Suara.com - Setelah saling lempar kesalahan dalam krisis pengungsi di Selat Inggris, kini Prancis batalkan undangan buat Inggris menyusul surat terbuka dari Boris Johnson ke Emmanuel Macron.
Pemerintah Prancis pada hari Jumat (26/11) mengatakan kepada Menteri Dalam Negeri Inggris Priti Patel bahwa dia tidak lagi diundang ke pertemuan para menteri dalam negeri pada Minggu (28/11).
Pembatalan ini menyusul insiden tewasnya 27 orang migran saat sebuah perahu migran terbalik di Selat Inggris.
Dalam sebuah pesan yang dilihat oleh media Prancis, termasuk kantor berita AFP, Menteri Dalam Negeri Prancis Gerald Darmanin mengatakan kepada rekannya bahwa surat dari Perdana Menteri Boris Johnson kepada Presiden Emmanuel Macron adalah sebuah "kekecewaan."
Banyaknya imigran yang meregang nyawa di Selat Inggris telah menyebabkan kedua negara saling menyalahkan dalam komunikasi publik dan pernyataan mereka.
Kurang dari 24 jam setelah Istana Kepresidenan Elysee dengan tegas mendesak Johnson untuk tidak "mempolitisasi" masalah ini, Perdana Menteri Inggris itu malah mengambil langkah yang tidak biasa dengan mempublikasi sebuah surat setebal tiga halaman yang ditujukan kapada Presiden Macron di Twitter.
Dia meminta Prancis untuk segera mulai membawa kembali semua migran yang mendarat di Inggris setelah menyeberangi selat.
Boris Johnson mengatakan langkah ini "akan secara signifikan mengurangi - jika tidak menghentikan - penyeberangan, menyelamatkan ribuan nyawa dengan secara mendasar memutus model bisnis geng kriminal."
Keadaan jadi semakin buruk Menteri Darmanin mengatakan kepada Menteri Priti Patel dari Inggris bahwa langkah untuk membocorkan masalah ini kepada publik telah membuat keadaan semakin buruk.
Baca Juga: Anggota Parlemen Inggris Dilarang Bawa Bayi ke Ruang Sidang
"Oleh karena itu, saya perlu membatalkan pertemuan kita di Calais pada hari Minggu."
Juru bicara pemerintah Prancis Gabriel Attal kemudian mengonfirmasi pembatalan itu dalam wawancara dengan televisi Prancis, BFM TV.
Ia mengatakan pertemuan hari Minggu masih akan dilanjutkan, tetapi hanya dengan perwakilan dari Prancis, Belgia, Belanda, Jerman, dan Komisi Eropa.
Prancis telah menyerukan diselenggarakannya pertemuan multinasional karena yakin sebagian besar migran yang melintasi jalur tersebut telah memulai perjalanan mereka di tempat lain di Uni Eropa.
Prancis juga telah mengadakan upaya bersama untuk menutup Jungle, yakni sebutan untuk kamp migran di kota pelabuhan Calais.
Di sana orang-orang yang berharap untuk bisa datang ke Inggris berkumpul dan tinggal sementara.
Berita Terkait
-
Seskab Teddy Bongkar Isi Pertemuan 2,5 Jam Prabowo-Macron, Selaraskan Isu Global di Meja Makan
-
Inntip Momen Keakraban Macron Sambut Prabowo di Paris, Ada Pelukan Hangat saat Jamuan Pribadi
-
Presiden Prancis Kepergok Hilangkan Jam Tangan Mewah Saat Wawancara! Panik Ketahuan Rakyat?
-
Momen Langka: Presiden Macron Dilarang Lewat, Langsung Telepon Trump
-
Presiden Perancis Terancam Dimakzulkan, Oposisi Janji Dukung Gaza dan Palestina
Terpopuler
- 5 Rekomendasi HP 5G Paling Murah Januari 2026, Harga Mulai Rp1 Jutaan!
- Polisi Ungkap Fakta Baru Kematian Lula Lahfah, Reza Arap Diduga Ada di TKP
- 5 Rekomendasi HP Memori 256 GB Paling Murah, Kapasitas Lega, Anti Lag Harga Mulai Rp1 Jutaan
- Jalan Rusak Parah, Warga Kulon Progo Pasang Spanduk Protes: 'Ini Jalan atau Cobaan?'
- 5 Mobil Bekas 80 Jutaan dengan Pajak Murah, Irit dan Nyaman untuk Harian
Pilihan
-
10 Sneakers Putih Ikonik untuk Gaya Kasual yang Tak Pernah Ketinggalan Zaman, Wajib Punya
-
Bursa Saham Indonesia Tidak Siap? BEI Klarifikasi Masalah Data yang Diminta MSCI
-
Menperin Pastikan Industri Susu Nasional Kecipratan Proyek MBG
-
MSCI Melihat 'Bandit' di Pasar Saham RI?
-
Harga Emas di Palembang Nyaris Rp17 Juta per Suku, Warga Menunda Membeli
Terkini
-
Drama London: Paspampres Klarifikasi Soal Halangi Jurnalis Saat Kawal Presiden Prabowo
-
Ketua KPK Jawab Peluang Panggil Jokowi dalam Kasus Korupsi Kuota Haji
-
Curhat Pimpinan KPK ke DPR: Alat Kurang Canggih Jadi Hambatan Utama OTT
-
Animo Tinggi, PDIP Minta Kemensos 'Gaspol' Bangun Sekolah Rakyat
-
PSI: Polri Harus Tetap di Bawah Presiden, Bukan Jadi Kementerian
-
KND Kawal Hak Atlet Disabilitas, Kontingen Indonesia Raih 135 Emas di ASEAN Para Games 2025
-
Ketua DPRD DKI Kawal Janji Pramono Lepas Saham Perusahaan Bir, Kaji Opsi Tukar Guling
-
Jadi Ipar Presiden RI, Soedradjad Djiwandono Ngaku Kudu Hati-hati Komentari Masalah Dalam Negeri
-
Kali Ciliwung Meluap, 11 RT di Jakarta Terendam Banjir
-
'Awal Tahun yang Sempurna', Daftar 4 Kritik Adian Napitupulu Terhadap Pemerintahan Prabowo