Suara.com - Anggota Komisi III DPR RI fraksi PPP, Arsul Sani, menilai pernyataan Bupati Banyumas Achmad Husein terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK telah keliru secara perspektif hukum. Namun, Arsul menilai hal itu harus tetap disikapi oleh Deputi Pencegahan dan monitoring KPK untuk memberikan penjelasan.
"Jadi begini apa yang disampaikan Bupati Banyumas itu kan meski dalam bentuk perspektif hukum keliru," kata Arsul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (16/11/2021).
Arsul mengatakan, dirinya bisa memahami pernyataan yang disampaikan Bupati tersebut lantaran atas ketidaksadarannya dan ketidaktahuannya takut terjebak melakukan tindak pidana korupsi.
"Jadi hemat saya itu harus kita sikapi bukan dengan kemudian menyalah-nyalahkan apa yang disampaikan tetapi sebaiknya menjelaskan bahwa kemudian silmulasi contoh-contoh situasi oleh kedeputian pencegahan KPK simulasi atah situasi yang merupakan tindak pidana korupsi ya," ungkapnya.
Menurutnya, kekinian semua pihak terutama para pejabat sangat perlu pendidikan anti korupsi. Ia mengatakan, hal itu harus secara terus menerus dilakukan oleh KPK.
"Kita semua perlu pendidikan anti korupsi. Meskipun sudah menjadi pejabat kenapa? karena ada situasi-situasi yang tanpa sadar kan terkadang-terkadangkita masuk wilayah memenuhi unsur-unsur tindak pidana korupsi itu saja," tuturnya.
Pernyataan Bupati
Pernyataan Bupati Banyumas, Achmad Husein, terkait operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan oleh Komis Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi viral setelah videonya tersebar di media sosial.
Adapun durasi video tersebut sekitar 24 detik. Ketika dirinya menyampaikan pidatonya. Belum diketahui kapan video tersebut diambil.
Baca Juga: Usut Keterlibatan Azis Syamsuddin dalam Kasus DAK Lamteng, KPK Periksa Anggota Polri
Melalui aku twitter milik eks pegawai KPK Aulia Postiera kembali menyampaikan pernyataan dari Bupati Banyumas Achmad Husein.
"Kami para kepala daerah, kami semua takut dan tidak mau di-OTT. Maka kami mohon kepada KPK sebelum OTT, mohon kalau ditemukan kesalahan, sebelum OTT kami dipanggil terlebih dahulu. Kalau ternyata dia itu mau berubah, ya sudah lepas gitu. Tapi kalau kemudian tidak mau berubah, baru ditangkap, pak," isi pernyataan Bupati Banyumas Achmad Husein.
Berita Terkait
-
Pandemi Reda, KPK Bilang Pencarian Buronan Harun Masiku Ditingkatkan
-
Covid-19 Mereda, KPK Klaim Tingkatkan Pengejaran Buronan Eks Caleg PDIP Harun Masiku
-
Usut Keterlibatan Azis Syamsuddin dalam Kasus DAK Lamteng, KPK Periksa Anggota Polri
-
Viral Pernyataan Bupati Banyumas Soal OTT, Legislator Demokrat: Itu Mengkebiri KPK
Terpopuler
- Erick Thohir Umumkan Calon Pelatih Baru Timnas Indonesia
- 4 Daftar Mobil Kecil Toyota Bekas Dikenal Ekonomis dan Bandel buat Harian
- Bobibos Bikin Geger, Kapan Dijual dan Berapa Harga per Liter? Ini Jawabannya
- 6 Rekomendasi Cushion Lokal yang Awet untuk Pekerja Kantoran, Makeup Anti Luntur!
- 5 Lipstik Transferproof untuk Kondangan, Tidak Luntur Dipakai Makan dan Minum
Pilihan
-
Pakai Bahasa Pesantren! BP BUMN Sindir Perusahaan Pelat Merah Rugi Terus: La Yamutu Wala Yahya
-
Curacao dan 10 Negara Terkecil yang Lolos ke Piala Dunia, Indonesia Jauh Tertinggal
-
Danantara Soroti Timpangnya Setoran Dividen BUMN, Banyak yang Sakit dan Rugi
-
Mengapa Pertamina Beres-beres Anak Usaha? Tak Urus Lagi Bisnis Rumah Sakit Hingga Hotel
-
Pandu Sjahrir Blak-blakan: Danantara Tak Bisa Jauh dari Politik!
Terkini
-
Satpol PP Akan Bongkar 179 Bangunan Liar di Sepanjang Akses Tol Karawang Barat
-
Viral Todongkan Sajam di Tambora, Penjambret Diringkus Polisi Saat Tertidur Pulas
-
BPJS Kesehatan Angkat Duta Muda: Perkuat Literasi JKN di Kalangan Generasi Penerus
-
Kondisi Gunung Semeru Meningkat ke Level Awas, 300 Warga Dievakuasi
-
Soal Pelimpahan Kasus Petral: Kejagung Belum Ungkap Alasan, KPK Bantah Isu Tukar Guling Perkara
-
Semeru Status Awas! Jalur Krusial Malang-Lumajang Ditutup Total, Polisi Siapkan Rute Alternatif
-
Babak Baru Korupsi Petral: Kejagung Resmi Limpahkan Kasus ke Tangan KPK, Ada Apa?
-
DPR-Kemdiktisaintek Kolaborasi Ciptakan Kampus Aman, Beradab dan Bebas Kekerasan di Sulteng
-
Fakta Baru Sengketa Tambang Nikel: Hutan Perawan Dibabat, IUP Ternyata Tak Berdempetan
-
Survei RPI Sebut Tingkat Kepuasan Publik Terhadap Polri Tinggi, Ini Penjelasannya