Suara.com - Pembentukan Badan Ketahanan Pangan Nasional (Bapanas) dinilai tidak efektif. Sebaliknya, ia khawatir keberadaan Bapanas hanya mengakomodir pihak tertentu yang memiliki keinginan impor.
Hal itu diungkapkan pemerhati pangan, yang juga politisi Partai Nasdem, Irma Suryani Chaniago. Baginya, hal itu tidak sejalan dengan semangat para petani yang sedang gigih meningkatkan produksi setiap hari.
"Saya khawatir, jika Bapanas ini terbentuk, maka akan terjadi tumpang tindih kewenangan, dan bukan tidak mungkin, badan ini nantinya akan menjadi bagian dari kepentingan oknum-oknum yang pro impor pangan," ujar Irma, dalam pernyataanya, Jakarta, Sabtu (16/10/2021).
Selain itu, keberadaan Bapanas yang akan menarik Badan Ketahanan Pangan (BPN) Kementan juga dinilai akan mengacaukan cita-cita swasembada, yang selama ini dijalankan melalui berbagai program dan kebijakan. Salah satunya adalah program food estate, yang mengakpmodir semua kepentingan bangsa untuk membangun pertanian berbasis korporasi.
"Pada akhirnya, saya lihat cita-cita swasembada pangan hanya menjadi program ompong saja. Makanya jika badan ini terbentuk, sebaiknya kewenangannya tetap berada di bawah kementrian operasionalnya, yaitu Kementan, dengan koordinasi efektif pada kementerian teknis, yaitu Kemendag, Kemenkeu dan Kemenko Perekonomian tentunya," katanya.
Menurut Irma, kinerja Kementan di bawah pimpinan Syahrul Yasin Limpo, sejauh ini sangat memuaskan. Terbukti dari semua ancaman dan tantangan, pertanian tetap tumbuh dan tangguh. Sektor ini bahkan menjadi penyelamatan ekonomi di tengah pandemi.
"Saat ini, kinerja kementan sudah on the track, tetapi memang tidak bisa seperti membalikkan telapak tangan, karena mencetak sawah baru, lahan baru itu tidak sama dengan memberdayakan sawah dan lahan yang sudah ada. Banyak faktor yang menjadi tantangan," katanya.
Untuk itu Irma berharap, semua pemerhati pangan agar mendukung upaya Kementan dalam mewujudkan pertanian yang lebih baik. Pertanian maju, mandiri dan modern.
"Memang yang dibutuhkan saat ini adalah supporting dan trust, karena tanpa itu badan apapun yang akan dibentuk hanya akan jadi program pencitraan saja ( good idea but finishing touch ) itu menurut saya," katanya.
Baca Juga: Gelar Aksi Damai, Peternak-Kementan Tandatangani Pakta Integritas di Depan Mahasiswa
"Sekali lagi menurut saya, kewenangan BKP harus tetap menjadi tanggung jawab Kementan dan pengelolaannya berada di bawah kementerian ini. Karena jika kewenangannya diberikan pada kementerian lain ataupun pada menko, maka saya yakin, badan ini hanya akan jadi bancakan otoritas, akan terjadi tumpang tindih kewenangan, yang pada akhirnya hanya akan menimbulkan kegaduhan baru dan saling tunjuk terhadap pencapaian swasembada pangan," tutupnya.
Berita Terkait
-
Faisal Basri: Badan Pangan Nasional hanya Replika BKP Kementan
-
Produksi Padi 3 Bulan ke Depan Naik 5,8% Dibanding Tahun Lalu
-
Survei Bank Indonesia: Sektor Pertanian Meningkat di Saat Sektor Lainya Menurun
-
Dukung Petani Perempuan, Kementan Raih Penghargaan APE 2020
-
Atas Kinerjanya, Ditjen PSP Raih 2 Kategori Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Kementan
Terpopuler
- 6 Mobil 7 Seater yang Jarang Rewel untuk Jangka Panjang, Solusi Cerdas Keluarga
- REDMI 15 Resmi Dijual di Indonesia, Baterai 7.000 mAh dan Fitur Cerdas untuk Gen Z
- 5 Motor Irit tapi Bukan Honda BeAT, Mesin Awet untuk Jangka Panjang, Cocok untuk Pejuang Nafkah
- Appi Sambangi Satu Per Satu Kediaman Tiga Mantan Wali Kota Makassar
- Bos Go Ahead Eagles: Dean James Masih Gunakan Paspor Belanda!
Pilihan
-
Heboh Wanita Muda Hendak Akhiri Hidup di Depan Istana Merdeka, Untung Ketahuan Paspampres
-
Kasus Dean James Memanas, Pundit Belanda: Efeknya Bisa Guncang Eredivisie
-
BTS ARIRANG Pecahkan Rekor Netflix! Comeback Global Tak Terkalahkan di 77 Negara
-
Yaqut Kembali Ditahan di Rutan KPK
-
Dean James Masih Terdaftar sebagai Warga Negara Belanda
Terkini
-
Seluruh Rest Area di Tol Cipali Akan Berlakukan Sistem Buka Tutup
-
Biang Macet Saat Mudik Terungkap! 21 Ribu Kehabisan Saldo E-Toll
-
Jangan Lupa! Besok Pasar Saham RI Kembali Dibuka, IHSG Diproyeksi Anjlok
-
Gegara Selat Hormuz Tutup, Harga BBM di AS Tembus Rp 68.000
-
BRILink Agen Bukukan Transaksi Rp1.746 Triliun: Bukti BRI Percepat Inklusi Keuangan Nasional
-
Aturan Baru Purbaya: Jatim Jadi Provinsi Terbanyak Dapat Jatah Hasil Cukai Tembakau
-
Ekonomi India Mulai Terpukul, Konflik Timur Tengah Bikin Aktivitas Bisnis Melambat
-
7.131 Bus Ditemukan Tak Layak Jalan Saat Mudik Lebaran
-
Arus Balik Lebaran, KAI Catat 253 Ribu Kursi Masih Tersedia hingga Awal April
-
Arus Balik Mulai Padat, Jumlah Penumpang Kereta ke Jakarta Lampaui Keberangkatan