Suara.com - Presiden Joko Widodo baru-baru ini disebut akan melakukan reshuffle atau perombakan kabinet. Muncul kabar bahwa agenda itu akan dilaksanakan pada 8 Desember 2021.
Apabila mengacu pada perhitungan kalender Jawa, 8 Desember bertepatan dengan hari Rabu Pon, yang mana Presiden Jokowi kerap melakukan Reshuffle pada hari tersebut.
Meskipun belum secara resmi diumumkan, muncul nama tiga menteri yang kabarnya akan digantikan posisinya oleh pejabat lain.
Melansir dari wartaekonomi.co.id -- jaringan Suara.com, mereka adalah Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi, dan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL).
Menteri BUMN Erick Tohir sempat menyampaikan tanggapannya terkait kemungkinan terkena reshuffle. Erick menyatakan dia akan kembali menjadi pengusaha jika masa jabatan sebagai Menteri BUMN sudah berakhir.
"Kembali ke masyarakat, jadi pengusaha, sesuatu yang nikmat lho. Jadi pengusaha ya, satu, atur diri dia sendiri. Cari uang gak ada yang maki-maki," ucap Erick.
Erick pun menegaskan mengemban tugas sebagai menteri yang membantu presiden harus siap dicopot kapan saja.
"Yang namanya pembantu Presiden itu siap diangkat, siap dicopot. Ini belum tentu saya selesai (menjabat) Menteri BUMN. Bisa saja saya dicopot," lanjut Erick.
Sementara itu, sosok yang disebut-sebut akan masuk ke Kabinet Indonesia Maju yakni Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan. Selain Zulkifli Hasan, ada juga nama mantan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto yang disebut-sebut akan mengisi kursi menteri di kabinet Jokowi.
Baca Juga: Soal Wacana Toilet SPBU Gratis, Rocky Gerung Tantang Erick Thohir Lakukan Hal Ini
Nama yang ketiga ialah Koordinator Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Nasdem Prananda Surya Paloh. Ia juga diwacanakan masuk kabinet menggantikan Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo.
Di sisi lain, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mengaku belum mendengar kabar Prananda Surya Paloh akan menggantikan dirinya di kabinet.
Untuk diketahui, Prananda adalah anak kandung Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Saat ini Prananda menjabat Koordinator Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Nasdem sekaligus anggota DPR RI.
"Tidak ada pembicaraan itu," ucap Syahrul di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta beberapa waktu lalu.
Mengenai kabar ini, Sekretaris Kabinet Pramono Anung tidak membantah namun juga tak membenarkan adanya rencana reshuffle kabinet 8 Desember 2021.
"Nanti aku jawab pada saatnya," ujar Pramono kepada wartawan.
Tag
Berita Terkait
-
Erick Thohir Ingin BUMN Gandeng Perusahaan Rintisan Lokal Agar Nasionalis
-
Saham Bandara Kualanamu Dilepas ke Perusahaan India, Stafsus Menteri BUMN: Negara Untung
-
Menteri BUMN Erick Thohir Sering Diserang Hoaks, Kenapa?
-
Yakin Dirinya Pasti Kalah Jika Ikut Pilpres 2024, Erick Thohir Beberkan Alasannya
-
Soal Wacana Toilet SPBU Gratis, Rocky Gerung Tantang Erick Thohir Lakukan Hal Ini
Terpopuler
- 5 Sampo Uban Sachet Bikin Rambut Hitam Praktis dan Harga Terjangkau
- 5 HP Helio G99 Termurah di Awal Tahun 2026, Anti Lemot
- 6 Rekomendasi HP OPPO Murah dengan Performa Cepat, RAM 8 GB Mulai Rp2 Jutaan
- 5 Rekomendasi Sepatu Adidas untuk Lari selain Adizero, Harga Lebih Terjangkau!
- 28 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 10 Januari 2026, Ada 15.000 Gems dan Pemain 111-115
Pilihan
-
Cek Fakta: Yaqut Cholil Qoumas Minta KPK Periksa Jokowi karena Uang Kuota Haji, Ini Faktanya
-
Hasil Akhir: Kalahkan Persija, Persib Bandung Juara Paruh Musim
-
Babak Pertama: Beckham Putra Bawa Persib Bandung Unggul atas Persija
-
Untuk Pengingat! Ini Daftar Korban Tewas Persib vs Persija: Tak Ada Bola Seharga Nyawa
-
Kriminalisasi Rasa Tersinggung: Mengadili Komedi 'Mens Rea' Pandji Pragiwaksono
Terkini
-
4 Poin Utama Rapat Terbatas Prabowo di Hambalang: Dari Industri Tekstil hingga Chip Masa Depan
-
Kecupan Hangat Puan dan Prananda untuk Megawati: Sisi Lain Kekeluargaan di Balik Rakernas PDIP 2026
-
Logika KPK: Staf Tak Mungkin Punya Rp4 M, Direksi Wanatiara Otak Suap Pajak?
-
KPK Aminkan Teori 'Kebocoran Negara' Prabowo, Kasus Pajak Tambang Jadi Bukti Nyata
-
Sinyal Tarif Transjakarta Naik Menguat? Anggaran Subsidi Dipangkas, Gubernur Buka Suara
-
KPK: Wajib Pajak Boleh Lawan Oknum Pemeras, Catat Satu Syarat Penting Ini
-
Kena OTT KPK, Pegawai Pajak Langsung Diberhentikan Sementara Kemenkeu
-
Antisipasi Risiko Perluasan, Tanah Ambles di Panggang Gunungkidul Segera Diuji Geolistrik
-
KPK Ungkap Akal Bulus Korupsi Pajak PT Wanatiara Persada, Negara Dibobol Rp59 M
-
5 Fakta OTT Kepala Pajak Jakut: Suap Rp6 Miliar Lenyapkan Pajak Rp59 Miliar