Suara.com - Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan menilai bantuan benih padi dari pemerintah khususnya Kementerian Pertanian kepada petani masih sangat kurang.
Johan menyebut keterbatasan anggaran pemerintah masih kurang dan tak mungkin bisa merata, sehingga perlu ditingkatkan dengan bantuan dari berbagai pihak lain.
"Jelas tidak bisa merata, karena bantuannya terbatas. Tetapi saya upayakan untuk terus melakukan penyaluran setiap tahunnya. Minimal petani kita terbantu setiap musim tanam," kata Johan, Kamis (25/11/2021).
Politisi Fraksi PKS itu berharap agar bantuan yang diberikan bisa sedikit meringankan beban para petani. Dengan adanya bantuan, setidaknya biaya produksi petani di daerah bisa ditekan.
Tak hanya masalah bibit, Johan juga menyorot permasalahan pupuk mulai dari distribusi hingga harga yang melonjak yang sering terjadi.
"Musim tanam telah tiba, saya berkomitmen untuk mendorong pemerintah agar menyediakan benih-benih terbaik. Begitu juga masalah pupuk, mulai dari distribusi, hingga soal harga, kita upayakan untuk mencari solusinya bersama-sama," ucapnya.
Dalam kesempatan ini, dia membagikan sebanyak 70 ton benih padi kepada petani se-Pulau Sumbawa yang terdiri dari 3 jenis bibit padi yang dibagikan tahun ini yakni Infari 32, 42, dan Infarizing.
"Ke depan akan dibagikan juga untuk teman-teman petani di Kabupaten Sumbawa, Dompu, Bima, dan Kota Bima," tutupnya.
Bibit padi yang dibagikan merupakan kerja sama dengan Kementrian Pertanian dan dalam penyalurannya melibatan BPTP Provinsi Nusa Tenggara Barat.
Baca Juga: PKS Minta Bentuk Pansus untuk Bahas Revisi UU ITE
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Sampo Penghitam Rambut di Indomaret, Hempas Uban Cocok untuk Lansia
- 5 Mobil Kecil Bekas yang Nyaman untuk Lansia, Legroom Lega dan Irit BBM
- 7 Mobil Bekas untuk Grab, Mulai Rp50 Jutaan: Nyaman, Irit dan Tahan Lama!
- 5 Mobil Suzuki dengan Pajak Paling Ringan, Aman buat Kantong Pekerja
- 5 Mobil Bekas Rekomendasi di Bawah 100 Juta: Multiguna dan Irit Bensin, Cocok Buat Anak Muda
Pilihan
-
Rupiah Terkapar di Level Rp16.819: Kepercayaan Konsumen Lesu, Fundamental Ekonomi Jadi Beban
-
Kala Semangkok Indomie Jadi Simbol Rakyat Miskin, Mengapa Itu Bisa Terjadi?
-
Emiten Ini Masuk Sektor Tambang, Caplok Aset Mongolia Lewat Rights Issue
-
Purbaya Merasa "Tertampar" Usai Kena Sindir Prabowo
-
Darurat Judi Online! OJK Blokir 31.382 Rekening Bank, Angka Terus Meroket di Awal 2026
Terkini
-
KPK Sempat Terbelah dan Ragu Jadikan Yaqut Tersangka Korupsi Haji?
-
Lakso Anindito Prediksi Gelombang Praperadilan Koruptor Akibat KUHP Baru
-
Rumah Yaqut 'Dikepung' Aparat, Tamu Diperiksa Ketat Usai Jadi Tersangka Korupsi Haji
-
BNI Hadirkan agen46 hingga Pelosok Kota Bima, Perluas Inklusi Keuangan
-
Indonesia Terpilih jadi Presiden Dewan HAM PBB, Amnesty International Indonesia: Kebanggaan Semu!
-
KPK Bongkar Alasan Jerat Eks Menag Yaqut: 'Permainan' Kuota Haji Tambahan Jadi Pemicu
-
Sinyal Keras KPK, Eks Menag Yaqut Secepatnya Ditahan di Kasus Korupsi Haji
-
Tanggapi Soal Pilkada Langsung dan Tidak Langsung, Menko Yusril: Keduanya Konstitusional
-
Pemprov DKI Jakarta Pertahankan Angka UMP 2026 di Rp5,7 Juta Meski Buruh Menolak
-
MK Minta Pemohon Uji Materi KUHP dan KUHAP Baru Cermati Gugatan Agar Tidak Bersifat Prematur