Suara.com - Partai Komunis Cina menggelar rapat pleno tertutup yang dipersiapkan untuk kongres Partai Komunis ke-20. Presiden Cina Xi Jinping diyakini akan menjadi presiden untuk masa jabatan ketiga.
Para pemimpin puncak Partai Komunis Cina yang berkuasa pada Senin (08/11) memulai pertemuan penting yang diharapkan akan semakin memperkuat cengkeraman kekuasaan Presiden Xi Jinping.
Sekitar 400 anggota Komite Sentral partai yang kuat berkumpul di Beijing untuk pleno selama empat hari yang diselenggarakan secara tertutup.
Kantor berita resmi Cina Xinhua mengatakan Xi membuka pertemuan dengan laporan kerja dan "penjelasan tentang rancangan resolusi tentang pencapaian besar dan pengalaman sejarah” bagi partai tersebut melalui 100 tahun sejarahnya.
Resolusi tersebut akan mengatur panggung untuk Kongres Partai ke-20 tahun depan, di mana Xi diyakini akan menyatakan bahwa ia akan menjalani masa jabatan ketiga, memperkuat posisinya sebagai pemimpin paling kuat Cina sejak Mao Zedong.
Seperti apa kepemimpinan Xi Jinping?
Media pemerintah memuji kepemimpinan Xi menjelang pertemuan minggu ini.
Xinhua melaporkan bahwa Xi adalah "seorang pria dengan pemikiran dan perasaan yang mendalam, seorang pria yang mewarisi warisan tetapi berani berinovasi, dan seorang pria yang memiliki visi ke depan dan berkomitmen untuk bekerja tanpa lelah.”
Masa jabatan Xi ditandai dengan tindakan keras anti-korupsi yang meluas, kebijakan represif di kawasan seperti Xinjiang, Tibet dan Hong Kong, dan pendekatan yang semakin tegas terhadap hubungan luar negeri.
Baca Juga: China Dipantau Satelit AS Bangun Tiruan Kapal Perang di Tengah Gurun
Dia juga telah menciptakan kultus kepemimpinan yang meredam kritik, membasmi lawan dan memperkenalkan teori politiknya sendiri yang dikenal sebagai Pemikiran Xi Jinping kepada siswa sekolah.
Xi baru-baru ini meluncurkan kampanye "kemakmuran bersama,” yang dirancang untuk mengatasi ketidaksetaraan kekayaan dan memperketat pengawasan terhadap raksasa bisnis dalam negeri.
Resolusi Komite Sentral akan menandai yang ketiga dari jenisnya dalam sejarah Partai Komunis Cina.
Cina menghapus batas masa jabatan kepresidenan pada 2018. Hal ini berpotensi membuat Xi berada di puncak kekuasaan selama sisa hidupnya.
Dia diperkirakan akan diangkat kembali sebagai pemimpin partai melalui proses yang sangat tidak transparan pada kongres partai tahun depan, sebuah acara yang diadakan setiap lima tahun.
Xi telah mengungkapkan pemikirannya melalui pernyataan publiknya, dan pernyataan tentang sejarah partai diperkirakan tidak akan menghasilkan kejutan, kata Yang Yang, seorang profesor di Sekolah Ilmu Politik dan Administrasi Publik di bawah Universitas Ilmu Politik dan Hukum Cina.
Berita Terkait
Terpopuler
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- 7 Motor Matic Paling Nyaman Buat Touring di 2026: Badan Anti Pegal, Pas Buat Bapak-bapak
- Sambut HUT ke-130 BRI: Nikmati Promo Hemat Hingga Rp1,3 Juta untuk Upgrade Gaya dan Hobi Cerdas Anda
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- 3 Pilihan Mobil Bekas Rp60 Jutaan: Irit BBM, Nyaman untuk Perjalanan Luar Kota
Pilihan
-
OJK Awasi Ketat Pembayaran Pinjol Dana Syariah Indonesia yang Gagal Bayar
-
Jejak Emas Rakyat Aceh Bagi RI: Patungan Beli Pesawat, Penghasil Devisa & Lahirnya Garuda Indonesia
-
Pabrik Toba Pulp Lestari Tutup Operasional dan Reaksi Keras Luhut Binsar Pandjaitan
-
Kuota Pemasangan PLTS Atap 2026 Dibuka, Ini Ketentuan yang Harus Diketahui!
-
Statistik Suram Elkan Baggott Sepanjang 2025, Cuma Main 360 Menit
Terkini
-
Atasi Krisis Air, Brimob Polri Targetkan 100 Titik Sumur Bor untuk Warga Aceh Tamiang
-
Mendikdasmen Pastikan Guru Korban Bencana di Sumatra Dapat Bantuan Rp2 Juta
-
Masalah Lingkungan Jadi PR, Pemerintah Segera Tertibkan Izin Kawasan Hutan hingga Pertambangan
-
Dua Hari Berturut-turut, KPK Dikabarkan Kembali Tangkap Jaksa Lewat OTT
-
LPSK Tangani 5.162 Permohonan Restitusi, Kasus Anak Meroket Tajam
-
Upaya Roy Suryo cs Mentah di Polda Metro Jaya, Status Tersangka Ijazah Jokowi Final?
-
Jurus 'Sapu Jagat' Omnibus Law Disiapkan untuk Atur Jabatan Polisi di Kementerian
-
Dakwaan Jaksa: Dana Hibah Pariwisata Sleman Diduga Jadi 'Bensin' Politik Dinasti Sri Purnomo
-
LPSK Bahas Optimalisasi Restitusi Korban Tindak Pidana bersama Aparat Hukum
-
Komisi X DPR Respons Kabar 700 Ribu Anak Papua Tak Sekolah: Masalah Serius, Tapi Perlu Cross Check