Suara.com - Juru Bicara Partai Gerindra Habiburokhman menyatakan, partai berlambang kepala garuda tersebut tidak pernah melarang kader untuk kritis terhadap pemerintah, kendati posisi mereka berada di dalam koalisi.
Pernyataan tersebut disampaikannya, menyusul adanya teguran dari Ketua Umum Prabowo Subianto kepada Fadli Zon usai mengkritisi Presiden Jokowi menyoal Banjir Sintang.
"Justru itu, kami diingatkan. Kami secara umum namanya di parlemen mengawasi pemerintahan. Boleh saja semua, kita bisa lihat di dinamika rapat-rapat di komisi kerap mengkritisi berbagai kebijakan," kata Habiburokhman di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (15/11/2021).
Namun begitu, Habiburokhman mengingatkan, kritikan yang disampaikan harus disampaikan secara tepat dengan tata bahasa baik dan tidak menyudutkan.
"Tapi pernyataan tersebut hendaknya dibungkus dengan kalimat yang pas, tidak menyudutkan pihak-pihak lain apalagi personal," kata Habiburokhman.
Tradisi Partai
Juru Bicara Partai Gerindra Habiburokhman mengatakan teguran yang dilakukan Prabowo Subianto terhadap Fadli Zon merupakan hal yang wajar. Ia berujar hal itu menjadi bagian dari tradisi partai untuk saling mengingatkan.
Habiburokhman mengatakan, tradisi untuk saling mengingatkan itu juga harus diterima oleh pihak yang salah dengan lapang dada tanpa harus terbawa perasaan.
"Ya saya pikir itu sudah menjadi tradisi kami ya, kalau kita ada yang salah ya saling mengingatkan dan yang diingatkanpun gak baper lah. Pasti menerimanya dengan lapang dada," kata Habiburokhman di Kompleks Parlemen DPR, Jakarta, Senin (15/11/2021).
Baca Juga: Fadli Zon Ditegur Usai Kritik Jokowi, Fahri Hamzah Bilang Begini
Untuk diketahui, Fadli Zon kena tegur Prabowo usai Fadli mengkritisi Presiden Jokowi menyoal banjir di Sintang. Namun begitu, Habiburokhman tidak merinci detail apa yang disampaikan Prabowo terhadap Habiburokhman.
"Ya saya pikir garis besarnya saja ya, saya gak diinformasikan kalimat per kalimat. Tapi intinya kita tidak ingin pernyataan yang menimbulkan ketidaknyamanan dari rekan-rekan," kata Habiburokhman.
Sebelumnya, Ketua Umum Gerindra Prabowo sudah memberikan teguran terhadap Fadli.
"(Ditegur) Pak Prabowo melalui Pak Sekjend (Ahmad Muzani)," kata Habiburokhman, Minggu (14/11/2021).
Habiburokhman juga menegaskan, pernyataan Fadli Zon tidak mewakili Fraksi Gerindra di DPR maupun partai.
"Soal tweet Pak Fadli Zon soal Sintang, kami perlu meluruskan jika statement tersebut tidak mewakili fraksi ataupun partai," kata Habiburokhman.
Berita Terkait
-
Fadli Zon Ditegur Usai Kritik Jokowi, Fahri Hamzah Bilang Begini
-
Sindir Jokowi, Fadli Zon Ditegur Gerindra, Fahri Hamzah: Dia Digaji Rakyat, Harus Didukung
-
Tegur untuk Saling Mengingatkan jadi Tradisi, Gerindra Harap Pihak yang Salah Tidak Baper
-
Pengamat Anggap Partai Gerindra Berlebihan, Tegur Fadli Zon Soal Cuitan Kritik Jokowi
Terpopuler
- 5 Mobil Bekas Selevel Innova Budget Rp60 Jutaan untuk Keluarga Besar
- 5 Pilihan Ban Motor Bebas Licin, Solusi Aman dan Nyaman buat Musim Hujan
- 5 HP Memori 128 GB Paling Murah untuk Penggunaan Jangka Panjang, Terbaik November 2025
- 5 Mobil Keluarga Bekas Kuat Tanjakan, Aman dan Nyaman Temani Jalan Jauh
- Cara Cek NIK KTP Apakah Terdaftar Bansos 2025? Ini Cara Mudahnya!
Pilihan
-
Cuaca Semarang Hari Ini: Waspada Hujan Ringan, BMKG Ingatkan Puncak Musim Hujan Makin Dekat
-
Menkeu Purbaya Mau Bekukan Peran Bea Cukai dan Ganti dengan Perusahaan Asal Swiss
-
4 HP dengan Kamera Selfie Beresolusi Tinggi Paling Murah, Cocok untuk Kantong Pelajar dan Mahasiswa
-
4 Rekomendasi HP Layar AMOLED Paling Murah Terbaru, Nyaman di Mata dan Cocok untuk Nonton Film
-
Hasil Liga Champions: Kalahkan Bayern Muenchen, Arsenal Kokoh di Puncak Klasemen
Terkini
-
Heartventure Dompet Dhuafa Sapa Masyarakat Sumut, Salurkan Bantuan ke Samosir-Berastagi
-
Bansos Tetap Jalan Meski Sumatera Terendam Bencana, PT Pos Indonesia Pastikan Penyaluran Aman
-
KPK Pertimbangkan Lakukan Eksekusi Sebelum Bebaskan Eks Dirut ASDP Ira Puspadewi, Ini Penjelasannya
-
Francine PSI Tagih Janji Pramono: kalau Saja Ada CCTV yang Memadai, Mungkin Nasib Alvaro Beda
-
Rano Karno: JIS Siap Hidup Lagi, Pemprov DKI Benahi Akses dan Fasilitas Pendukung
-
KPK Sudah Terima Surat Keppres Rehabilitasi, Eks Dirut ASDP Ira Puspadewi dan Rekan Segera Bebas
-
Mulai 2026, Periksa Kehamilan Wajib 8 Kali: Cara Pemerintah Turunkan Angka Kematian Ibu dan Bayi
-
KPK Ungkap Keppres Rehabilitasi Eks Dirut ASDP Ira Puspitasari Dikirim Pagi Ini
-
Menanti Keppres Turun, Keluarga Eks Dirut ASDP Ira Puspadewi Sudah Tunggu Sejak Subuh di Rutan KPK
-
Isu Pembabatan Mangrove untuk Rumah Pribadi Mencuat, Komisi IV DPR Desak Investigasi Pemerintah