Usai Koordinasi dengan Komisi I DPR, KSAD Tarik Pengamanan Pribadi dari Hillary Brigitta

Sebelumnya, Fraksi Partai NasDem segera menegur Anggota Komisi I DPR Hillary Brigitta Lasut.

Teguran disampaikan menyusul adanya surat menyurat antara Brigitta kepada KSAD Jenderal Dudung Abdurachman untuk meminta prajurit TNI menjadi ajudan pribadinya sebagai dewan.

Ketua Fraksi NasDem di DPR Ahmad Ali mengatakan meski secara aturan anggota DPR diperkenankan memiliki pengawalanan, namun menurutna apa yang dilakukan Brigitta tidak etis.

"Kalau secara normatif ya sebenarnya sah-sah saja, kalau secara etis tidak pas," kata Ali kepada wartawan, Kamis (2/12/2021).

Lagipua menurut Ali, pengawalan bisa dilakukan apabila memang ada alasan yang mendesak. Itupun permintaan pengawalan harus kepada kepolisian bukan TNI. Bahkan pimpinan DPR saja lanjut Ali mendapat pengawalan dari pihak kepolisian.

Ia sendiri melihat tidak ada hal mendesak dari alasan Brigitta yang ingin mendapatkan pengawalan keamanan berupa ajudan pribadi dari prajurit TNI.

"Kalau anggota DPR meminta pengamanan pegawalan kepada institusi TNI kayaknya enggak pas. khusus dari Nasdem saya tidak setuju," ujarnya.

Permintaan Brigitta terkait ajudan pribadi kepada KSAD itu diketahui tanpa sepengetahuan Fraksi NasDem. Hal itu pulanyang menjadi alasan fraksi akan menegur Brigitta.

"Di partai tidak pernah menginstruksikan itu apalagi meminta secara resmi seperti itu. Saya pikir KSAD tidak perlu menanggapi secara berlebihan, tidak perlu merespons itu," kata Ali.

Baca Juga: Soal Hillary Brigitta Minta Ajudan TNI, ISESS: Telegram KSAD Tak Dapat Dibenarkan

Berkaitan dengan alasan Brigitta yang khawatir akan keamanan dirinya sebagai politisi yang kerap menyuarakan aspirasi rakyat, menurut Ali itu sudah menjadi bagian dari risiko.

"Risiko seorang politisi harus tahu sebelumnya. Kemudian tidak ada juga ekskalasi yang membahayakan untuk kemudian meminta jadi ajudan , apalagi Kopassus dan Kostrad," katanya.