Suara.com - Jepang sedang mempertimbangkan membuka kembali kedutaan besarnya di Afghanistan setelah sempat ditutup sejak Taliban kembali berkuasa.
Menyadur Anadolu Agency Sabtu (27/11/2021), pemerintah Jepang mengatakan akan terus melakukan diskusi dengan Taliban.
"Jepang akan terus melakukan diskusi tingkat kerja dengan Taliban dan terus melakukan upaya terbaik untuk mengamankan keselamatan warga negara Jepang dan staf lokal," jelas Kementerian Luar Negeri Jepang.
Jepang juga mengungkapkan akan memberikan dukungan yang diperlukan untuk warga negaranya, serta berkontribusi pada stabilisasi Afghanistan.
Pernyataan itu dikeluarkan setelah Duta Besar Jepang Takashi Okada melakukan kunjungan selama empat hari ke Afghanistan pada Kamis (25/11/2021).
Takashi Okada juga sempat bertemu dengan pejabat tinggi Taliban, termasuk wakil sementara Perdana Menteri Abdul Ghani Baradar.
Dalam kunjungan tersebut, juga membahas pembukaan kembali Kedutaan Besar Jepang di Kabul.
Jepang telah menutup kedutaannya dan mengalihkan operasi ke Qatar pada 15 Agustus, hari ketika Taliban kembali berkuasa di Afghanistan.
"Pemerintah sedang mempertimbangkan opsi untuk melanjutkan fungsi kedutaan hanya dengan staf lokal, tetapi waktu pembukaan kembali perlu dikoordinasikan dengan negara lain," kata seorang pejabat Kementerian Luar Negeri Jepang kepada Kyodo News.
Baca Juga: Peneliti Jepang Bingung Kasus Covid-19 Tetiba Anjlok, Siti Fadilah Duga Itu Ulah Teroris
Pejabat tersebut mengatakan Jepang sedang melaksanakan bantuan melalui organisasi internasional untuk menanggapi situasi yang memburuk di Afghanistan.
"Duta Besar Okada menekankan pentingnya menghormati hak semua orang Afghanistan, termasuk perempuan dan minoritas, membangun sistem politik yang inklusif, dan mencegah Afghanistan menjadi tempat yang aman bagi terorisme," jelasnya.
Okada mendesak pemerintah sementara untuk memastikan keselamatan warga negara Jepang dan staf lokal dan memastikan keaamanan bagi yang ingin meninggalkan Afghanistan.
Okada juga sempat bertemu dengan mantan Presiden Afghanistan, Hamid Karzai, dan mantan kepala eksekutif Abdullah Abdullah.
Berita Terkait
Terpopuler
- Cara Edit Foto Pernikahan Pakai Gemini AI agar Terlihat Natural, Lengkap dengan Prompt
- KPU Tak Bisa Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, DPR Pertanyakan: Orang Lamar Kerja Saja Pakai CV
- Anak Jusuf Hamka Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Korupsi Tol, Ada Apa dengan Proyek Cawang-Pluit?
- Dedi Mulyadi 'Sentil' Tata Kota Karawang: Interchange Kumuh Jadi Sorotan
- Ditunjuk Jadi Ahli, Roy Suryo Siapkan Data Akun Fufufafa Dukung Pemakzulan Gibran
Pilihan
-
Belajar dari Cinta Kuya: 5 Cara Atasi Anxiety Attack Saat Dunia Terasa Runtuh
-
Kritik Menkeu Purbaya: Bank Untung Gede Dengan Kasih Kredit di Tempat yang Aman
-
PSSI Diam-diam Kirim Tim ke Arab Saudi: Cegah Trik Licik Jelang Ronde 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026
-
Pemain Eropa Telat Gabung, Persiapan Timnas Indonesia Terancam Kacau Jelang Hadapi Arab Saudi
-
STY Sudah Peringati Kluivert, Timnas Indonesia Bisa 'Dihukum' Arab Saudi karena Ini
Terkini
-
Kasus Korupsi Sritex Resmi Masuk Meja Hijau, Iwan Lukminto Segera Diadili
-
Pesan Mendalam Jelang Putusan Gugatan UU TNI: Apakah MK Bersedia Berdiri Bersama Rakyat?
-
Pemerintah Finalisasi Program Magang Nasional Gaji Setara UMP Ditanggung Negara
-
Korupsi Bansos Beras: Kubu Rudy Tanoesoedibjo Klaim Sebagai Transporter, KPK Beberkan Bukti Baru
-
Polisi Ringkus 53 Tersangka Rusuh Demo Sulsel, Termasuk 11 Anak di Bawah Umur
-
DPR Acungi Jempol, Sebut KPU Bijak Usai Batalkan Aturan Kontroversial
-
Manuver Comeback dari Daerah: PPP Solok 'Sodorkan' Epyardi Asda untuk Kursi Ketua Umum
-
Mengapa Penculik Kacab Bank BUMN Tak Dijerat Pasal Pembunuhan Berencana? Ini Logika Hukum Polisi
-
PT Gag Nikel di Raja Ampat Kembali Beroperasi, Komisi XII DPR: Tutup Sebelum Cemari Geopark Dunia!
-
KPK Dinilai 'Main Satu Arah', Tim Hukum Rudy Tanoe Tuntut Pembatalan Status Tersangka