Anggaran Turun, Legislator PKS: Pemerintah Tidak Konsisten Soal Ketahanan Pangan

Suara.com - Anggota Komisi IV DPR RI, Johan Rosihan menyesalkan kebijakan anggaran pemerintah yang setiap tahun alokasi untuk tanaman pangan selalu menurun.

Johan menyebut pemerintah tidak konsisten tentang pentingnya ketahanan pangan nasional, yang hanya ada dalam program namun tidak disertai dengan dukungan anggaran yang memadai.

"Hal ini mengakibatkan turunnya produktivitas tanaman pangan terutama padi dan jagung, untuk itu mendesak pemerintah agar ada kebijakan berupa tambahan anggaran terutama untuk komoditas strategis seperti padi dan jagung," kata Johan, Selasa (16/11)

Politisi PKS ini merinci sejak tahun 2019 hingga 2022, anggaran Ditjen Tanaman Pangan terus mengalami penurunan, dari Rp 5,9 Triliun pada tahun 2019 kemudian turun menjadi Rp 4,7 Triliun pada tahun 2020 dan turun lagi menjadi Rp 3,6 Triliun pada tahun 2021 ini serta turun drastis pada tahun 2022 mendatang yaitu hanya sebesar Rp 2,1 triliun.

"Saya sesalkan pola anggaran seperti ini karena tanaman pangan merupakan subsektor esensial yang membutuhkan support anggaran agar produktivitasnya terjaga demi ketahanan pangan nasional," ujarnya.

Johan menilai pemerintah tidak konsisten dari sisi perencanaan program dan perencanaan anggaran, pada RPJMN 2020-2024 melalui indikator pangan dan pertanian telah dijelaskan bahwa setiap tahun harus ada capaian indikator peningkatan ketersediaan pangan hasil pertanian dan pangan secara berkelanjutan, maupun peningkatan kualitas konsumsi dan peningkatan produktivitas pangan dan kesejahteraan petani.

"Namun perencanaan RPJMN tersebut tidak diwujudkan dengan politik anggaran yang berpihak pada tanaman pangan," tuturnya.

Dia menjelaskan, konsekuensi dari rendahnya alokasi anggaran tanaman pangan dibanding tahun-tahun sebelumnya pasti berdampak pada rendahnya capaian produksi tanaman pangan dibanding tahun sebelumnya.

"Kegiatan indeks pertanaman padi yang pada tahun 2021 volumenya sebesar 2,2 juta hektar akan menurun drastis pada tahun 2022 mendatang yang diprediksi hanya berkisar 1,06 juta hektar, demikian juga dengan volume produksi jagung pasti akan mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya," jelas Johan.

Baca Juga: La Nina Ancam Indonesia, Potensi Sebabkan Banjir dan Ancam Ketahanan Pangan

Johan menuturkan dengan alokasi anggaran yang rendah maka target capaian pun akan diturunkan sesuai dengan kapasitas anggarannya, pemerintah harusnya menjadikan tanaman pangan sebagai prioritas agar cita-cita kemandirian pangan bisa segera terwujud dengan keseriusan dukungan anggaran.

Lebih jauh, pemerintah juga harus memberikan kebijakan penambahan alokasi anggaran untuk tanaman pangan, hal ini sangat penting demi cita-cita kedaulatan pangan nasional agar tidak selalu bergantung dengan impor.

"Saya mendorong pemerintah berani memberikan jaminan kualitas benih, stok pupuk yang cukup, bantuan pestisida dan alsintan serta menggalakkan infrastruktur irigasi dan perbaikan lahan serta memperkuat penanganan panen dan pasca panen serta membuka pasar yang menguntung petani demi kesejahteraan petani di seluruh Indonesia," imbuh Johan.