Suara.com - Dalam putaran perundingan di Doha jilid kedua, Taliban kembali minta Amerika Serikat cairkan dana miliaran dolar yang dibekukan Washington. Afganistan terjerumus ke dalam krisis ekonomi dan perlu bantuan luar negeri.
Pihak Taliban sekali lagi menyerukan diakhirinya daftar hitam dan sanksi dari negara-negara barat, terutama dari Amerika Serikat. Hal itu disampaikan Menteri Luar Negeri Taliban Amir Khan Muttaqi di Doha setelah putaran pembicaraan dengan AS kembali dilanjutkan.
Ini adalah konsultasi putaran kedua antara kedua belah pihak di Doha, sejak AS mengakhiri pendudukan 20 tahun di Afganistan dan kelompok Taliban mengambil alih kekuasaan.
"Kedua delegasi membahas masalah politik, ekonomi, manusia, kesehatan, pendidikan dan keamanan serta bagaimana menyediakan fasilitas perbankan dan uang tunai yang diperlukan," kata juru bicara kementerian luar negeri Afghanistan Abdul Qahar Balkhi lewat Twitter.
"Delegasi Taliban menjamin kepada pihak AS keamanan di Afganistan, dan mendesak agar uang milik Afganistan yang dibekukan harus dicairkan tanpa syarat, daftar hitam dan sanksi harus diakhiri dan masalah kemanusiaan dipisahkan dari masalah politik."
Ekonomi Afganistan praktis sudah bangkrut Washington menyita hampir $9,5 miliar aset milik bank sentral Afganistan.
Juga Dana Moneter Internasional IMF dan Bank Dunia menangguhkan kegiatan mereka di negara itu, menghentikan program bantuan dan sekaligus menahan cadangan senilai $340 juta yang dicairkan IMF pada Agustus lalu.
Ekonomi Afganistan saat ini praktis sudah bangkrut, dengan pegawai negeri tidak dibayar selama berbulan-bulan dan perbendaharaan negara tidak mampu membayar impor barang.
PBB memperingatkan sekitar 22 juta orang, atau lebih dari setengah populasi, akan menghadapi kekurangan pangan "akut" di bulan-bulan musim dingin.
Baca Juga: Lawatan ke Afghanistan dan Ketemu Taliban, Jepang Pertimbangkan Buka Kembali Kedutaan
Pemimpin pemerintah Taliban Mullah Mohammad Hassan Akhund termasuk di antara mereka yang menjadi sasaran sanksi AS.
Pihak AS bersikeras mempertahankan langkah-langkah sanksi terhadap Taliban itu dan mengatakan, pihaknya mengambil langkah-langkah untuk meneruskan bantuan langsung kepada warga Afganistan.
AS: Bantuan kemanusiaan tetap akan disalurkan
"Amerika Serikat tetap berkomitmen untuk memastikan bahwa sanksi AS tidak membatasi kemampuan warga sipil Afganistan menerima bantuan kemanusiaan dari pemerintah AS dan komunitas internasional," kata juru bicara Departemen Luar Negeri Ned Price dalam sebuah pernyataan.
"Departemen Keuangan telah mengeluarkan izin untuk mendukung aliran bantuan kemanusiaan yang berkelanjutan kepada rakyat Afganistan dan kegiatan-kegiatan lain yang mendukung kebutuhan dasar manusia."
AS mendesak Taliban untuk menyediakan akses pendidikan bagi perempuan dan anak perempuan di seluruh negeri dan "menyatakan keprihatinan mendalam mengenai tuduhan pelanggaran hak asasi manusia".
Berita Terkait
-
Afghanistan Pulihkan Akses Internet 48 Jam Setelah Penutupan Taliban
-
Peluru Taliban yang Menyalakan Perjuangan Malala untuk Pendidikan
-
Taliban Promosikan Pariwisata Afghanistan dengan Parodi 'Nyentrik': Berani Coba?
-
Tegas! Nova Arianto Tuntut Garuda Muda Tetap Jaga Fokus Lawan Afganistan
-
Taliban Abaikan Separuh Populasi: UNICEF Desak Anak Perempuan Afghanistan Boleh Sekolah Lagi
Terpopuler
- 5 Mobil Bekas Selevel Innova Budget Rp60 Jutaan untuk Keluarga Besar
- 5 Pilihan Ban Motor Bebas Licin, Solusi Aman dan Nyaman buat Musim Hujan
- 5 HP Memori 128 GB Paling Murah untuk Penggunaan Jangka Panjang, Terbaik November 2025
- 5 Mobil Keluarga Bekas Kuat Tanjakan, Aman dan Nyaman Temani Jalan Jauh
- Cara Cek NIK KTP Apakah Terdaftar Bansos 2025? Ini Cara Mudahnya!
Pilihan
-
Menkeu Purbaya Mau Bekukan Peran Bea Cukai dan Ganti dengan Perusahaan Asal Swiss
-
4 HP dengan Kamera Selfie Beresolusi Tinggi Paling Murah, Cocok untuk Kantong Pelajar dan Mahasiswa
-
4 Rekomendasi HP Layar AMOLED Paling Murah Terbaru, Nyaman di Mata dan Cocok untuk Nonton Film
-
Hasil Liga Champions: Kalahkan Bayern Muenchen, Arsenal Kokoh di Puncak Klasemen
-
Menkeu Purbaya Diminta Jangan Banyak Omon-omon, Janji Tak Tercapai Bisa Jadi Bumerang
Terkini
-
Rano Karno: JIS Siap Hidup Lagi, Pemprov DKI Benahi Akses dan Fasilitas Pendukung
-
KPK Sudah Terima Surat Keppres Rehabilitasi, Eks Dirut ASDP Ira Puspadewi dan Rekan Segera Bebas
-
Mulai 2026, Periksa Kehamilan Wajib 8 Kali: Cara Pemerintah Turunkan Angka Kematian Ibu dan Bayi
-
KPK Ungkap Keppres Rehabilitasi Eks Dirut ASDP Ira Puspitasari Dikirim Pagi Ini
-
Menanti Keppres Turun, Keluarga Eks Dirut ASDP Ira Puspadewi Sudah Tunggu Sejak Subuh di Rutan KPK
-
Isu Pembabatan Mangrove untuk Rumah Pribadi Mencuat, Komisi IV DPR Desak Investigasi Pemerintah
-
Menkes Sesalkan Kematian Ibu Hamil di Papua, Janji Perbaikan Layanan Kesehatan Agar Tak Terulang
-
Danau Maninjau Sumbar Diserbu Longsor dan Banjir Bandang: Akses Jalan Amblas, Banyak Rumah Tersapu!
-
Terungkap! Rangkaian Kekejaman Alex, Bocah Alvaro Kiano Dibekap Handuk, Dicekik, Jasad Dibuang
-
Kronologi Brutal Legislator DPRD Bekasi Diduga Keroyok Warga di Kafe hingga Retina Korban Rusak