagub Riza Bantah Lebih Urus Formula E Ketimbang Banjir: Program Kami Banyak Sekali
-
Soal Banjir Rob di Jakarta Utara, Wagub DKI Minta Warga Sabar
-
PSI: Anies Bela-belain Ngutang untuk Formula E, Tapi Batalkan Anggaran Normalisasi Sungai
-
KPK Selidiki Formula E, Kenneth PDIP: Makin Menguatkan Ada Indikasi Korupsi
Terpopuler
- 6 Mobil Bekas 50 Jutaan Cocok untuk Milenial, Bodi Stylish Tak Repot Perawatan
- 5 Moisturizer dengan Alpha Arbutin untuk Memudarkan Flek Hitam, Cocok Dipakai Usia 40-an
- Kronologi Lengkap Petugas KAI Diduga Dipecat Gara-Gara Tumbler Penumpang Hilang
- 5 Rekomendasi Ban Tubeless Motor Matic, Tidak Licin saat Hujan dan Jalan Berpasir
- 7 Mobil Boros Bahan Bakar Punya Tenaga Kuda, Tetapi Banyak Peminatnya
Pilihan
-
Dirumorkan Latih Indonesia, Giovanni van Bronckhorst Tak Direstui Orang Tua?
-
Jadi Kebijakan Progresif, Sineas Indonesia Ingatkan Dampak Ekonomi LSF Hapus Kebijakan Sensor Film
-
Daftar Maskapai RI yang Pakai Airbus A320
-
5 Tempat Ngopi Tersembunyi di Palembang yang Bikin Ketagihan Sejak Seduhan Pertama
-
6 HP 5G Paling Murah di Bawah Rp 4 Juta, Investasi Terbaik untuk Gaming dan Streaming
Terkini
-
Bantu Korban Banjir Aceh, 94 SPPG Gerak Cepat Salurkan 282 Ribu Paket Makanan!
-
Tinjau Bencana Banjir di Aceh, Mendagri Beri Atensi pada Infrastruktur Publik yang Rusak
-
Presiden Prabowo Didesak Tetapkan Darurat Bencana Nasional di Sumatera
-
Banjir Terjang Sumatera, Pimpinan Komisi X DPR Desak Dispensasi Pembayaran Uang Sekolah Bagi Korban
-
Pakar Dorong Pengetatan IUP: Reboisasi Dinilai Kunci Perbaikan Tambang
-
Direktur Eksekutif CISA: Kapolri Konsisten Jaga Amanat Konstitusi sebagai Kekuatan Supremasi Sipil
-
Cak Imin Sebut Ada Peluang Pemerintah Tetapkan Banjir-Longsor di Sumatera Berstatus Bencana Nasional
-
Rasa Bersalah Bahlil Lahadalia Soal Masa Lalunya di Bisnis Tambang yang Merusak Hutan
-
Viral Banjir Sumatera Bawa Ribuan Kayu Gelondongan, DPR Desak Pemerintah Bentuk Tim Investigasi
-
BPJS Ketenagakerjaan Raih Platinum Rank dalam Asia Sustainability Reporting Rating (ASRRAT) 2025