Suara.com - Pembentukan Badan Ketahanan Pangan Nasional (Bapanas) dinilai tidak efektif. Sebaliknya, ia khawatir keberadaan Bapanas hanya mengakomodir pihak tertentu yang memiliki keinginan impor.
Hal itu diungkapkan pemerhati pangan, yang juga politisi Partai Nasdem, Irma Suryani Chaniago. Baginya, hal itu tidak sejalan dengan semangat para petani yang sedang gigih meningkatkan produksi setiap hari.
"Saya khawatir, jika Bapanas ini terbentuk, maka akan terjadi tumpang tindih kewenangan, dan bukan tidak mungkin, badan ini nantinya akan menjadi bagian dari kepentingan oknum-oknum yang pro impor pangan," ujar Irma, dalam pernyataanya, Jakarta, Sabtu (16/10/2021).
Selain itu, keberadaan Bapanas yang akan menarik Badan Ketahanan Pangan (BPN) Kementan juga dinilai akan mengacaukan cita-cita swasembada, yang selama ini dijalankan melalui berbagai program dan kebijakan. Salah satunya adalah program food estate, yang mengakpmodir semua kepentingan bangsa untuk membangun pertanian berbasis korporasi.
"Pada akhirnya, saya lihat cita-cita swasembada pangan hanya menjadi program ompong saja. Makanya jika badan ini terbentuk, sebaiknya kewenangannya tetap berada di bawah kementrian operasionalnya, yaitu Kementan, dengan koordinasi efektif pada kementerian teknis, yaitu Kemendag, Kemenkeu dan Kemenko Perekonomian tentunya," katanya.
Menurut Irma, kinerja Kementan di bawah pimpinan Syahrul Yasin Limpo, sejauh ini sangat memuaskan. Terbukti dari semua ancaman dan tantangan, pertanian tetap tumbuh dan tangguh. Sektor ini bahkan menjadi penyelamatan ekonomi di tengah pandemi.
"Saat ini, kinerja kementan sudah on the track, tetapi memang tidak bisa seperti membalikkan telapak tangan, karena mencetak sawah baru, lahan baru itu tidak sama dengan memberdayakan sawah dan lahan yang sudah ada. Banyak faktor yang menjadi tantangan," katanya.
Untuk itu Irma berharap, semua pemerhati pangan agar mendukung upaya Kementan dalam mewujudkan pertanian yang lebih baik. Pertanian maju, mandiri dan modern.
"Memang yang dibutuhkan saat ini adalah supporting dan trust, karena tanpa itu badan apapun yang akan dibentuk hanya akan jadi program pencitraan saja ( good idea but finishing touch ) itu menurut saya," katanya.
Baca Juga: Gelar Aksi Damai, Peternak-Kementan Tandatangani Pakta Integritas di Depan Mahasiswa
"Sekali lagi menurut saya, kewenangan BKP harus tetap menjadi tanggung jawab Kementan dan pengelolaannya berada di bawah kementerian ini. Karena jika kewenangannya diberikan pada kementerian lain ataupun pada menko, maka saya yakin, badan ini hanya akan jadi bancakan otoritas, akan terjadi tumpang tindih kewenangan, yang pada akhirnya hanya akan menimbulkan kegaduhan baru dan saling tunjuk terhadap pencapaian swasembada pangan," tutupnya.
Berita Terkait
-
Faisal Basri: Badan Pangan Nasional hanya Replika BKP Kementan
-
Produksi Padi 3 Bulan ke Depan Naik 5,8% Dibanding Tahun Lalu
-
Survei Bank Indonesia: Sektor Pertanian Meningkat di Saat Sektor Lainya Menurun
-
Dukung Petani Perempuan, Kementan Raih Penghargaan APE 2020
-
Atas Kinerjanya, Ditjen PSP Raih 2 Kategori Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Kementan
Terpopuler
- Dituding jadi Biang Kerok Laga Persija vs Persib Batal di Jakarta, GRIB Jaya Buka Suara
- 7 HP Midrange RAM Besar Baterai 7000 mAh Paling Murah yang Layak Dilirik
- 7 Bedak Tabur Terbaik untuk Kerutan dan Garis Halus Usia 50 Tahun ke Atas
- Promo Alfamart Hari Ini 7 Mei 2026, Body Care Fair Diskon hingga 40 Persen
- 5 Pilihan HP Android Kamera Stabil untuk Hasil Video Minim Jitter Mei 2026, Terbaik di Kelasnya
Pilihan
-
Suporter Persipura Rusuh, Momen Menegangkan Pemain Adhyaksa FC Dilempari Botol
-
Kronologi Haerul Saleh, Anggota BPK RI Eks Anggota DPR Meninggal saat Rumahnya Kebakaran
-
Tragis! Anggota IV BPK Haerul Saleh Tewas dalam Kebakaran di Tanjung Barat, Diduga Akibat Sisa Tiner
-
16 Korban Tewas Bus ALS Terbakar di Muratara Berhasil Dievakuasi, Jalinsum Masih Mencekam
-
'Celana Saya Juga Hancur', Cerita Saksi yang Kena Sisa Air Keras Saat Bantu Andrie Yunus
Terkini
-
Asosiasi Bisnis RI - Filipina Resmi Terbentuk, Fokus Atasi Hambatan Dagang
-
Apa itu Bond Stabilization Fund yang Mau Dikerahkan untuk Stabilkan Rupiah?
-
Kisah Bambang Jadi Agen BRILink Nomor 1 di Klaten, Dari Ngontrak hingga Antarkan Anak ke Jepang
-
Dikuras untuk Bayar Utang dan Jaga Rupiah, Cadangan Devisa Indonesia Capai Titik Terendah Sejak 2024
-
Langgar Aturan Penagihan, Indosaku Didenda OJK Rp875 Juta
-
Sebut Beda Karakteristik, IMA Ragukan Skema Migas Diterapkan di Sektor Tambang
-
Dampingi Presiden Prabowo di KTT ASEAN, Bahlil Fokus Bahas Diversifikasi Energi
-
Dukung Ekonomi Rakyat, Pegadaian Hadirkan Solusi Keuangan Inklusif di Timor Leste
-
Harga Pangan Hari Ini Naik? Cabai Rawit Tembus Rp65 Ribu per Kg, Telur Ayam Rp31 Ribu
-
Bukan Dihapus, Ini Alasan 13 SPBU di Jabodetabek Tak Lagi Jual Pertalite