Suara.com - Peserta penerima manfaat yang belum mengikuti vaksin Covid-19 di Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, tidak bisa menerima bantuan pangan non tunai (BPNT). Ini setelah Dinas Sosial Kabupaten Mukomuko mewajibkan wajib vaksin bagi penerima bantuan.
"Sampai saat ini belum ada penyaluran bantuan sembako kepada warga penerima BPNT, untuk sementara ditunda dulu sampai ada jadwal vaksin bagi penerima bantuan," kata Pelaksana Tugas Kepala Dinas Sosial Kabupaten Mukomuko Nurbaiti di Mukomuko, Minggu (21/11/2021).
Ia mengatakan hal itu sebagai tindak lanjut surat edaran bupati terkait sanksi administrasi terhadap warga yang tidak bersedia mengikuti vaksinasi termasuk warga penerima manfaat bantuan sosial dari pemerintah.
Nurbaiti mengatakan ada beberapa program bantuan sosial di daerah ini yakni program keluarga harapan (PKH) dan bantuan pangan non tunai (BPNT).
Ia menyatakan selama ini pihaknya mengalami kesulitan untuk menerapkan sanksi administrasi terhadap penerima manfaat PKH karena dananya langsung masuk ke rekening penerima.
Kecuali pembagian BPNT untuk masyarakat setempat melalui e-warung sehingga sanksi administrasi berupa penundaan pembagian bantuan bisa diterapkan terhadap penerima bantuan.
Ia menegaskan program keluarga harapan di daerah ini yang menerima BPNT dan bantuan sosial lainnya berkewajiban untuk mengikuti vaksinasi COVID-19.
"Kita tidak bisa memantau keberadaan penerima PKH karena bantuan dana bantuan sosial masuk melalui rekening masing-masing, dan penerima bisa mencairkan dananya tersebut di ATM mana saja," ujarnya.
Selanjutnya ia mengatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan pemilik e-warung dan Dinas Kesehatan terkait persiapan tenaga vaksinator yang memberikan vaksin kepada masyarakat.
Sebanyak 10.724 keluarga miskin di daerah ini menerima manfaat berupa bantuan pangan non tunai (BPNT) atau mengalami kenaikkan dibandingkan sebelumnya sebanyak 9.524 keluarga.
"Mulai bulan Juli 2021 sampai sekarang sebanyak 10.724 keluarga miskin di daerah ini menerima BPNT, bertambah 1.200 keluarga dibandingkan sebelumnya," ujarnya.
Ia mengatakan sebanyak 10.724 keluarga yang tergolong ekonomi miskin di daerah ini yang menerima manfaat bantuan pangan non tunai tersebut berdasarkan data dari Bank Mandiri. (Antara)
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Mobil Bekas 30 Jutaan untuk Harian, Cocok buat Mahasiswa dan Keluarga Baru
- 7 Mobil Bekas Terbaik untuk Anak Muda 2025: Irit Bensin, Stylish Dibawa Nongkrong
- Gibran Hadiri Acara Mancing Gratis di Bekasi, Netizen Heboh: Akhirnya Ketemu Jobdesk yang Pas!
- Suzuki Ignis Berapa cc? Harga Bekas Makin Cucok, Intip Spesifikasi dan Pajak Tahunannya
- 5 HP RAM 8 GB Paling Murah Cocok untuk Gamer dan Multitasking Berat
Pilihan
-
4 HP Baterai Jumbo Paling Murah mulai Rp 1 Jutaan, Cocok untuk Ojol!
-
Saham BBRI Dekati Level 4.000 Usai Rilis Laba Bersih Rp41,23 Triliun
-
Harga Emas Turun Tiga Hari Beruntun: Emas Jadi Cuma 2,3 Jutaan di Pegadaian
-
Indonesia Ngebut Kejar Tarif Nol Persen dari AS, Bidik Kelapa Sawit Hingga Karet!
-
Prabowo Turun Gunung Bereskan Polemik Utang Whoosh
Terkini
-
Sidak Dedi Mulyadi Ungkap Dugaan Aliran Dana Janggal Aqua ke PDAMSenilai Rp600 Juta Per Bulan!
-
Dukung PPPK Jadi PNS, Anggota Komisi II DPR Sebut Usulan Terbuka Diakomodir Lewat Revisi UU ASN
-
Uji Lab Tuntas! Pertamina Jawab Keluhan Pertalite Bikin Brebet di Jatim: Sesuai Spesifikasi
-
PAM Jaya Matikan Sementara IPA Pulogadung, Gangguan Layanan Bisa Terasa Sampai 48 Jam
-
Geger Dugaan Mark Up Proyek Whoosh, KPK Bidik Petinggi KCIC?
-
Skandal Korupsi Whoosh: KPK Usut Mark Up Gila-gilaan, Tapi Ajak Publik Tetap Naik Kereta
-
Dugaan Kerugian Negara Rp75 T di Proyek KCJB, Pemufakatan Jahat Pemilihan Penawar China Jadi Sorotan
-
HLN ke-80, 171 Warga Tulungagung Peroleh Sambungan Listrik Gratis dari PLN
-
KCIC Pastikan Isu Dugaan Korupsi Whoosh Tak Pengaruhi Jumlah Penumpang
-
RUU PPRT: Bukan Sekadar Upah dan Kontrak, Tapi Soal Martabat Manusia yang Terlupakan