Suara.com - Presiden Joko Widodo menerima kunjungan kehormatan Menteri Luar Negeri Selandia Baru Nanaia Mahuta di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (15/11/2021). Dalam pertemuan tersebut keduanya membahas banyak hal, termasuk mengenai kerja sama di dan dengan Pasifik.
Jokowi menganggap Selandia Baru sebagai mitra penting Indonesia di Pasifik. Dengan demikian, Jokowi ingin agar kemitraan kedua negara terus bisa diperkuat.
"Terima kasih atas dukungan Selandia Baru pada Pacific Exposition ke-2 yang dilakukan secara virtual," kata Jokowi.
Jokowi juga menegaskan bahwa Indonesia memberikan perhatian khusus kepada Pasifik selama presidensi Indonesia di G20 tahun depan. Jokowi menyebut bahwa perwakilan dari negara-negara Pasifik akan diundang dalam KTT G20 pada Oktober tahun depan.
"Dalam COP-26 minggu lalu Indonesia secara khusus juga membawakan suara negara-negara kepulauan kecil yang tergabung dalam AIS (Archipelagic and Islands State)," ungkapnya.
Sementara itu, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam keterangannya mengatakan bahwa kunjungan ini merupakan kunjungan pertama Menlu Mahuta ke luar negeri sebagai Menteri Luar Negeri Selandia Baru.
Menurutnya, Indonesia dan Selandia Baru telah memiliki kemitraan komprehensif sejak 2018. Kemitraan itu telah menjadi fondasi kuat dalam upaya kedua negara untuk terus meningkatkan kerja sama, termasuk di masa sulit di tengah pandemi Covid-19.
"Tentunya kemitraan ini didasarkan pada azas saling menguntungkan, saling menghormati, dan menghormati kedaulatan serta integritas wilayah," ungkap Retno.
Lebih lanjut, Jokowi juga menyampaikan perkembangan pembangunan di Papua. Ia mengucapkan terima kasih atas dukungan Selandia Baru terhadap integritas teritorial Indonesia.
Baca Juga: Legislator: Kriminalisasi Greenpeace Karena Kritik Jokowi Cuma Ulah Oknum Cari Panggung
Jokowi menegaskan bahwa penghormatan hak asasi manusia selalu menjadi perhatiannya, termasuk di Papua. Ia menambahkan kalau pembangunan Papua adalah prioritasnya.
"Saya memfokuskan antara lain pada pembangunan infrastruktur di Papua agar Papua terkoneksi dengan bagian lain Indonesia, agar rakyat Papua menikmati kemakmuran," ujarnya.
Sebagai gambaran, sejumlah pembangunan infrastruktur secara masif yang telah dilakukan antara lain Jalan Trans Papua sepanjang 3.422 kilometer, Jalan Perbatasan Papua sepanjang 1.098 kilometer, dan Jembatan Youtefa sepanjang 1,3 kilometer. Pembangunan infrastruktur tersebut dimulai sejak pemerintahan pertama Presiden Jokowi tahun 2015.
"Saya sangat berharap Selandia Baru dapat memahami perkembangan Papua secara komprehensif," tegasnya.
Di akhir pertemuan, Jokowi menyampaikan cendera mata berupa tas noken yang baru saja dibeli Presiden dari kunjungan terakhir di Papua. Tidak lupa, Jokowi menjelaskan mengenai proses pembuatan tas tersebut yang dibeli dari pasar di Papua.
Berita Terkait
Terpopuler
- 6 Warna Pakaian yang Dipercaya Bawa Keberuntungan untuk Shio di Tahun Kuda Api 2026
- Jokowi Sembuh dan Siap Keliling Indonesia, Pengamat: Misi Utamanya Loloskan PSI ke Senayan!
- 5 HP Xiaomi RAM Besar Termurah, Baterai Awet untuk Multitasking Harian
- 5 Lipstik Wardah Tahan Lama dan Tidak Luntur Saat Makan, Cocok untuk Daily hingga Kondangan
- 5 HP Xiaomi Paling Murah 2026, Mulai Rp1 Juta Spesifikasi Mantap untuk Harian
Pilihan
-
Babak Baru The Blues: Menanti Sihir Xabi Alonso di Tengah Badai Pasang Surut Karirnya
-
Maut di Perlintasan! Kereta Hantam Bus di Bangkok hingga Terbakar, 8 Orang Tewas
-
Setahun Menggantung, Begini Nasib PSEL di Kota Tangsel: Pilih Mandiri, Tolak Aglomerasi
-
Di Tengah Maraknya Klitih, Korban Kejahatan di Jogja Harus Cari Penjamin Biaya Medis Sendiri
-
Admin Fansbase Bawa Kabur Duit Patungan Voting, Rio Finalis Indonesian Idol Tereliminasi
Terkini
-
Prabowo Resmikan 1.061 Koperasi Desa, Relawan PROBO Siap Kawal Program Strategis
-
Dari Limbah ke Pasar Dunia, Rahasia Wayan Sudira Ubah Sampah Kayu Laut Jadi Cuan Ekspor
-
Ukir Prestasi, Gus Ipul Apresiasi Siswa Sekolah Rakyat Surakarta
-
Viral Manusia Silver Todong Pisau di Kuta, Polisi Tangkap Pria Asal Bandung
-
Amnesty Desak DPR Segera Sahkan UU Anti Bahan Korosif Usai Kasus Andrie Yunus
-
Usman Hamid Kritik Peradilan Militer yang Abaikan Korban: Kehilangan Legitimasi Hukum
-
Pernyataan Presiden soal Dolar Dinilai Bisa Jadi Sentimen Negatif bagi Rupiah
-
Pengamat UMBY Soroti Pernyataan Prabowo, Harga Tempe Bisa Naik karena Dolar
-
Usman Hamid: Keadilan bagi Andrie Yunus Mustahil Tercapai di Peradilan Militer
-
Aktivis Sebut Jokowi Idap Megalomania dan Waham Kebesaran soal IKN: Ada Gangguan Kejiwaan