Suara.com - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengumpulkan seluruh kadernya di Jakarta untuk mempersiapkan diri menghadapi Pemilu 2024 melalui workshop DPRD tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa meminta seluruh kadernya untuk bekerja semakin menonjol di daerahnya masing-masing untuk mengumpulkan suara rakyat meski Pemilu masih tiga tahun lagi.
"PPP tidak ada alasan, harus siap, kita harus bekerja cerdas untuk hal itu, insyaallah suara PPP itu adalah keterlaluan kalau suara kita tidak naik," kata Suharso di Jakarta, Minggu (28/11/2021).
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas itu juga meminta seluruh kadernya mencalonkan diri menjadi calon anggota legislatif di tingkat daerah masing-masing demi membesarkan suara PPP di daerah.
"Tahun 2024 adalah tahun titik balik PPP, tahun itu harus kita buktikan bahwa persiapan kita sungguh-sungguh, tidak ada lagi kata tunda. semua yang hadir di sini, sepanjang anda anggota PPP di semua tingkatan wajib hukumnya jadi caleg, dan wajib menang," tegasnya.
Selain itu, ia juga meminta agar setiap anggota DPRD sudah memiliki long list dalam suksesi pemilu 2024, sehingga dari 1059 anggota DPRD yang ada bbertugas agar melipatkan kursi.
“Dari 1.059 ini wajib menjadi 3.000, kemudian mereka jika ada dapil yang kosong di daerah tetangganya tolong diisi,” tutur Suharso.
Ketua DPP PPP Achmad Baidowi menambahkan, ribuan anggota legislatif yang hadir kali ini akan diberikan pemahaman kepartaian untuk mendongkrak elektoral PPP di Pemilu 2024.
"Kami menyeragamkan pemahaman kepartaian untuk kerja2 elektoral di Pemilu 2024 nanti, termasuk bagaimana program legislasi, program pengawasan dan program anggaran dari PPP pusat ke provinsi ke kabupaten itu nyambung," sambung Baidowi.
Baca Juga: Gara-gara Golkar dan PPP Minta Tunda, Panja Gagal Ambil Keputusan Tingkat Pertama RUU TPKS
Terkait dukungan calon presiden di Pilpres 2024, dia menyebut PPP belum menentukan sikap atau menyodorkan nama capres atau cawapres karena masih mempertimbangkan berbagai aspek politik.
"Kalau kemudian ada yang menganggap ini sebagai konsolidasi menuju Pilpres ya itu silahkan saja, kita tidak ada ke sana," imbuh Baidowi.
Berita Terkait
-
Gara-gara Golkar dan PPP Minta Tunda, Panja Gagal Ambil Keputusan Tingkat Pertama RUU TPKS
-
Pengamat Yakin Ganjar Pranowo dan Puan Maharani Bersatu Saat Pemilu 2024
-
Demokrat Kalbar Optimis Menang Pemilu 2024
-
Stres Gara-gara Senggol Ibu Arteria, Wanita 'Anak Jenderal' Nangis-nangis hingga Pingsan
-
Ngaku Anak Jenderal, Wanita yang Maki Ibu Arteria Ternyata Istri TNI Berpangkat Lettu
Terpopuler
- Resmi Dibuka, Pusat Belanja Baru Ini Hadirkan Promo Menarik untuk Pengunjung
- Kenapa Motor Yamaha RX-King Banyak Dicari? Motor yang Dinaiki Gary Iskak saat Kecelakaan
- Nggak Perlu Jutaan! Ini 5 Sepatu Lari Terbaik Versi Dokter Tirta untuk Pemula
- 5 Shio Paling Beruntung di 1 Desember 2025, Awal Bulan Hoki Maksimal
- 5 Moisturizer dengan Kolagen agar Kulit Tetap Elastis dan Muda
Pilihan
-
5 HP RAM 12 GB Paling Murah Terbaru Desember 2025, Pilihan Wajib Gamer Berat dan Multitasker Ekstrem
-
Tak Sampai Satu Bulan, Bank Jakarta Klaim Salurkan 100 Persen Dana dari Menkeu Purbaya
-
Rupiah Melemah Tipis ke Rp16.626, Pasar Cari Petunjuk dari Risiko Global
-
iQOO 15 Resmi Meluncur di Indonesia: HP Flagship Monster Pertama dengan Snapdragon 8 Elite Gen 5
-
Rosan Tunjuk Purbaya Usai Sebut Kerjaan Kementerian Investasi Berantakan
Terkini
-
Golkar Semprot Cak Imin soal 'Tobat Nasuha': Anda Bukan Presiden, Cuma Menko!
-
Pakai Citra Satelit, Pemerintah Buru Terduga di Balik Kayu Gelondongan Banjir Sumatra
-
Evaluasi Bantuan Dilempar dari Heli, Panglima TNI Ubah Strategi Pakai Box CDS dan Payung Udara
-
Ngeri! Curah Hujan Jakarta Diprediksi Bakal Tembus 300 mm, Pramono: 200 Saja Pasti Sudah Banjir
-
Ketika Niat Baik Merusak Alam: Kisah di Balik Proyek Restorasi Mangrove yang Gagal
-
Heboh! Parkir di Polda Metro Jaya Berbayar, Ini Jawaban Resmi Polisi Soal Dasar Hukumnya
-
Waspada! Ratusan Pengungsi Banjir Sumatra Diserang Demam, Ini Biang Keroknya
-
Bos Maktour di Pusaran Korupsi Haji, KPK Ungkap Peran Ganda Fuad Hasan Masyhur
-
Pramono Anung Peringatkan Keras Lurah dan Camat: Tak Ada Toleransi untuk Pungli!
-
Alasan LPSK Tolak Permohonan Perlindungan Tersangka Pembunuhan Brigadir Nurhadi