Suara.com - Ketua Komisi II DPR, Ahmad Doli Kurnia memastikan bahwa pihaknya baru akan kembali menggelar rapat kerja terkait jadwal Pemilu 2024 pada masa sidang berikut. Raker tersebut nantinya akan dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri sebagai perwakilan pemerintah, serta para penyelenggara Pemilu.
"Kami di Komisi II, tadi kami baru rapat dan merencanakan nanti akan menggelar raker Komisi II dengan Mendagri dengan seluruh penyelenggara Pemilu nanti masa sidang setelah reses," kata Doli di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (2/12/2021).
Adapun masa sidang DPR berikutnya baru akan digelar pada awal tahun 2022. Sebab menjelang akhir tahun ini, DPR akan memasuki masa reses.
"Tahun depan, supaya lebih matang," kata Doli.
Komisi II DPR RI memberikan batas waktu hingga awal 2022 jadwal Pemilu 2024 harus sudah disepakati. DPR tak mau hingga tahun depan belum juga ada kejelasan soal penyelenggaraan Pemilu 2024 mendatang.
"Jadi saya kira kalau bicara deadline paling nggak pas sidang awal tahun 2022 itulah paling lama harus udah selesai. Bulan Januari-Februari awal itu paling lama," kata Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia kepada wartawan, Selasa (30/11/2021).
Menurutnya, penetapan jadwal Pemilu diharapkan tidak molor kembali. Doli menegaskan, masa sidang di awal tahun harus sudah ada keputusan soal Pemilu 2024 akan digelar kapan.
"Kami harus putuskan. Kalau saya, harus di masa sidang itu harus sudah punya putusan," katanya.
Terkait hal itu, Doli mengatakan, pihaknya akan menjalin komunikasi dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Hal itu dilakukan guna menanyakan kejelasan soal rapar kerja bersama membahas jadwal pemilu kapan akan digelar kembali.
Baca Juga: KPU dan Pemerintah Didesak Segera Sepakati Tanggal Pemilu 2024
Kata dia, sebelumnya Mendagri meminta adanya konsolidasi terlebih dahulu antar stake holder terkait pemilu. Pemerintah kala itu juga disarankan membangun komunikasi dengan para partai politik.
"Nah sampai sejauh ini, kami belum mendapatkan informasi apakah itu sudah selesai atau belum. Jadi kami menunggu sebetulnya dari pemerintah dalam hal ini menteri dalam negeri," katanya lagi.
Lebih lanjut, jika nantinya sudah ada hasil dari konsolidasi antar stake holder tersebut maka rapat kerja penetapan jadwal Pemilu 2024 bisa saja lamgsung digelar. Menurutnya, hal itu supaya jelas agar tidak ada lagi rumor berkembang soal jadwal Pemilu 2024.
"Kalau memang ada kata kesepakatan antara stakeholders itu, ya mungkin kita bisa buat raker. Ya walaupun kalau dari segi waktu, kan saya tanya nih kapan sih? ya kita punya cukup waktu untuk mengambil keputusan, karena kalaupun kita mau ambil 21 Februari, kan antara 21 februari dan 15 mei, itu kan tetap mulai tahapannya di pertengahan 2022, jadi masih ada waktulah," imbuhnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Intip Kekayaan Ida Hamidah, Pimpinan Samsat Soetta yang Dicopot Dedi Mulyadi gara-gara Pajak
- Dicopot Dedi Mulyadi Gegara KTP, Segini Fantastisnya Gaji Kepala Samsat Soekarno-Hatta!
- 6 HP Snapdragon Paling Murah RAM 8 GB untuk Investasi Gadget Jangka Panjang
- HP Xiaomi yang Bagus Tipe Apa? Ini 7 Rekomendasinya di 2026
- Sabun Cuci Muka Apa yang Bagus untuk Atasi Kulit Kusam? Ini 5 Pilihan agar Wajah Cerah
Pilihan
-
Balas Rhoma Irama, LMKN Jelaskan Akar Masalah Royalti Musik Dangdut Jadi Rp25 Juta
-
Buat Kaum dengan Upah Pas-pasan, Nabung dan Investasi Adalah Kemewahan
-
Resmi! Liliek Prisbawono Jadi Hakim MK Gantikan Anwar Usman
-
Apartemen Bassura Jadi Markas Vape Narkoba, Wanita Berinisial E Diciduk Bersama Ribuan Barang Bukti!
-
Mendadak Jakarta Blackout Massal: Sempat Dikira Peringatan Hari Bumi, MRT Terganggu
Terkini
-
Eksaminasi 9 Pakar Hukum UI dan UGM: Putusan Kerry Riza Hasil dari Unfair Trial
-
Boni Hargens Launching Buku Ilmu Politik, Singgung Soal Pernyataan Saiful Mujani, Termasuk Makar?
-
Dasco: Bupati Tulungagung yang Kena OTT KPK Bukan Gerindra, Wakilnya Baru Kader
-
Panas Diendus KPK, Pengamat Tantang Polri Ungkap Produksi Rokok Ilegal
-
Pesan Menohok Foke soal Beasiswa LPDP: Anak Betawi Nilainya Harus 11 untuk Bisa Jadi Tuan di Jakarta
-
Ratusan Dapur MBG Di-Suspend! BGN Temukan Masalah Serius dari Menu hingga Higiene
-
Lebaran Betawi 2026 Meriah di Lapangan Banteng, Pramono: Ini Identitas Asli Jakarta
-
Kasus Penyiraman Air Keras Andrie Yunus, Komnas HAM Tunggu Izin Panglima TNI Periksa 4 Prajurit
-
Fakta Baru OTT di Tulungagung: Adik Bupati Juga Ikut Diamankan KPK
-
Proyek Dikebut! Stasiun JIS Siap Beroperasi Juni 2026, Warga Bisa Naik KRL Langsung ke Stadion