Suara.com - Pembentukan Badan Ketahanan Pangan Nasional (Bapanas) dinilai tidak efektif. Sebaliknya, ia khawatir keberadaan Bapanas hanya mengakomodir pihak tertentu yang memiliki keinginan impor.
Hal itu diungkapkan pemerhati pangan, yang juga politisi Partai Nasdem, Irma Suryani Chaniago. Baginya, hal itu tidak sejalan dengan semangat para petani yang sedang gigih meningkatkan produksi setiap hari.
"Saya khawatir, jika Bapanas ini terbentuk, maka akan terjadi tumpang tindih kewenangan, dan bukan tidak mungkin, badan ini nantinya akan menjadi bagian dari kepentingan oknum-oknum yang pro impor pangan," ujar Irma, dalam pernyataanya, Jakarta, Sabtu (16/10/2021).
Selain itu, keberadaan Bapanas yang akan menarik Badan Ketahanan Pangan (BPN) Kementan juga dinilai akan mengacaukan cita-cita swasembada, yang selama ini dijalankan melalui berbagai program dan kebijakan. Salah satunya adalah program food estate, yang mengakpmodir semua kepentingan bangsa untuk membangun pertanian berbasis korporasi.
"Pada akhirnya, saya lihat cita-cita swasembada pangan hanya menjadi program ompong saja. Makanya jika badan ini terbentuk, sebaiknya kewenangannya tetap berada di bawah kementrian operasionalnya, yaitu Kementan, dengan koordinasi efektif pada kementerian teknis, yaitu Kemendag, Kemenkeu dan Kemenko Perekonomian tentunya," katanya.
Menurut Irma, kinerja Kementan di bawah pimpinan Syahrul Yasin Limpo, sejauh ini sangat memuaskan. Terbukti dari semua ancaman dan tantangan, pertanian tetap tumbuh dan tangguh. Sektor ini bahkan menjadi penyelamatan ekonomi di tengah pandemi.
"Saat ini, kinerja kementan sudah on the track, tetapi memang tidak bisa seperti membalikkan telapak tangan, karena mencetak sawah baru, lahan baru itu tidak sama dengan memberdayakan sawah dan lahan yang sudah ada. Banyak faktor yang menjadi tantangan," katanya.
Untuk itu Irma berharap, semua pemerhati pangan agar mendukung upaya Kementan dalam mewujudkan pertanian yang lebih baik. Pertanian maju, mandiri dan modern.
"Memang yang dibutuhkan saat ini adalah supporting dan trust, karena tanpa itu badan apapun yang akan dibentuk hanya akan jadi program pencitraan saja ( good idea but finishing touch ) itu menurut saya," katanya.
Baca Juga: Gelar Aksi Damai, Peternak-Kementan Tandatangani Pakta Integritas di Depan Mahasiswa
"Sekali lagi menurut saya, kewenangan BKP harus tetap menjadi tanggung jawab Kementan dan pengelolaannya berada di bawah kementerian ini. Karena jika kewenangannya diberikan pada kementerian lain ataupun pada menko, maka saya yakin, badan ini hanya akan jadi bancakan otoritas, akan terjadi tumpang tindih kewenangan, yang pada akhirnya hanya akan menimbulkan kegaduhan baru dan saling tunjuk terhadap pencapaian swasembada pangan," tutupnya.
Berita Terkait
-
Faisal Basri: Badan Pangan Nasional hanya Replika BKP Kementan
-
Produksi Padi 3 Bulan ke Depan Naik 5,8% Dibanding Tahun Lalu
-
Survei Bank Indonesia: Sektor Pertanian Meningkat di Saat Sektor Lainya Menurun
-
Dukung Petani Perempuan, Kementan Raih Penghargaan APE 2020
-
Atas Kinerjanya, Ditjen PSP Raih 2 Kategori Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Kementan
Terpopuler
- Susunan Tim Pelatih Timnas Indonesia U-23 di SEA Games 2025, Indra Sjafri Ditopang Para Legenda
- Diskon Listrik 50 Persen PLN Oktober 2025, Begini Syarat dan Cara Dapat E-Voucher Tambah Daya!
- Shin Tae-yong Batal Comeback, 4 Pemain Timnas Indonesia Bernafas Lega
- 7 Rekomendasi Smartwatch untuk Tangan Kecil: Nyaman Dipakai dan Responsif
- 5 Bedak Padat yang Cocok untuk Usia 50 Tahun ke Atas, Samarkan Flek Hitam
Pilihan
-
Harga Emas Sabtu 25 Oktober 2025: Antam Masih 'Hilang', UBS dan Galeri 24 Menguat
-
Superkomputer Prediksi Arsenal Juara Liga Champions 2025, Siapa Lawan di Final?
-
Bayar Hacker untuk Tes Sistem Pajak Coretax, Menkeu Purbaya: Programmer-nya Baru Lulus SMA
-
Perbandingan Spesifikasi HONOR Pad X7 vs Redmi Pad SE 8.7, Duel Tablet Murah Rp 1 Jutaan
-
Di GJAW 2025 Toyota Akan Luncurkan Mobil Hybrid Paling Ditunggu, Veloz?
Terkini
-
Menkeu Purbaya Mau Hilangkan Pihak Asing di Coretax, Pilih Hacker Indonesia
-
BPJS Watch Ungkap Dugaan Anggota Partai Diloloskan di Seleksi Calon Direksi dan Dewas BPJS
-
Proses Bermasalah, BPJS Watch Duga Ada Intervensi DPR di Seleksi Dewas dan Direksi BPJS 20262031
-
Belanja Mainan Hemat! Diskon 90% di Kidz Station Kraziest Sale, Bayar Pakai BRI Makin Untung
-
Literasi Keuangan dengan Cara Baru Biar Makin Melek Finansial
-
Bahlil: Hilirisasi Harus Berkeadilan, Daerah Wajib Dapat Porsi Ekonomi Besar
-
Menkeu Purbaya Akhirnya Ungkap Biang Kerok Masalah Coretax, Janji Selesai Awal 2026
-
Setahun Berjalan, Hilirisasi Kementerian ESDM Dorong Terciptanya 276 Ribu Lapangan Kerja Baru
-
Bahlil Dorong Hilirisasi Berkeadilan: Daerah Harus Nikmati Manfaat Ekonomi Lebih Besar
-
ESDM Perkuat Program PLTSa, Biogas, dan Biomassa Demi Wujudkan Transisi Energi Hijau untuk Rakyat